Prahara Pengadaan Buku Muatan Lokal Dikbudpora Kabupaten Bima (2-Habis)

Prahara Pengadaan Buku Muatan Lokal Dikbudpora Kabupaten Bima (2-Habis)Reviewed by adminon.This Is Article AboutPrahara Pengadaan Buku Muatan Lokal Dikbudpora Kabupaten Bima (2-Habis)Kedua, rujukan lain yang harus kita perhatikan adalah PP 74 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013. Pada Pasal 9 disebutkan, “Pelaksanaan muatan lokal pada satuan pendidikan perlu didukung dengan: a. kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan sesuai kewenangannya; dan b. ketersediaan sumber daya pendidikan yang dibutuhkan. Selanjutnya pada Pasal 10 Di […]
Foto : Lukman Ab. Ketua Bidang Advokasi dan perlindungan Guru SGI Kabupaten Bima.

Kedua, rujukan lain yang harus kita perhatikan adalah PP 74 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013. Pada Pasal 9 disebutkan, “Pelaksanaan muatan lokal pada satuan pendidikan perlu didukung dengan:
a. kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan sesuai kewenangannya; dan
b. ketersediaan sumber daya pendidikan yang dibutuhkan. Selanjutnya pada Pasal 10 Di jelaskan,
(1) Pengembangan muatan lokal oleh satuan pendidikan dilakukan oleh tim
pengembang Kurikulum di satuan pendidikan dengan melibatkan unsur komite sekolah/madrasah, dan narasumber, serta pihak lain yang terkait.
(2) Pengembangan muatan lokal oleh daerah dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum Provinsi, Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota, tim
pengembang Kurikulum di satuan pendidikan, dan dapat melibatkan narasumber serta pihak lain yang terkait.
(3) Pengembangan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan
ayat 2 mengacu pada tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(4) Pengembangan muatan lokal dikoordinasikan dan disupervisi oleh Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pernyataan Kedua:
Disini penulis ingin sampaikan bahwa, penulia pada tahun 2005 adalah salah satu TIM penyusun Kurikulum Muatan Lokal SD Diknas Kabupaten Bima (nama dinas Pendidikan pada saat itu). Pada saat yang sama penulis juga dipercaya sebagai salah satu anggota TIM Penyusun Muatan Lokal dan yang menjadi ketua TIM adalah saudara Lukman Afandi yang sekarang menjadi KUPT Dikbudpora Kecamatan Ambalawi, dan salah seorang TOT yang penulis ingat adalah saudara Syahruddin, S.pd. (Mantan KUPT Dikbudpora Kec. Woha). Dan dua anggota lainya penulis lupa namanya.

Maksud penulis menyampaikan ini tidak dalam rangka menunjukan kehebatan tapi semata untuk menjawab pertanyaan sekdis Dikbudpora Kabupaten Bima.

Foto : Daftar buku-buku luar Daerah Bima yang masuk dalam Muatan Lokal Bima

Pernyataan ketiga:
Kehebohan pernyataan ketiga ini dikarenakan ada kesan serapangan dalam memberikan pernyataan. Kesan ini muncul karena yang membuat pernyataan adalah seorang pejabat eselon III di Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima.

Sebagai seorang Sekdis semestinya tidak elok memberikan pernyataan seperti pernyataan mahasiswa yang sedang terlibat dalam forum diskusi. Pada media “incinews” edisi 10 Desember 2017 dengan tajuk “sekdis dikbudpora klarifikasi soal Buku Mulok”. Salah satu kalimat yang menjadi perhatian adalah “alangkah baiknya membaca dulu isi bukunya dan jangan hanya menerka judul dan sampulnya”. Kalimat seperti ini bagi penulis adalah alasan pembenaran yang tampa dasar. Pejabat seharusnya bicara terkait tupoksi, maka apa yang disampaikan harus sesuai regulasi yang menjadi bidang tugasnya.

Pada akhirnya kita harus menyadari bahwa penyelenggaraan tata kelola pemerintahan harus memperhatikan regulasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya setiap penggunaan uang dari pajak rakyat melalui APBD harus sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat dengan memperhatikan dan memberdayakan potensi lokal, sebagaimana yang di amanatkan oleh Konstitusi. Sebagai Aktifis Organisasi Profesi Guru, sudah sepatutnya penulis dan kawan-kawan akan tetap fokus mengawal setiap kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dunia pendidikan di Dana Mbari tercinta ini.