Melawan Stigma Menjelang Pemilu

Melawan Stigma Menjelang Pemilu
Foto : La Ode Muhmaad Aril Masri Aktivis HMI Cabang Kendari

Oleh : La Ode Muhammad Aril Masri

Tak kala dominasi stigma negative terhadap politik kian menguat. Disaat yang bersamaan stigma negative pun dilancarkan kepada penyelenggara pemilu baik KPU maupun BAWASLU yang notabene sebagai lembaga suci dan independen. Aktor politik yang tercoreng akibat kasus-kasus gelap seperti korupsi tak sedikit merubah paradigma masyarakat beta gelapnya peta perpolitikan Indonesia. Hal itu berimplikasi kepada terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap politisi sekalipun ia berniat suci.

Fakta mendominasi stigma negative masyarakat dalam perpolitikan Indonesia ini, konon sebagai implikasi dari kurangnya pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat. Sekaligus ditengarai sebagai akibat dari maraknya berita hoax yang disampaikan melalui media baik media cetak,elektronik mapun online. Dalam situasi ini ruang gerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum kian mengalami kemerosotan.

Ditahun 2018 dan 2019 ini, masyarakat kembali diperhadapkan dalam agenda lima tahunan yakni pemilihan umum ( PEMILU) kepala daerah, anggota DPR,DPD dan pemilihan presiden Indonesia. Tentu agenda demokrasi ini menjadi kabar baik bagi seluruh elemen masyarakat yang menginginkan pergantian pucuk kepemimpian baik lembaga legislative maupun lembaga eksekutif.

Dalam perjalanannya, pemilihan umum baik pemilihan legislative maupun eksekutif selalu mendapati dinamika yang cukup keras. Tak jarang kelompok masyarakat terkotak-kotakan akibat membludaknya kepentingan dan fanatisme yang berlebihan. Fenomena ini tentu menjadi hal biasa menjelang pemilu. Kadang silaturahmi antar keluargapun putus akibat fanatime dan egoisme.

Dalam menghadapi pemilihan umum upaya-upaya kelompok yang berkepentingan tak sedikit melakukan black campaign, menyebar hoax, praktik money politik dan mengangkat isu-isu yang bersifat menjatuhkan popularitas dan elektabilitas figure. Aski-aksi seperti itu tidak mendidik masyarakat umum bahkan mencederai system demokrasi Indonesia.

Dominasi Black Campaign, Hoax Dan Money Politik

Dalam beberapa kasus menjelang pemilu legislative maupun eksekutif praktik black campaign, penyebaran hoax dan money politik kerap terjadi. Hal ini tentu menunjukan tingkat ketidak percayaan diri yang tinggi. Black campaign dan penyebaran hoax kerap dilakukan sekelompok orang melalui akun-akun facebook palsu dan media online catering. Praktik money politik kadang menjelma menjadi bagi-bagi kue kepada masyarakat. Framing atas money politik yang gagal ini cukup memprihatinkan. Pasalnya upaya-upaya seperti itu sangat tidak educative.

Barter antara kue dan suara yang dipertontonkan tokoh politik ini menunjukan gambaran wajah perpolitikan yang sangat sporadic dan sectarian serta Sangat anomaly dari nilai-nilai demokrasi yang telah dibangun beberapa tahun lalu. Segelintir menganggap bahwa dominasi black campaign, penyebaran hoax dan money politik adalah strategi untuk memenangkan pertarungan politik.

Atas fenomena tersebut seolah kita telah menguatkan tesis yang mengatakan bahwa salah satu gejala paling menonjol digenerasi Z ini (generasi digital) adalah meningkatnya individualism. Sikap saling tidak menghargai dan pengahancuran aturan yang dibangun oleh budaya individualism membuat kita semakin picik. Pasalnya hanya menyisakan satu aturan yakni menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan pribadi.

Maka pendidikan politik dipandang perlu untuk diberikan kepada seluruh masyarakat. Minimal tidak pendidikan politik dimulai dari diri sendiri demi terselenggaranya pemilu yang kondusif, aman dan damai.

Pendidikan Politik Untuk Melawan Stigma

Upaya pendidikan politik tidak lain sebagai upaya pemberian pemahaman, pencerahan akan tanggung jawab masyarakat dalam posisinya menghadapi pemilu. Dengan ini masyarakat diharapkan tidak lagi terjebak pada political fallacy.

Idealnya lembaga seperti partai politik yang memberikan pendidikan politik yang kemudian mampu menggerakan dan mensosialisasikan peran urgen masyarakat tidak malah menambah penderitaan masyarakat dengan cara melacurinya.

Pendidikan politik juga sebagai upaya memajukan proses demokrasi yang santun dan berbudaya dari semua individu dan masyarakat. Bahwa dalam situasi social politik itu penuh intrik dan konflik yang harus diketahui oleh seluruh elemen masyarakat. Orientasi pendidikan politik diarahkan pada demokratisasi setiap individu dan masyarakat bukan politisasi individu dan masyarakat.

Keberhasilan pendidikan politik ini akan ditandai dengan perubahan paradigma berfikir masyarakat terhadap politik bahwa politik itu adalah istrumen untuk mencapai kesejateraan memalui kebijakan.

Masyarakat perlu ketahui bahwa politik adalah instrument untuk mencapai kesejateraan melalui kebijakan sebagai alat penindasan.

Sampai pada akhir tulisan ini, saya berharap kita semua dapat menjadi pemilih cerdas yang menolak adanya black campaign, penyebaran hoax, dan money politik.