Lingkungan Hidup, Regulasi dan Mandat Untuk Gubernur Terpilih 2018 (Bag: 1)

Lingkungan Hidup, Regulasi dan Mandat Untuk Gubernur Terpilih 2018 (Bag: 1)
Foto : Penulis Aden Juniardi Rahmat Ketua Bidang Humas Komunitas Hijau Jao Bima

Oleh : Aden Juniardi Rahmat*

Pada tahun 2018 akan digelar Pilkada secara serentak di 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten di seluruh Indonesia. Kita senua sependapat bahwa pilkada bukan hanya ajang menebar janji, namun tempat untuk menilai keseriusan dan komitmen para kontestan untuk melaksanakan janji politiknya. Untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), salah satu tantangan serius para calon kepala daerah adalah menemukan jalan untuk menangani berbagai macam persoalan-persoalan lingkungan yang terjadi.

Pertanyaannya, berapa banyak kandidat kepala daerah di NTB baik itu pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati – Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota yang menjadikan isu lingkungan sebagai platform kampanye?, Kita wajib mengerutkan dahi, di tengah banyaknya bencana lingkungan yang di hadapi oleh setiap kabupaten/Kota di wilayah NTB, kita tidak menemukan rekam komitmen kandidat calon kepala daerah yang menyajikan isu lingkungan sebagai platform, minimal tolak ukurnya ada pada setiap alat peraga kampanye kandidat calon. Miris memang, panen bencana hanya berbanding lurus dengan panen alat peraga, nihil gambaran bagi upaya penagulangan persoalan lingkungan.

Isu lingkungan Hidup Harus Jadi Wacana Diskursus Pilkada Serentak di NTB

Muncul pertanyaan mengapa para kandidat calon yang ikut kontestasi Pilkada tahun 2018 ini tidak menyuarakan atau menjadikan isu lingkungan hidup menjadi salah satu platform kampanye mereka, padahal masyarakat NTB sedang berhadapan dengan masalah lingkungan dan bencana lingkungan hidup yang berujung jatuhnya Korban harta dan Nyawa.

Kita tidak bisa sengaja menutup mata dan menafikkan fakta bahwa selama kurun waktu beberapa tahun Ini, masalah lingkungan silih berganti bertransformasi menjadi bencana. Kondisi ruang dan lingkungan hidup semakin rusak dan tercemar oleh aktivitas Manusia dan pembangunan.

Berdasarkan catatan akhir tahun lingkungan Komunitas Hijau Jao Bima Tahun 2017, salah satu isu strategis lingkungan hidup di wilayah NTB adalah mengembalikan daya dukung daerah aliran sungai terutama pada hulu DAS. Salah satu indikator menurunya daya dukung DAS wilayah NTB adalah munculnya banjir bandang di beberapa wilayah.

Tercatat, menyusutnya tutupan hutan, Berkurangnya Wilayah Resapan dan tangkapan air, alih fungsi hutan/lahan, memberi banyak kontribusi terhadap meningkatnya bencana lingkungan NTB.
Selain Itu, Komunitas Hijau Jao Bima mendesak perlunya integrasi program setiap sektor. Integrasi program setiap sektor mampu menekan munculnya program sektoral yang kontra produktif dengan program sektor lain. Pada wilayah inilah, kebijakan dan komitmen politik pimpinan daerah begitu signifikan mempengaruhi.

Faktor-Faktor Kepemimpinan Daerah Yang Menjadi Penyebab Masalah Lingkungan

Akar penyebab masalah lingkungan diantaranya, pertama, rendahnya komitmen kepala daerah untuk urusan lingkungan hidup. Catatan Komunitas Hijau Jao Bima menunjukkan bahwa kebijakan pembagunan kepala daerah cenderung tidak konsiten pada rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Hal ini dapat dibuktikan dengan pola ruang yang menambah kawasan budidaya dan mengurangi kawasan lindung.

Secara fisik kerusakan tersebut disebabkan oleh tingginya eksploitasi yang dilakukan, bukan hanya dalam kawasan produksi yang dibatasi oleh daya dukung sumber daya alam, melainkan juga terjadi didalam kawasan lindung yang telah ditetapkan sebelumnya. Kerusakan tersebut disebabkan baik oleh usaha-usaha komersial yang secara sah mendapat ijin maupun oleh individu-individu yang tidak mendapat ijin.

Kedua, kebijakan dan program pembangunan yang belum sepenuhnya mengarusutamakan perlindungan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Pemerintah daerah banyak merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang berpotensi memperburuk kondisi lingkungan. Contohnya adalah pembangunan jalan yang membuka ekses masyarakat terhadap kawasan hutan, reklamasi pantai, dan izin galian C…

Sambung bagian 2 …