Zero Waste dan NTB Gemilang, Kenapa Bermasalah?

Zero Waste dan NTB Gemilang, Kenapa Bermasalah?Reviewed by adminon.This Is Article AboutZero Waste dan NTB Gemilang, Kenapa Bermasalah?Oleh: Suaeb Qury* Sejak dilounching oleh Gubernur NTB awal tahun 2019 sebagai program unggulan Zero weste, bukan membumi sebagai sebuah gerakan “NTB bebas sampah” Malah yang terjadi persoalan. Bukannya persolan sampah yang menunpuk,  bukan juga kesadaran hidup bersih belum maksimal, dan bukan juga pemerintah setengah hati dengan program zero weste. Keseriusan Gubernur NTB dengan program […]
Foto: Pengurus Forum Komunikasi Generasi Muda Nadlatul Ulama (KGMNU) dan Ketua LTN-NU NTB, Suaeb Qury

Oleh: Suaeb Qury*

Sejak dilounching oleh Gubernur NTB awal tahun 2019 sebagai program unggulan Zero weste, bukan membumi sebagai sebuah gerakan “NTB bebas sampah” Malah yang terjadi persoalan. Bukannya persolan sampah yang menunpuk,  bukan juga kesadaran hidup bersih belum maksimal, dan bukan juga pemerintah setengah hati dengan program zero weste.

Keseriusan Gubernur NTB dengan program Zeroweste dibuktikan dengan mengalokasikan anggaran dan menjadikan zeroweste sebagai program unggulan. Tidak tanggung-tanggung,  untuk program Zeroweste saja Gubernur NTB mengalokasikan anggaran senilai 31 .405 miliyar di tahun 2019-2020. Begitu urgennya yang bernama zero westet buat NTB.

Alokasi anggaran yang cukup fantastik untuk program unggulan Zeroweste, bukan sekedar pemantik belaka,akan tetapi misi Gubernur menjadikan NTB bebas sampah dikawasan destinasi wisata menjadi daya tarik buat para pelancong.

Namun apa yang terjadi ditengah gencarnya kampenye program unggulan Zeroweste yang menjadi magnet dan citra NTB yang bersih, asri dan sehat.

Warga NTB dihebohkan dengan munculnya persoalan dan dugaan  peyalahgunaan anggaran dan salah sasaran. Munculnya kontrol publik dan sampai kepada pengaduan dan pelaporan kepihak yang berwajib. Tentu  berakibat hukum dan inilah yang terjadi.

Ketika membaca berbagai media sosial online dan  cetak beberapa bulan terakhir program Zeroweste menui kritik publik dan berujung pada apa yang terjadi hari ini.

Berkaca dari kasus yang sudah naik ketahap peyelidikan. Dan sebagaimana dibuktikan dengan keseriusan pihak penegak hukum Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, mengungkapkan bahwa hasil analisa laporannya yang masuk ke meja pidana khusus (pidsus) akan berlanjut ke tahap penyelidikan.

Lebih lanjut lagi pihak Kejati NTB telah menyusun jadwal dan rencana untuk proses selanjutnya. Sambil menunggu  akan diterbitkan sprinlid-nya (surat perintah dimulainya penyelidikan). Bahwa dalam progres penyelidikannya nanti akan diagendakan pemanggilan para pihak terkait seperti pelapor, pelaksana proyek maupun pihak pemerintah.

Sebagai gambaran awal bahwa rancangan teknis program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB ini disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB. Namun kewenangan untuk pengelolaan anggarannya ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB.

Berdasarkan hasil kajian teknisnya, Bank Sampah Bintang Sejahtera selaku pihak yang mengajukan proyek tersebut, menawarkan anggaran Rp1,7 miliar. Namun anggaran yang disahkan dan direalisasikan pemerintah dari dana hibah bansos tahun 2018 senilai Rp1,5 miliar.

Untuk anggaran Rp1,5 miliar di 2018, ada 50 kelompok yang tersebar di Pulau Lombok masuk dalam penganggaran proyek.

Rinciannya, anggaran Rp1,5 miliar digunakan untuk sejumlah item pekerjaan, seperti pelatihan manajemen usaha pengelolaan sampah berbasis masyarakat senilai Rp247,5 juta.

Kemudian ada dana pendampingan untuk 50 kelompok Bank Sampah dengan nilai Rp97,5 juta, aplikasi daring seharga Rp125 juta.

Bantuan untuk 50 kelompok Bank Sampah binaan dengan anggaran masing-masing Rp10 juta, jika dijumlahkan seluruhnya mencapai Rp500 juta.

Selanjutnya ada lagi bantuan sarana dan prasarana berupa gudang penampungan, gerobak, karung, timbangan, dengan jumlah anggaran keseluruhannya mencapai Rp780 juta yang masing-masing kelompok mendapatkan jatah Rp15,6 juta.

Sedangkan anggaran untuk 2019 dengan nilai proyek Rp2,5 miliar belum direalisasikan pemerintah,  tetapi masih dalam proses pengkajian.

Rencananya, ada 74 kelompok yang tersebar di Pulau Sumbawa masuk dalam sasaran proyek Bank Sampah. (Baca: Antara News, 31/10/2019)

Jika dilihat dari perkembangan kasus yang akan ditindak lanjuti dengan tingkat penyidikan,maka kasus tersebut syarat dengan kepentingan dan atau bisa jadi akan berakibat pada program dan realisasi anggaran.

Sungguh aneh bin ajaib program Zeroweste yang baru seumur janggung, bukannya  berdanpak positif buat pencitraan NTB. Malah yang terjadi di meja pengadilan. Ini tentu, cambukan keras buat Gubernur NTB.  Atau juga Dari pada bermasalah di akhir jabatan Gubernur, lebih baik bermasalah di awal, sehingga ada alasan untuk memperbaikinya.

Dengan demikian,  keberlanjutan progran Zero weste yang akan berjalan pada tahun anggaran 2019-2020 kedepan, bisa  disport dengan sistim perrencanaa dan prangkat kerja yang lebih baik, transparan dan tepat sasaran.

Untuk pengembangan khawatiran publik terkait dengan progran unggulan zero weste yang menjadi bagian dari misi NTB sehat dan bersih, bukanlah  bola salaju”indah dilihat dan didengar. namun hasilnya bisa berdanpak dan bernilai tambah.

Namun, menjadi beda lagi.  sebutannya bilamana program zero westet berjalan normal dan menjadi sebuah gerakan bagi para pengambil keptusan (Walilota /Bupati)  di Kabupaten dan Kota se NTB untuk menjadi aktor utama dalam mensinergikan dan mengintegrasikan dengan program yang ada di masing-masing Kabupaten dan Kota.

Sembari menunggu proses hukum dan program zeroweste, harus tetap berjalan secara normal ssbagaimana yang termuat dalam KUA PPAS dan dalam implementasi anggaran 2019-2020. Dan setiap kebijakan yang sudah termatub dalam RPJMD sudah menjadi kewajibanya bagi SKPD terkait untuk menjakankannya.

Semoga saja, apa yang menjadi hajat besar di era kepemimpinan Dr. Zul -DR.Hj.Rohmi tidak Lagi sekedar lipstik semata.Namun, menjadikan NTB yang gemilang dapat terwujud dengan indah dan rakyat NTB  makmur dan sejahterah lahir bathin. Walhualam bissawab.

*Penulis adalah Ketua LTN-NU NTB