Khilafah Ciptaan Ulama? (Bagian-4)

Khilafah Ciptaan Ulama? (Bagian-4)Reviewed by adminon.This Is Article AboutKhilafah Ciptaan Ulama? (Bagian-4)Toh, memang sah-sah saja mengklaim Indonesia sebagai Khilafah atau negara maju atau negara termakmur di dunia. Hal paling penting untuk diajukan atas klaim ini adalah: apa buktinya bahwa Indonesia adalah Khilafah atau negara maju atau negara paling makmur? Jika Khilafah adalah pelaksanaan nilai keadilan, maka berdasarkan pernyataan Prof Mahfudz beberapa tahun sebelumnya, Indonesia tentu saja […]
Foto : Penulis

Toh, memang sah-sah saja mengklaim Indonesia sebagai Khilafah atau negara maju atau negara termakmur di dunia. Hal paling penting untuk diajukan atas klaim ini adalah: apa buktinya bahwa Indonesia adalah Khilafah atau negara maju atau negara paling makmur?

Jika Khilafah adalah pelaksanaan nilai keadilan, maka berdasarkan pernyataan Prof Mahfudz beberapa tahun sebelumnya, Indonesia tentu saja jauh dari klaim sebagai Khilafah, karena tidak adanya keadilan. Prof Mahfudz, menyatakan bahwa sistem politik politik di Indonesia semakin mahal, elite juga semakin jelek karena sistem yang dibangun mendorong ke arah korupsi. Kemudian beliau mengatakan sendiri: “Malaikat masuk ke dalam sistem Indonesia pun bisa jadi iblis juga”. (http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/10/07/muasnx-mahfud-md-malaikatmasuksistem-indonesia-punbisa-jadi-iblis). Sekali lagi beliau mengatakan bahwa korupsi ini sitemik, bukan sekedar faktor individu.

Lebih-lebih lagi jika kita merujuk kepada pilar suatu sistem dikatakan Khilafah, maka semua anggota OKI sekarang tidak ada yang sesuai dengan kriteria Khilafah. Misalnya Syeikh Mahmud Abdul Majid Al-Khalidi dalam kitab Qawa’id Nizham al-Hukm fî al-Islam bahwa dalam sistem Khilafah paling tidak terdapat empat pilar, yaitu: 1. Kedaulatan berada di tangan Allah swt 2. Kekuasaan berada di tangan umat 3. Adanya satu orang Khalifah di seluruh dunia adalah kewajiban 4. Khalifah adalah yang memiliki wewenang mengadopsi dan menetapkan suatu undang-undang atau peraturan.

Dalam hal ini, saya tidak keberatan jika dikatakan jika kriteria itu adalah ijtihad ulama’. Tetapi, berpatokan pada kriteria yang dibuat oleh ulama tentu lebih akademis, daripada berpatokan pada sesuatu yang tidak ada kriterianya. Mengatakan bahwa Indonesia saat ini adalah termasuk Khilafah, merupakan pernyataan tanpa kriteria.

Sementara mengatakan bahwa Indonesia saat ini belum menganut sistem Khilafah, kriterianya sangat jelas. Pilar pertama dari 4 pilar tersebut sangat tidak terpenuhi oleh Indonesia. Di Indonesia yang menganut sistem demokrasi, yang berdaulat adalah rakyat. Sementara menurut Syeikh Al-Khalidi, pilar pertama dari sistem Khilafah adalah kedaulatan di tangan Allah swt, atau dengan bahasa yang lebih sederhana sumber hukum negara dalah al-qur’an dan al-hadits atau yang ditunjukkan oleh keduanya (ijma’ sahahabat dan qiyas syar’i).

Di Indonesia, pelaksanaan beberapa hukum Islam memang tidak dilarang, seperti sholat, zakat dan lain sebagainya. Tetapi beberapa hukum syariah yang lain dilarang. Yang paling sederhana adalah hukum potong tangan bagi pencuri. Ini menunjukkan bahwa kedaulatan bukan di tangan Allah dan secara otomatis (menurut kriteria yang dibuat oleh ulama) mengeluarkan Indonesai untuk layak disebut Khilafah.

Kemudian tentang Arab Saudi, yang disebut oleh Prof Mahfudz sebagai model Khilafah yang berbeda. Beliau mengatakan: “Jadi jangan berpikir mau mengganti sistem yang radikal karena tidak ada di dalam Al-quran dan hadis sistem yang betul-betul menurut Islam seperti apa? Tidak ada. Arab Saudi yang dikatakan negara Islam di sana banyak korupsi juga sehingga sekarang terjadi pemecatan-pemecatan di kalangan elite, katanya Islam itu Khilafah.” (https://news.detik.com/berita/d-3759708/mahfud-md-khilafah-bukandari-alquran-khilafah-ciptaan-ulama).

Pertanyaan kritis layak diajukan di sini, benarkah Arab Saudi itu Khilafah?

Jika dikaji secara obyektif, Arab Saudi itu bukan Khilafah dan tak sudi disebut Khilafah. Arab Saudi menganut sistem kerajaan atau monarki yang disebut “Kerajaan Arab Saudi” atau “Al-Mamlakah al-‘Arabiyah as-Sa’ūdiyah” atau “Kingdom of Saudi Arabia (KSA)”. Sehingga terjadinya korupsi di Arab Saudi tidak bisa dijadikan argumentasi untuk mengkriminalisasi ajaran Khilafah. Memang diakui, beberapa hukum Islam diterapkan di sana, meski tidak secara kaffah. Sistem ribawi juga dilegalisasi di KSA.

Bahkan dari beberapa sumber sejarah menyatakan bahwa berdirinya Kerajaan Saudi Arabia adalah akibat “pemberontakan” terhadap Kekhalifahan Islam Turki Utsmani dan diback-up oleh Lawrence, seorang bawahan Jenderal Allenby (Craig Unger, Dinasti Bush Dinasti Saud, Hubungan Rahasia Antara Dua Dinasti Terkuat Dunia, 2004, edisi Indonesianya diterbitkan oleh Diwan, 2006).