Partai Politik VS Independen Dalam Pilkada Kota Bima (1)

Partai Politik VS Independen Dalam Pilkada Kota Bima (1)Reviewed by adminon.This Is Article AboutPartai Politik VS Independen Dalam Pilkada Kota Bima (1)Pemilihan kepala daerah pada awalnya dipilih melalui perwakilan. Masa Orde Lama, Orde Baru maupun awal Reformasi, pemilihan Kepala Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD merupakan wakil rakyat yang memiliki hak penuh untuk menentukan siapa Kepala Daerah. Pada masa itu memang sering ada kritikan apakah suara DPRD itu mewakili dirinya atau aspirasi rakyat. […]
Foto : Gufran Hanuar, Mantan Ketua Umum HMI Cabang Bima

Pemilihan kepala daerah pada awalnya dipilih melalui perwakilan. Masa Orde Lama, Orde Baru maupun awal Reformasi, pemilihan Kepala Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD merupakan wakil rakyat yang memiliki hak penuh untuk menentukan siapa Kepala Daerah. Pada masa itu memang sering ada kritikan apakah suara DPRD itu mewakili dirinya atau aspirasi rakyat.

Partai politik yang mestinya berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat terkesan kurang berfungsi secara optimal. DPRD sering diarahkan untuk memilih orang tertentu, maka sering kita kenal dengan adanya calon pendamping, calon penggembira. Saat itu hak politik rakyat sebatas pada pemilihan umum, sementara hak untuk menentukan Kepala Daerah ada di tangan DPRD.

Sentralistik kekuasaan sangat kuat, calon Bupati, Walikota mesti diusulkan ke Mendagri sebanyak 5 orang dan mendapat restu 3 orang untuk selanjutnya dipilih oleh DPRD. Sementara, hasil dari pemilihan yang jelas-jelas dimenangkan oleh salah satu calon belum tentu menjadi kepala Daerah karena pusat memiliki kewenangan mutlak. Kondisi ini mencerminkan rakyat tidak memiliki kekuasaan yang penuh dalam menentukan pemimpinnya. Padahal esensi demokrasi adalah kedaulatan ada di tangan rakyat.

Patai politik dalam menjalankan perannya dalam politik suatu negara memiliki hak untuk mencalonkan figur untuk menjadi seorang kepala daerah. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun peran ini dirasakan kurang mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat karena calon dari partai politik belum tentu merupakan calon dari rakyat. Hal ini akibat dari hak dan internal partai yang diberikan sehingga menimbulkan partai sering kali mencalonkan figur yang hanya memberikan keuntungan bagi partai bukan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu maka seiring berjalannya waktu sistem seperti ini ditinggalkan karena tidak mencerminkan kehidupan demokrasi di negara kita. Dan mulailah sistem pemilihan dengan diperbolehkannya calon independen yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk mencalonkan atau dicalonkan oleh rakyat.

Pemilihan dengan diperbolehkannya calon independen ini artinya semua orang berhak untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daera asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, tanpa harus wakil dari partai politik.

Jika dipandang dari peran partai dalam mencalonkan figur kepala daerah, adanya pemilihan kepala Daerah dengan Calon Independen maka peran partai dalam hal ini sedikit berkurang. Sebagai jembatan aspirasi rakyat peran partai politik juga berkurang karena rakyat dapat langsung menyalurkan aspirasinya tanpa melalui partai politik dengan mencalonkan diri maupun memilih secara langsung calon independen. Ini disebabkan karena partai politik saat ini memiliki jurang pemisah dengan rakyatnya, dibuktikan dengan banyaknya perpecahan di kubu partai politik akibat dari aspirasi yang tidak tersampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

Peran partai dalam pemilihan kepala daerah, selain berkurang juga mendatangkan kebaikan yaitu dengan adanya calon independen maka mengurangi politik uang. Sebelumnya calon kepala daerah harus membayar mahal untuk mencalonkan diri di bursa calon kepala daerah.

Begitu halnya Dinamika demokrasi jelang Pilkada Kota Bima 2018 kembali mengingatkan kita proses pelaksanaan pilkada 2013 lalu, dimana pada Pilkada tersebut terdapat 7 pasangan Calon, 1. H. Junaidin, SE – Mustamin, SE (JAMIN). 2. Rr. Soeci Wiedhiartini – Muhammad Rum, SH (SUSI) 3. H. Qurais H Abidin – H. Arahman H. Abidin, SE (QURMA MANIS). 4. Subhan H. M Nur, SH – Muhammad Riza, SE. MA (SURI). 5. dr. H. Sucipto – H. M. Zunaidin, MM (SUJUD). 6. Fery Sofyan, SH – H. Iskandar Zulkarnain, ST. M. Sc (ANANG). 7. Hj. Fera Amelia, SE. MM – H. M. Nastsir, MM ( FERSI). Yang pada akhirnya dimenangkan oleh pasangan Qurma Manis.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima 2018 menjadi salah satu ajang pesta demokrasi oleh rakyat Kota Bima, namun Dinamika semakin menarik ketika Para Calon yang di usung oleh partai politik diperkirakan hanya 2 Pasangan yaitu H. Arahman H. Abidin, SE berpasangan dengan Hj. Fera Amelia, SE.MM  dan H. Muhammad Lutfi, SE Perpasangan dengan Fery Sofyan, SH.