#2TahunMawardi, Menghilang Ataukah Dihilangkan? (Bag: 1)

#2TahunMawardi, Menghilang Ataukah Dihilangkan? (Bag: 1)Reviewed by adminon.This Is Article About#2TahunMawardi, Menghilang Ataukah Dihilangkan? (Bag: 1)Oleh: Satria Madisa* Rezim memiliki semua sumber daya untuk suksesi tujuan tertentu. Apalagi diperhadapkan pada kepentingan yang membahayakan keberadaan penguasa. Potensi untuk tiran dalam pemaknaan klasik memang berkurang. Tapi tiran “cita rasa” demokratis selalu bertransformasi. Sesuai dengan kebutuhan dan juga integritas “Alibi” berdemokrasi. Penguasa yang takut rakyat membeberkan “Kartu As” anggap saja karna terlibat “kospirasi” […]
Foto :Satria Madisa Ketua Literasi Kota Mataram

Oleh: Satria Madisa*

Rezim memiliki semua sumber daya untuk suksesi tujuan tertentu. Apalagi diperhadapkan pada kepentingan yang membahayakan keberadaan penguasa. Potensi untuk tiran dalam pemaknaan klasik memang berkurang. Tapi tiran “cita rasa” demokratis selalu bertransformasi. Sesuai dengan kebutuhan dan juga integritas “Alibi” berdemokrasi. Penguasa yang takut rakyat membeberkan “Kartu As” anggap saja karna terlibat “kospirasi” atau kejahatan tertentu memiliki semua ruang dan sumber daya untuk mengalihkan dan membunuh ingatan publik.

Mereka punya Intelijen, media, kaum intelektual (bayaran), pengamat (bayaran) bahkan preman kampung. Untuk preman tidak jarang dijumpai berlabelkan “satpam” dalam istansi pemerintah. Jadi ini bukanlah “rahasia umum”. Tentunya untuk melindungi kepentingan kekuasaan yang dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Maka beruntunglah rakyat tidak lagi bisa berfikir.

Suara bisa dibungkam, tapi nurani dan pikiran tidak bisa didikte oleh apapun. Ini biasanya ditemukan dalam “ijtihad menentang kuasa”. Benar ungkapan Fahri Hamzah dan Prof Rocky Gerung. Mereka punya semua item untuk menyebarkan dan memproduksi hoax termasuk membunuh, mengkriminalisasi, mengasingkan, dan memotong lidah rakyat.

Walaupun dengan modus operandi yang berbeda. Sebut saja kriminalisasi terhadap Antasari Azhar, Novel Baswedan, dan pembunuhan Munir. Logika masih sama atas nama stabilitas nasional, stabilitas nasional dan stabilitas kekuasaan semacam berbeda tipis.

Di NTB Dokter Mawardi tiba-tiba menghilang tanpa bekas. Sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai tulisan ini masih berusaha meragukan “kenyataan”. Menghilang tanpa bekas apakah karna kehendaknya sendiri ataukah dipaksakan hilang untuk kepentingan tertentu, masih dalam misteri.

Logika berfikir tentu bisa menuntun kita untuk menduga-duga. Apakah seorang kepala rumah sakit umum Propinsi (RSUP) NTB pergi tapi ” lupa jalan pulang” ataukah memang ada desain sistematis untuk memaksa Beliau tidak lagi berada di NTB. Jika ada desain sistematis menghilangkan sang dokter dari rumah dan tanah kelahirannya maka jelas ini bukan tanpa pengetahuan yang elit, tanpa perencanaan dan tanpa pengalaman.

Untuk preman kampung saya kira ini termasuk persoalan yang “berat”. Tentu harus dengan perencanaan yang matang, terorganisir, dan melibatkan orang yang berkompeten (seperti perfileman) dan itu terukur. Tapi jika beliau pergi jalan-jalan keluar daerah atau mengasingkan diri di hutan (tentu harus meninggalkan jejak),
Mari kita jawab bersama-sama beliau lupa jalan pulang ataukah sengaja untuk tidak diharapkan pulang?

Di era milenial kita punya penegakan hukum yang hebat dan kecanggihan model penegakan hukum dalam kondisi kejahatan tertentu. Ada semacam keanehan “POLDA NTB” tidak mampu menemukan bukti yang mengarah pada kejahatan tertentu dan atau bukti yang juga menjelaskan bukan karna kejahatan tertentu dibalik hilangnya Dokter Mawardi. Kalah-kalah aksi terorisme, pembunuhan tanpa saksi, yang sekiranya cepat ditanggapi penegakan hukum kita hari ini. Paling tidak membutuhkan waktu dua tahun untuk membuka tabirnya.

Sejauh ini Pemerintah Propinsi “masih tutup mata” paling tidak publik disuguhkan pandangan, kejelasan, dan naluri kepemilikan terhadap “menghilangnya Dokter Mawardi” selama dua tahun. Ahh kaya sinetron saja, dan sinentron itu “menghebohkan dengan aksi dramatis tersebut”.

#2TahunMawardi hadir sebagai bentuk kegelisan terhadap kejelasan terhadap peristiwa tersebut. Sebagai gerakan berbasis penggalangan opini publik (Sosial Media) atas rasa persaudaraan dan kemanusiaan terhadap saudara yang hilang dan tentu tanpa kejelasan. Yang tentu keluarganya, kerabatnya, dan umumnya masyrakat NTB mengharapkan dia pulang.

Jika ini sebagai perfileman yang harus disaksikan masyarakat NTB, maka produser film harus memutar balikan drama tersebut. Dua tahun untuk “kesedihan tanpa kejelasan” harus mendapatkan kepastian. Sudah terlalu lama aktor yang baik itu menghilang, saatnya muncul sebagai pahlawan dan menceritakan kepada masyarakat NTB fakta yang sebenarnya.

“Saya pergi dan menghapus jejak, kemudian lupa jalan pulang, dan atau saya memang sengaja dihilangkan oleh oknum-oknum tertentu”. Film pun berimbang, dan akhirnya ” kebenaran menang”. Dan masyarakat NTB bertepuk tangan seraya terharu “ini film yang menarik”.

*Satria Madisa adalah ketua Literasi Kota Mataram dan Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram

Sambung bagian 2 …

(Editor : Ibrahim Bram Abdollah)