NTB Gemilang Dalam Bingkai Korban Gempa Bumi

NTB Gemilang Dalam Bingkai Korban Gempa Bumi

Oleh: M. Raihan Al-Afif*

Berbagai relasi antara manusia, kelompok dan Negara tak pernah bersih dari muatan kepentingan, penguasaan, permusuhan dan penindasan. Inilah kodrat sosial dalam sejarah masyarakat manusia. Rasa cinta dan empati seperti lapisan tipis yang tidak mampu menjaga relasi harmonis secara permanen, sehingga manusia membangun berbagai pengetahuan dan aturan sosial untuk menjaga tubuh masyarakat yang di susun oleh rentannya relasi-relasi sosial tersebut.

Namun demikian nilai dan norma sosial memiliki sifat yang statis, pada tingkat kritis tidak mampu lagi membuka peluang pemecahan masalah pada saat relasi sosial memanas oleh kepentingan dan perilaku bermusuhan yang terlepas dari prosedur norma dan etika nilai sosial. Kondisi inilah yang menciptakan krisis relasi sosial yang mana setiap subjek jatuh pada berbagai pilihan untuk menjatuhkan dan meniadakan subjek lain. Krisis relasi sosial inilah yang menimbulkan pertanyaan bagi kita semua terhadap masyarakat, kelompok dan negara.

Kondisi masyarakat yang menerima krisis relasi sosial dari pemerintah mengakibatkan separuh nyawa mereka putus karena kurangnya kesadaran dari pemerintah dalam mengartikan konsep kehidupan berdemokrasi. Bahkan konsep kehidupan berdemokrasi hanyalah sebatas simbolitas dalam bernegara demi mencapai kekuasaan.

Atas dasar kondisi praksis inilah kita bisa melihat bagaimana kondisi masyarakat yang berada di Pulau Lombok terkena gempa. Secara teoritis kita bisa melihat kondisi masyarakat Lombok terkena gempa saat ini melahirkan krisis relasi sosial dengan pemerintah sendiri. hal inilah yang bisa digambarkan terkait dengan kondisi warga Lombok Utara yang parah terdampak gempa sama sekali belum mendapatkan bantuan dari pemerintah terkait, baik bantuan secara Material maupun non material.

Kesadaran pemerintah terhadap kondisi masyarakat Lombok utara sama sekali belum menunjukan sikap tanggung jawabnya dalam menangani kondisi masyarakat terkena gempa. kondisi praksis masyarakat KLU sangat tidak relevan dengan yang digaungkan oleh Presiden Republik indonesia dengan memberikan bantuan terhadap masyarakat terkena gempa baik secara materil maupun non materil, akan tetapi terkadang ucapan sangat tidak sesuai dengan realitas sosial di lapangan.

Tentu kita semua berharap realisasi bantuan dari pemerintah dapat dicairkan segera suapaya tidak menciptakan gelombang protes yang masif dari masyarakat. Ini adalah persoalan yang sangat pelik bagi kita semua melihat kondisi objektif dari masyarakat Lombok terkena gempa, dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Provinsi NTB dalam membangun kehangatan berwarganegara sebagaimana yang diinginkan oleh negara Demokrasi.

Upaya pemerintah pusat dalam memberikan bantuan dan anggaran untuk memperbaiki rumah warga yang rusak ternyata menemukan kendala karena berbelitnya prosedur dari birokrasi terkait, dan sering kali kita menemukan masih adanya upaya budaya birokrasi sebagaimana yang dikatakan oleh Max Webber. Gelombang protes yang di lakukan oleh berbagai pihak terhadap pemerintah Provinsi NTB mulai memicu terjadinya konflik sosial dan masyarakat pun mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pemerintah provinsi NTB karena lambanya dalam menangani masyarakat terkena gempa. menjadi problem tersendiri bagi pemerintahan Zul- Rohmi dalam upaya menangani lambanya penyaluran bantuan dan sulitnya prosedural pencairan dana bantuan gempa.

Tentu ini menjadi pekerjaan besar bagi pemerintahan Zul- Rohmi dalam menanggulangi penyaluran bantuan bagi masyarakat terkena gempa. di saat Gubernur NTB sedang gencarnya mengirimkan mahasiswa keluar negeri di saat yang sama ratusan warga lombok utara terkena gempa sedang berjuang membangun kembali tatanan kehidupan mereka pascagempa. Tentunya hal yang harus diprioritaskan adalah membangun kembali kehidupan masyarakat yang terkena gempa.

Tentu kita semua berharap, Gubernur NTB yang dikenal cerdas dan sederhana ini memiliki rasa empati terhadap para korban gempa denga tidak menzolimi mereka yang sudah begitu sulit untuk menata kembali kehidupan mereka.

Di saat Gubernur NTB ingin meningkatkan Human indeks dengan mengirimkan sejumlah Mahasiswa keluar Negeri, di saat itulah para korban gempa bumi menjerit kelaparan akibat minimnya bantuan dari pemerintah terkait dan tidak adanya pembangun tempat tinggal yang berkelanjutan, padahal program tersebut telah dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Pembangunan rumah bagi para korban gempa tidak begitu merata dan masih banyak warga yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Dalam hal inilah tugas besar bagi pemerintahan Zul-Rohmi dalam mengupayakan kembali pembenahan bagi para korban gempa bumi. masyarakat mengharapkan kehangatan berwargengara sebagai upaya mewujudkan pemerintah dari rakyat, untuk rakyat dan kepada rakyat.

*Penulis adalah Mahasiswa Sosiologi Universitas Mataram (Unram)

Editor: Ibrahim Bram Abdollah