Detik NTB

Berita Nusa Tenggara Barat

Breaking News hukum Peristiwa

Demi tegaknya hukum, Tim kuasa hukum Wawali Bima resmi ajukan praperadilan

Kota Bima (Detikntbcom),- Tim Kuasa hukum Wakil Walikota Bima resmi mengajukan permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka kepada FS oleh Polres Bima Kota yang ditetapkan pada 10 November 2020 beberapa Minggu yang lalu.

Pengajuan permohonan praperadilan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri Raba Bima pada, Selasa (24/11) kemarin dengan nomor registrasi 6/Pid.Pra/2020/PNRBI. Dalam pokok permohonannya tim kuasa hukum meminta kepada Pengadilan Negeri Klas 1B Bima menyatakan penetapan terhadap diri kliennya oleh Polres Kota Bima tidak sah. Selain itu penasehat hukum meminta untuk penghentian penyidikan tindak pidana yang dipersangkakan terhadap kliennya serta memulihkan hak kliennya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat dan martabatnya.

Dikonfirmasi, penasehat hukum Feri Sofiyan Wakil Walikota Bima Rusdiansyah, SH.MH menilai bahwa pengajuan permohonan praperadilan tersebut demi menegakkan hukum dan perlindungan hak asasi terhadap kliennya.

“Alhamdulillah hari ini kami telah mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka klien kami saudara Feri Sofian Wakil Walikota Bima di PN Bima. Semoga Allah Menghimpun seluruh kebaikan lagi kebahagiaan bagi kita semua dalam menegaskan hukum,” ujar tim penasehat hukum FS Rusdiansyah, SH.MH melalui cuitan di akun Facebook pribadinya @RusdiansyahMcJhey 10 jam yang lalu.

Postingan tersebut sudah disukai lebih dari dua ratus orang. Mayoritas netizen berkomentar memberikan dukungan, doa dan semangat.

Semangat dalam gugatan ini kata sosok pengacara yang baru memenangkan gugatan penetapan tidak memenuhi syarat (TMS) calon Bupati Dompu pasangan SUKA di Bawaslu baru-baru ini bahwa semangat penegakan hukum dari masyarakat Kota Bima untuk Indonesia dan dunia.

“Permohonan gugatan praperadilan ini kami ajukan selain untuk kepentingan hukum Feri Sofiyan Wakil Walikota Bima yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Bima Kota dalam kasus pembangunan dermaga wisata jetty gratis untuk rakyat, kami persembahkan untuk rakyat Kota Bima, Indonesia dan dunia demi tegaknya hukum, keadilan dan hak asasi manusia,” tegas Jeby.

Sebelumnya, Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol IGPG Ekawana Prasta yang dimuat salah satu koran ternama di NTB edisi, Jumat (20/1) bahwa penetapan tersangka oleh penyidik Polres Bima Kota tersebut dianggap hanya pada ranah administrasi, belum masuk pada ranah pidana. “Saya lihat itu hanya persoalan administrasi,” ujarnya.

Kalau sifatnya masih administrasi katanya masih bisa ditoleransi dan masih bisa diselesaikan dengan baik-baik. Bahkan pihaknya mengakui pengrusakan lingkungan itu tidak terlalu signifikan. “Itu masih bisa diperbaiki,” katanya. (Iba)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *