dr Mawardi: Kapan Pulang, Kami (NTB) Rindu. (Logika kekuasaan Vs Logika Rakyat)

dr Mawardi: Kapan Pulang, Kami (NTB) Rindu. (Logika kekuasaan Vs Logika Rakyat)
Foto : Satria Madisa Ketua Literasi Kota Mataram

Oleh: Satria Madisa*

Dokter Mawardi Hamri Direktur RSUP tiba-tiba menghilang sejak 23 Maret 2016, sampai sekarang belum jelas kejelasan tentang keberadaanya. Menghilang di Rumah Dinasnya di Jalan Langko Kota Mataram.

Dua tahun kehilanganya atau dihilangkanya membuat masyarakat NTB rindu. Ekspresi kerinduan itu tercipta dengan berbagai model gerakan. Di sosial media memboomingnya hastag #2TahunMawardi merupakan ekspresi kerinduan sekaligus kegelisahan.

Begitupun dengan pemasangan spanduk diberbagai titik “Rindu dr Mawardi” serta gerakan sosial lainnya yang menurut penulis solidaritas kemanusiaan dan kecintaan masyarakat NTB terhadap #2TahunMawardi ditelan bumi.

Beragam spekulasi bermunculan, dan itu lumrah di iklim demokrasi. Apalagi menghilangnya itu kesannya luarbiasa. Menghilang dan atau dihilangkannya dr Mawardi bukan hal yang biasa. Saya melihat ini semacam kejahatan luar biasa dengan menjadikan tanpa bukti yang mengarah pada tindak pidana yang tidak bisa ditemukan oleh Kepolisan Daerah NTB (Polda NTB). Ataupun bukti yang menjelaskan bukan tindak pidana terhadap menghilangnya dr. Mawardi.

Dua tahun itu bukan waktu yang singkat. Dengan kemajuan tekhnologi, penegakan hukum (Sistem Intelijen) seharusnya membuat kepolisian untuk mempercepat proses. Paling tidak, tidak membutuhkan dua tahun untuk mengungkap.

Bukti mengarahkan pada kejahatan atau karena bukan kejahatan. Masyarakat NTB berhak untuk tahu fakta yang sebenarnya. Tugas penegakan Hukum (Kepolisian RI) termaktub dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 13 dan 14 jelas merinci tugas dan wewenang pihak kepolisian dalam mengungkap kasus misterius ini.

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa Kepolisian adalah hukum yang hidup di tangannya masyarakat mengharap dan meminta keadilan. Hidup dan matinya hukum tergantung pada integritas penegakan hukum. Kemanfaatan, kepastian, dan keadilan hukum ingin diaktualkan dengan hukum. Itu yang selalu dosen hukum yang diajarkan pada pada kami pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PIH).

Begitupun dengan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemda) harus mendorong Polda NTB untuk segera menuntaskan agar isue yang berkembang tidak liar dan menggilakan publik. Dokter Mawardi bukan rakyat biasa tapi orang nomor satu di RSUP NTB. Tentu kejelasan sikap Pemda akan sangat membantu publik paling tidak “kegilaan rasional” tidak lagi jadi konsumsi publik.

Atau jangan-jangan Dokter sudah mati (lupa jalan pulang/tersesat) atau dibunuh secara berencana oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan dan menganggap dr Mawardi ancaman terhadap kepentingan tertentu. Entahlah hanya tuhan yang tahu.

Menghilang atau dihilangkannya tentu merupakan hukum sebab akibat. Akibatnya, sang Direktur dihilangkan  tapi sampai sekarang publik belum tahu sebabnya apa, reaksi yang menimbulkan aksi dan aksinya  jelas “2 tahun ditelan bumi”.

Logikanya tidak mungkin dia menghilangkan dirinya. Apalagi dengan posisinya sebagai Direktur RSUP. Apalagi frame tanpa bukti yang dua tahun belum mampu lembaga terkait mengungkapnya. Apa lagi dengan ketidakjelasan sikap Pemerintah Daerah.

Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) seolah tutup mata. Mungkin saja sang Gubernur sibuk safari politik untuk kontestasi nasional menjelang pemilihan Presiden Republik Indonesia 2019. Dan menghilangnya/ dihilangkannya dr Mawardi bukan hal yang penting.

Tercatat, Dua kali pergantian Kapolda, (dr. Mawardi masih menghilang) serta transisi kekuasaan 27 Juni mendatang (Pilgub) sang Direktur tidak kunjung pulang. Ada hal yang tidak biasa. Dan biasanya kalau mengamati pengalaman bangsa kita (ketakutan dengan dalih stabilitas negara), Seperti yang pernah dirasakan oleh tokoh-tokoh bangsa yang memilih melawan kekuasaan yang menindas, korup, dan anti kebenaran. Seperti kriminalisasi terhadap Antasari Azhar, pembunuhan Aktivis HAM (kospirasi) terhada Munir, Novel Baswedan dst. Basis teoritisnya jelas, karna dikhawatirkan membahayakan stabilitas kekuasaan.

Dua Tahun menghilang tanpa bekas secara logika ini luar biasa. Jika ini dihilangkan saya menduga ini kejahatan yang dilakukan secara “sistematis dan terorganisir” dan tentu melibatkan pemain yang bukan kampungan” apalagi diperjelas dengan ketidak-mampuan Kapolda NTB menemukan bukti yang mengarahkan atau tidak mengarahkan pada tindak pidana. Diperjelas juga dengan pembiaraan yang dilakukan pemerintah Provinsi. Bagaimana kalau yang menghilang atau dihilangkannya adalah rakyat kecil?. (Sambung Bagian 2)…

*Satria Madisa adalah Ketua Sekolah Literasi Kota Mataram

Editor : Ibrahim Bram Abdollah