Meluruskan Kesesatan Dan Kedangkalan Pikir Presidium Satgas Bima Jakarta (Bagian-2 Habis)

Meluruskan Kesesatan Dan Kedangkalan Pikir Presidium Satgas Bima Jakarta (Bagian-2 Habis)
Foto : Dedi Alvian Mahasiswa Semester 5 Fakultas Hukum UNRAM

Mungkin pembaca akan bertanya, apa kaitan Pasal dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah yang saya kutip dengan paragraf yang ada dalam opini Presidium Satgas? Jawabannya sangat sederhana, sesederhana memahami isi tulisan Presidium Satgas yang dangkal nalar dan sesat pikir tersebut.

Artinya bahwa, apa yang disampaikan oleh Presidium Satgas dalam opininya tidak mampu memahami apa yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah. Sehingga seluruh persoalan daerah hanya dialamatkan kepada Walikota dan Wakil Walikota sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. Padahal yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jadi kita tidak boleh menafikan atau menutup mata dengan peran-peran, tugas dan fungsi DPRD.

Dalam paragraf tersebut, Presidium Satgas juga mencoba menghilangkan peran, tugas dan fungsi dari BNN, BNPT, Kepolisian dan Unsur FORKOMPINDA. Sehingga semuanya harus ditanggung oleh Walikota dan Wakil Walikota.!! Pertanyaan ini ada apa.?

Konstruksi berpikir inilah yang saya maksud sebagai kedangkalan berpikir dan kesesatan pikir. Cara pikir yang tidak melihat persoalan secara utuh. Cara pikir yang terindikasi berangkat dari nalar kebencian terhadap satu pihak dan puja-puji terhadap pihak lain. Cara pikir yang menjadi barang haram bagi orang-orang yang menyandang status intelektual. Cara pikir yang merendahkan gelar akademik seseorang.

Untuk mengukur sesat pikir dalam opini presidium Satgas Bima jakarta, saya hanya menggunakan 1 (satu) regulasi. Jika kurang saya akan menambah regulasi lainnya sebagai penambah khasanah berpikir Presidium Satgas agar tidak dangkal dan sesat dalam berpikir. Regulasi-regulasi yang di maksud antara lain, penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengenai siapa yang berwenang membuat dan menetapkan Peraturan Daerah, pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 1957 Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang mempunyai wewenang menetapkan Peraturan Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, secara jelas dinyatakan dalam Pasal 38 bahwa Kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan dalam Pasal 136 ayat (1) bahwa yang berwenang membuat dan menetapkan Peraturan Daerah adalah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 236 Ayat 2 mengatakan “Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Nah berdasarkan uraian Undang-Undang diatas, maka seharusnya Presidium Satgas juga bicara tentang DPRD atau lebih spesifik Peran, Tugas dan Fungsi dari FERRI SOFYAN selaku ketua DPRD Kota Bima. Presidium Satgas harus berani jujur jika tidak ingin dicap sebagai kaum yang sedang mengangkangi fakta dan kebenaran. Atau jangan-jangan benar adanya, bahwa Presidium Satgas tidak tahu dan tidak memahami sama sekali isi Undang-Undang serta yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah.

Apa yang saya sampaikan, baru tentang 1 (satu) paragraf. Belum bicara paragraf-paragraf lain. Belum bicara soal peran LUTFI sebagai DPR RI 2 periode untuk Kota Bima. Apa yang dilakukan LUTFI selama ini untuk Kota Bima.

Saya juga tidak ingin juga membahas soal paragraf lain tentang “H. Man akan mengalami kesulitan menjernihkan kritikan publik” dan “saya berharap, HML tetap pada sosok yang pandai berterimah kasih pada kritik bahkan caci maki, sebab tidak ada pemimpin besar tanpa kontroversial” dalam Opini Presidum Satgas. Sebab Publik sudah mengetahui, bahwa H. MAN sangat jernih menerima kritikan dengan ditandai tidak pernah melaporkan orang yang mengkritiknya dan LUTFI pernah ingin melaporkan orang yang mengkritiknya sampai viral menjadi pembahasan netizen.

Untuk mengakhiri tulisan ini, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak berpihak pada sekelompok orang melainkan berpihak pada kebenaran. Maka saya merasa bertanggung jawab, atas kesesatan yang terjadi agar tidak menjalar kesesatan tersebut ke orang lain. Karena tugas kaum intelektual adalah bukan memanipulasi kebodohan untuk menyesatkan orang lain.

Sekian Wassalam.