Bola Panas Perpu KPK di Tangan Presiden

Bola Panas Perpu KPK di Tangan Presiden

Oleh: Suryadi*

Semenjak munculnya beberapa revisi UU khususnya UU KPK, terjadinya pro kontra di kalangan masyarakat. Kendati demikian, UU KPK saat ini telah di setujui oleh DPR.

Penolakan sampai dengan petisipun digalangkan oleh akademisi, profesional, praktisi dan aktivis sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap revisi UU KPK. Aksi demonstrasi sampai dengan penolakan masih terjadi dan terus meluas di seluruh wilayah indonesia.

Hal tersebut, menunjukan puncak kegelisahan masyarakat khususnya mahasiswa terhadap Presiden dan DPR yang dianggap gagal menyerap aspirasi rakyat. Di samping itu, dengan adanya korban jiwa dan luka-luka dari pihak mahasiswa, berakibat terhadap kemurkaan mahasiswa yang berpotensi terhadap aksi lanjutan yang berjilid-jilid dengan peningkatan jumlah demonstran yang berdampak pada stabilitas nasional.

Memperhatikan hal tersebut, di samping menuntaskan persoalan lainnya, dalam hal UU KPK, Presiden perlu segera menerbitkan Perpu, sebagai bentuk penguatan terhadap KPK serta meredam gejolak yang terjadi di masyarakat khususnya kalangan mahasiswa yang menanti Perpu tersebut.

Wacana penerbitan Perpu KPK mencuat setelah Presiden Jokowi bertemu dengan 41 tokoh nasional di Istana Negara, Kamis, 26 September 2019 l lalu. Mayoritas tokoh berpendapat penolakan publik terhadap UU KPK hasil revisi bisa menjadi landasan diterbitkannya Perpu.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang”.

Penetapan Perpu yang dilakukan Presiden ini juga tertulis dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa“.

Dari bunyi kedua pasal di atas dapat kita ketahui bahwa syarat Presiden mengeluarkan Perpu adalah dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Ada tiga syarat parameter adanya ‘kegentingan yang memaksa’ bagi Presiden untuk menetapkan Perpu berdasarkan putusan MK nomor 138/PUU-VII/2009 yaitu;
1. Adanya keadaan yaitu kebutuhanmendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; dan 3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Gejelok yang terjadi di berbagai daerah akhir-akhir ini, bisa menjadi landasan Presiden dalam menerbitkan Perpu. Bagaimana tidak gejolak yang terjadi di masyarakat bahkan menelan korban jiwa, ini membuktikan masyarakat khususnya mahasiswa menolak keras atas revisi UU KPK yang dinilai melemahkan lembaga anti rasuah tersebut serta mengandung kontroversi.

Perpu menjadi salah satu harapan masyarakat khususnya mahasiswa saat ini, Presiden diharapkan untuk segera mungkin menerbitkan Perpu mengingat gejolak yang terjadi di masyarakat, sebagai bentuk dukungan Presiden terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri ini. Walaupun penerbitan Perpu tersebut terjadi penolakan di kalangan elit politik terhadap langkah Presiden.

Seharusnya itu tidak menjadi persoalan bagi Presiden dalam menerbitkan Perpu, jika melihat keadaan yang terjadi saat ini.

Bola panas Perpu berada di tangan Presiden. Presiden diharapkan mengeluarkan Perpu, sebagai bukti keseriusan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi atau sebaliknya presiden tidak serius melakukan pemberantasan korupsi dengan tidak menerbitkan Perpu.

Di detik-detik terakhir masa jabatan Presiden Jokowi yang hanya tinggal menghitung bulan, akankah presiden di kenang sebagai presiden yang seperti apa?, maka jawaban tersebut akan dinilai dari diterbitkan atau tidak diterbitkan Perpu KPK.

Presiden diharapkan muncul sebagai pemimpin bangsa pembawa angin segar terhadap pemberantasan korupsi melalui penerbitan Perpu, tidak hanya sebagai seorang yang taat terhadap partai, walaupun Presiden lahir dari rahim partai politik, akan tetapi Presiden tidak harus mengikuti arah partai dalam menyetujui revisi maupun dalam penerbitan Perpu KPK. Presiden harus bersifat independen serta bebas dari intervensi pihak manapun dalam mengambil suatu keputusan dalam penerbitan PERPU KPK.

Sementara itu Perpu KPK sangat dibutuhkan di tengah bayang-bayang suram pemberantasan korupsi serta untuk memastikan masa depan KPK tidak menurun.

*Penulis adalah mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram (Unram).

Editor: Ibrahim Bram Abdollah