DPRD NTB gelar uji publik enam Ranperda, di antaranya tentang pendidikan pesantren

DPRD NTB gelar uji publik enam Ranperda, di antaranya tentang pendidikan pesantrenReviewed by adminon.This Is Article AboutDPRD NTB gelar uji publik enam Ranperda, di antaranya tentang pendidikan pesantrenLombok Barat (Detikntbcom),- DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar uji publik enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif. Kegiatan dilaksanakan pada Senin, (23/11) di Aruna Hotel Senggigi, Lombok Barat, NTB  melibatkan sejumlah tokoh masyarakat, aktivis, stakeholder dan media. Keenam Ranperda yang diuji tersebut adalah pertama, Ranperda tentang Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Kesatuan – Kesatuan Masyarakat Adat. […]
Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Ruapeda bersama sejumlah tokoh, akademisi dan stakeholder bersama usai menggelar uji publik enam buah Ranperda inisiatif

Lombok Barat (Detikntbcom),- DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar uji publik enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif. Kegiatan dilaksanakan pada Senin, (23/11) di Aruna Hotel Senggigi, Lombok Barat, NTB  melibatkan sejumlah tokoh masyarakat, aktivis, stakeholder dan media.

Keenam Ranperda yang diuji tersebut adalah pertama, Ranperda tentang Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Kesatuan – Kesatuan Masyarakat Adat. Kedua, Ranperda tentang Penggunaan Jalan untuk Kegiatan Kemasyarakatan. Ketiga, Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Usaha Budidaya Kemitraan Perkebunan Tembakau Viriginia di Nusa Tenggara Barat. Keempat, Raperda Tentang Pencegahan Pernikahan Anak. Kelima, Ranperda Tentang Penyelenggaraan Desa Wisata. Keenam, Ranperda Tentang Pendidikan Pesantren dan Madrasah.

Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, HJ. Bq. Isvie Rufaida, SH.,MH mengatakan, sebelum ke tahap menggelar uji publik keenam Ranperda tersebut, sudah dilakukan FGD (Focus Group Discussion) dan pembahasan melalui dinas terkait. Kegiatan uji publik adalah kegiatan lanjutan bukan kegiatan pertama.

Sementara, Ketua Bampeperda DPRD NTB H Makmun, keenam Ranperda tersebt berdasarkan masukan dan sarn dari semua pihak akan ada kegiatan lanjutan secara khusus sebelum dibawa ke Pansus. “Ini bukan pertemuan terakhir, akan ada 6 pertemuan khusus di sekretariat DPRD Provinsi NTB sebelum ke Pansus. Satu persatu keenam Ranperda akan dibahas kembali,” tegasnya.

Khusus untuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pesantren dan Madrasah, anggota komisi V Akhdiansyah mengomentari Ranperda tersebut menyampaikan bahwa Perda Pesantren ini sangat penting untuk memastikan keberpihakan pemerintah kepada pesantren dan madrasah yang ada di NTB. Sebab kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, Pesantren telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sosial, budaya dan pendidikan masyarakat di Nusa Tenggara Barat.

“Dengan Perda ini kita ingin pastikan keberpihakan negara kepada pesantren, sehingga pesantren tidak selalu mengemis dengan proposal, tapi memang ada slot khusus dari APBD dan dana-dana lain yang bisa dialokasikan untuk pengembangannya,” ungkap pria disapa Guru To’i ini.

Pun demikian juga, Perda ini bermaksud menguatkan kembali visi kebangsaan di pesantren yang selama ini acapkali diduga berjamur subur radikalisme. Sehingga dalam perda pesantren diarahkan untuk tetap berlandaskan Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Beberapa poin penting yang tercantum dalam Raperda ini kata Akhdiansyah, termasuk penguatan eksistensi dan fungsi pesantren dari sisi infrastruktur, akses dan mutu, penguatan Sumber Daya Manusianya (SDM) Pesantren.

“Itu semua akan menjadi tanggung jawab pemerintah dan juga masyarakat yang diatur dengan lebih detail, pemerintah provinsi harus dipaksa memperhatikan pesantren melalui Perda ini nanti,” tegasnya. (Iba)