Data Pengguna Telepon Seluler Malaysia Bocor. Indonesia?

Data Pengguna Telepon Seluler Malaysia Bocor. Indonesia?

Jakarta- Sekitar 46,2 juta pengguna telepon seluler yang merupakan pelanggan dari penyedia layanan terbesar Malaysia, seperti Maxis, Celcom dan Digi dari Axiata Group, telah menjadi korban penjebolan data pengguna telepon seluler.

Data yang dibocorkan termasuk sejumlah daftar nomor telepon, nomor kartu identitas, alamat rumah, dan data kartu SIM.

Penjebolan data besar-besaran ini diyakini dialami oleh hampir seluruh populasi Malaysia. Seperti yang diberitakan sebelumnya.

Peneliti keamanan siber menyatakan data yang bocor itu cukup ekstensif untuk memungkinkan penjahat membuat identitas palsu.

Justin Lie, CEO Cashsfield, perusahaan anti-penipuan di Singapura, membandingkan kasus di Malaysia ini dengan “derajat kerumitan” serangan siber terhadap perusahaan kredit Equifax, korban penjebolan 145,5 juta informasi sensitif pelanggan di Amerika Serikat.

“Kini para peretas mempunyai informasi lebih berkualitas seperti tanggal lahir, nomor IC, nomor ponsel, alamat surel dan kata sandi,” kata Lie mengomentari serangan di Malaysia dilansir dari CNN

Menteri Komunikasi dan Multimedia Salleh Said Keruak mengatakan regulator internet di negaranya, Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia, tengah menyelidiki informasi itu bersama dengan pihak kepolisian.

“Kami telah mengidentifikasi sejumlah potensi sumber kebocoran dan akan menyelesaikan penyelidikan ini dalam waktu dekat,” kata Salleh Rabu (1/11).

Seperti diketahu sebelumnya, Kementrian Komunikasi dan informasi (KOMINFO) melalui seluruh layanan operator seluler di Indonesua telah meminta seluruh operator agar meregistrasi ulang kartu nomornya baik kartu lama maupun yang masih baru, apabila tidak dilalaksanakan sesuai petunjuk, maka akan dikenakan sanksi sampai ke pemblokiran kartu. Namun berkaitan dengan keamanan data pelanggan masih menjadi pertanyaan masyarakat.

Menteri Komunikasi Rudiantara menyebutkan bahwa operator akan menyimpan data pelanggan NIK dan Kartu Keluarga pelanggan. Tapi, Kementerian tidak berhak atas data tersebut.

“Pemerintah tidak punya hak untuk masuk pada data. Datanya itu dijamin, dilindungi karena pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menteri tentang perlindungan data pribadi Desember 2016,” ujarnya di sela acara Siberkreatif di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Minggu (5/11). (ak)