DPRD NTB Setujui Tiga Raperda Usul Gubernur Dibahas Lebih Lanjut

DPRD NTB Setujui Tiga Raperda Usul Gubernur Dibahas Lebih LanjutReviewed by adminon.This Is Article AboutDPRD NTB Setujui Tiga Raperda Usul Gubernur Dibahas Lebih LanjutMataram (DetikNTB.Com),- Setelah mendengar penjelasan Gubernur NTB termasuk saran dan pendapat dari pihak Bapemperda DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah selaku Pimpinan Sidang pada Rapat Paripurna, Rabu (4/3) menyatakan tiga buah raperda prakarsa gubernur NTB dapat dilanjutkan dan dibahas pada tahap berikutnya. “Selanjutnya tiga buah Raperda prakarsa Gubernur NTB tersebut akan dibahas oleh masing-masing fraksi […]
Foto: Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda didampingi seluruh wakil ketua menyerahkan rekomendasi kepada Gubernur, Dr. Zulkieflimansyah (Sol)

Mataram (DetikNTB.Com),- Setelah mendengar penjelasan Gubernur NTB termasuk saran dan pendapat dari pihak Bapemperda DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah selaku Pimpinan Sidang pada Rapat Paripurna, Rabu (4/3) menyatakan tiga buah raperda prakarsa gubernur NTB dapat dilanjutkan dan dibahas pada tahap berikutnya.

“Selanjutnya tiga buah Raperda prakarsa Gubernur NTB tersebut akan dibahas oleh masing-masing fraksi yang ada di DPRD NTB,” ungkapnya.

Dimana hasil pembahasan fraksi-fraksi tersebut akan disampaikan dalam Rapat paripurna kedua. “Kita akan lanjutkan pembahasan ketingkat fraksi dan hasilnya akan disampaikan dalam rapat paripurna berikutnya,” demikian singkat Hj Isvie menutup rapat paripurna, kemarin.

Untuk diketahui, Gubernur Provinsi NTB menyampaikan penjelasan kepada DPRD Provinsi NTB terkait dengan usulkan tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa Gubernur NTB, dalam Rapat paripurna di DPRD NTB, yang dipimpin langsung Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Tiga buah Raperda prakarsa Gubernur NTB tersebut yakni ; pertama Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika. Dua Raperda tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketiga Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 5 tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Gerbang NTB Emas (PT. GNE).

Penjelasan Gubernur NTB terhadap tiga buah Raperda prakarsa tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Aryadi. Mengawali penyampaian penjelasannya, Gita Aryadi memaparkan terkait dengan urgensi dari ketiga buah Raperda prakarsa tersebut.

Disebutkan Gita Aryadi bahwa ketiga buah Raperda prakarsa Gubernur NTB tersebut diajukan ke DPRD NTB untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, semata-mata sebagai upaya menjawab tuntutan pembangunan daerah kearah yang lebih maju. “Ini adalah untuk menjawab tuntutan dan tantangan pembangunan daerah,” ujarnya.

Gubernur menilai bahwa perubahan Perda nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika sangat mendesak untuk direvisi. Karena tuntutan pembangunan semakin tinggi untuk pengelolaan informasi dan komunikasi. “Urgensi pemanfaatan tekhnologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan dalam era keterbukaan informasi publik saat ini,” jelasnya.

Selain itu, revisi perda nomor 4 tahun 2014 tersebut juga untuk dilakukan penyesuaian terhadap regulasi yang lebih tinggi. Yakni dimana melalui peraturan Menteri Dalam Negeri yang sudah menghapus sejumlah pasal-pasal dalam perda tersebut. Sehingga perubahan Perda itu penting dilakukan.

“Kita ketahui beberapa pasal dalam perda penyelenggara komunkasi dan informatika, telah dibatalkan oleh Mendagri. Karena itu perlu disesuaikan, dalam rangka pentaan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik,” paparnya.

Sementara itu terkait dengan Raperda tentang pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diusulkan dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan. Perda tersebut salah satunya sebagai bentuk inovasi daerah dalam meningkatkan sumber penerimaan pendapatan daerah.

“Pemerintah Pusat sudah memberikan inovasi dalam peningkatan pendapatan daerah. Karana salah satu instrumen kemajuan daerah adalah kemandirian dalam keuangan dan pembangunan daerah. Karena itu Perda ini salah satu untuk menjawabnya,” kata Gita Aryadi.

“Raperda tentang pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini merupakan salah satu setrategi dalam meningkatkan sumber PAD. Seperti melalui penyertaan modal pada investasi swasta dan juga optimalisasi pengelolaan BUMD,” sambungnya.

Sedangkan terkait dengan Raperda perubahan PT GNE juga dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan diundangkannya UU no 23/2014 tentang Pemda. Dimana sangat dirasa perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap beberapa muatan materi tentang perda PT. GNE yang meliputi persyaratan penganggngkatan dewan direksi dan komisaris.

“BUMD adalah salah satu instrumen penting dalam pembangunan daerah, dimana fungsinya untuk peningkatan perekonomian daerah dan usah masyarakat. Karena itu perlu peningkatan kapasitas usaha, menciptakan lapangan kerja dan daya saing usaha. Butuh modal pembiayaan usaha, agar terus bersaing dengan perusahaan sejenis,” jelasnya.

“Sehingga dalam rangka inilah Pemprov NTB mengajukan tiga buah Raperda ini. Secara singkat subtansi dan urgensi tiga buah Raperda ini supaya dalam pembahasan dapat berjalan lancar dan sungguh-sungguh untuk mendorong kemajuan daerah kita,” sambungnya.

Sementara itu, DPRD Provinsi NTB melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) memberikan saran dan pendapat terkait dengan usulan tiga buah Raperda prakarsa Gubernur NTB tersebut, yang disampaikan oleh juru bicara Bapemperda, Syrajuddin.

Bapemperda memberikan sejumlah catatan terkait dengan subtansi materi tiga buah Raperda tersebut. Siyrajuddin berharap kepada Gubernur untuk memperhatikan sejumlah catatan yang disampaikan oleh Bapemperda tersebut sebagai upaya penyempurnaan subtansi materi tiga buah Raperda tersebut.

“Dalam penilaian Bapemperda, bahwa ketiga buah perda tersebut telah memenuhi syarat perturan perundang-undangan yang berlaku untuk dibahas lebih lanjut ketingkat selanjutnya,” tutup Siyrajuddin. (Iba)