Perda penyakit menular, antara pemerasan dan penindakan pelanggar

Perda penyakit menular, antara pemerasan dan penindakan pelanggarReviewed by adminon.This Is Article AboutPerda penyakit menular, antara pemerasan dan penindakan pelanggarOleh: Eko saputra* Hubungan antara perdagangan dengan kebijakan publik selalau sangat dekat. Hal ini ditandai dengan peraturan perda mengenai protokol kesehatan dalam mengatasi Covid-19 di wilayah NTB. Dalam perda tersebut menjelaskan bahwa bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker di tempat-tempat umum atau keramaian maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500 ribu. Sedangkan bagi […]
Penulis: Eko Saputra (Istimewa)

Oleh: Eko saputra*

Hubungan antara perdagangan dengan kebijakan publik selalau sangat dekat. Hal ini ditandai dengan peraturan perda mengenai protokol kesehatan dalam mengatasi Covid-19 di wilayah NTB. Dalam perda tersebut menjelaskan bahwa bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker di tempat-tempat umum atau keramaian maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500 ribu. Sedangkan bagi masyarakat atau dunia usaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan Covid-19 maka dikenakan sanksi pidana kurungan selama enam bulan atau denda Rp50 juta.

Dalam hal ini kebijakan perda NTB bersifat pemerasan. Tentu itu bukan solusinya kebijakan yang tepat dalam mematuhi prorokol kesehatan. Pembuat kebijakan publik mestinya menggunakan metode pendekatan positivis agar kebijakan itu berimplikasi pada kebahagian dan kenyamanan masyarakat. Pemerintah harus analisis dan definisi terkait persoalan dan penentuan kebijakan untuk menagani virus tersebut. Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya?.

Mestinya pemerintah daerah harus menganalisa dan melihat tentang isu dan problem. Dari isunya, Mengapa masyarkat acuh terhadap aturan protokol kesehatan?, Sebab isu valid tentang positif covid-19 sesuai fakta itu dilebih-lebihkan, ada pula unsur kesengajaan terkait orang/individu yang terdampak positif virus corona.

Sehingga problemnya itu menimbulkan asumsi di kalangan masyarakat bahwa virus corona sebagai agenda politisasi. Maka jangan heran jika masyarakat sering mengabaikan perintah dan aturan protokol kesehatan. Sebab mosi ketidakpercayaan masyarakat berkurang terhadap fakta isu yang tidak sesuai dengan realitas. Hal ini yang menimbulkan sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap persoalan covid-19.

Perda perlu ketahui bahwa genesis kebijakan itu berkaitan dengan pengenalan isu dan problem. Justru itu pemerintah daerah mestinya perhatikan isu, problem sehingga menghasilkan kebijakan yang dipatuhi oleh masyarakat . Namun perintah daerah NTB mengambil kebijakan dengan cara pasar dan perdagangan. Mengapa demikian, sebab Isunya tentang Covid-19, problemnya ada pada masyarakat, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah NTB berupa denda Rp500 ribu dan dipenjarakan atau denda 50 juta bagi masyarakat usaha yang tidak menggunakan protokol kesehatan.

Hal ini merupakan suatu kebijakan publik yang konyol dan menimbulkan opini publik demikian. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah NTB saat ini adalah reaktif kepercayaan masyarakat, kondisi masyarakat, komposisi isu secara benar dan fakta, dan perilaku masyarakat sehingga itu akan memperoleh kepatuhan masyarakat dalam output kebijakan yang sesuai dalam penanganan covid-19.

*Penulis adalah pengurus inti HMI Cabang Mataram