Terbitnya RUU BPIP bakal mematikan Demokrasi

Terbitnya RUU BPIP bakal mematikan DemokrasiReviewed by adminon.This Is Article AboutTerbitnya RUU BPIP bakal mematikan DemokrasiOleh: Eko Saputra* BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. BPIP merupakan perubahan dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang didirikan pada 28 Februari 2018 melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 dan diketuai oleh megawti […]
Pemuda Kabupaten Alor juga pengurus aktif HMI Cabang Mataram, Eko Saputra

Oleh: Eko Saputra*

BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. BPIP merupakan perubahan dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang didirikan pada 28 Februari 2018 melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 dan diketuai oleh megawti soekarno putri.

Bulan februari 2020, pemerintah dengan konsep matang mengusulkan RUU HIP sebagai haluan dalam bernegara. Namun Rancangan UU HIP menjadi polemik dan aksi protes dari kalangan masyarakat. Dengan dalih bahwa masyakarat dan bangsa saat ini kehilangan arah di otak aktor politik. Di lihat dari maknanya, Pancasila sebagai Dasar Negara, dasar filsafat negara, ideologi negara dan cita-cita negara. Frasa ini mengandung bias pengertian yang memberi arti mempersamakan perbedaan haluan dengan dasar negara dari keberagamaan dan bermacam-macaman ras, budaya, suku dan agama.

Pancasila tidak memerlukan haluan karena pancasila merupakan dasar dan ideologi negara, haluannya sendiri pada proses pengelolaan penyelengaraan negara yang diambil dari sila pancasila sebagai dasar negara yang akan membentuk tali kebhinekaan. Dari persoalan-persoalan internal negara membuat pemerintah dengan ngotot membuat peraturan perundang-undangan semakin menjadi. Dari sektor perekonomian, politik, dan asosiasi dalam bermasyarakat bahkan sampai pada berhaluan.

Jika dilihat dari penyelenggara negara, banyak ketimpangan-ketimpangan kebijakan pemerintah yang tidak berasaskan pancasila. Misalkan, dalam sila ke-4 pancasila bahwa kemuswaratan yang dipimpin oleh hidkmat kebijaksanaan dalam permuswaratan perwakilan. Dari interpretasi sila ke-4 pancasila, implementasinya nihil. Musyawarah hanya dilakukan oleh aktor-aktor politik dan partai-partai berkuasa, tidak berimplikasi pada elemen-elemen masyarakat dan Ormas sebagai perwakilan.

RUU HIP ditolak, hal ini kemudian dirancang UU BPIP sebagai badan pembina yang mengarahkan dan mangatur setiap proses pencelenggaran negara untuk berhaluan pancasila. Justru yang paling tepat dalam RUU ini adalah haluan penyelenggara negara. Baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sebab di kalangan pemerintahan hanya melihat persoalan-persoalan masyarakat, yang katanya sebagian anti pancasila. Padahal, dari dulu sampai saat ini warga negara (masyarakat) menjalankan kehidupan sesuai dengan ke lima sila yang tertuang dalam pancasila.

Mungkin dalam otak penyelenggara negara dan lebih khususnya DPR sedang tidur atau pura-pura lupa dan sekaligus merupakan pengakuan bahwa selama 3 tahun tahun berdirinya BPIP yang dulunya adalah UKP-PIP tidak mampu untuk mengarahkan arah pemerintah sesuai arah pancasila dan dengan RUU BPIP membuktikan bahwa para penyelenggara negara, termasuk DPR RI tidak menggunakan dasar Pancasila dalam arah kebijakan publik negara. sehingga pemerintah perlu membuat Undang-Undang badan pembinaan ideologi pancasila sebagai badan yang membina arah politik pemerintah.

RUU BPIP adalah bagian dari isi yang tertuang dalam RUU HIP. karena itu, secara eksistensial HIP memang tidak dibahas lagi, namun secara esensi dari BPIP adalah makna dari HIP. Skenario konsep political konstitusi dalam tubuh pemerintahan sangat menarik. Bila suatu konsep jebol, cipta masalah dan tawaran solusi yang telah dipersiapkan adalah strategi konflik issue. Demikian dari pada itu, RUU BPIP juga menjadi suatu lembaga yang dibuat UU memungkinkan pemerintah menilai secara ukurannya sendiri. Sehingga akan menjadi klaim sepihak dalam interpretasi persoalan di tubuh BPIP.

Dari RUU BPIP tersebut, kemungkinan akan terjadinya fragmentasi, alineasi, dan sosiasi terhdap elemen-elemen masyarakat dan organisasi-organisasi mahasiswa yang berpedoman/asas selain pancasila, akan dipaksakan sesuai kebijakan BPIP seperti peristiwa di era orba.

Menempatkan suatu badan pembinaan ideologi pancasila sebagai penentuan arah tujuan berwarga negara atau mengarang pedoman Pancasila akan terjadi potensi pemaksaan atau kita sebut dengan goverment led development yang menghasilkan otoritarianisme birokratik. hal ini akan menyebabkan matinya demokrasi, dan kebebasan pemerintah untuk berbuat tanpa kritikan dan masyarakat hidupnya selalu mengikuti arah kebijakan pemerintah.

*Penulis adalah kader aktif HMI Cabang Mataram

Editor: Ibrahim Bram A