Menelisik Kejahatan Remaja “Hu’u Dompu”

Menelisik Kejahatan Remaja “Hu’u Dompu”Reviewed by adminon.This Is Article AboutMenelisik Kejahatan Remaja “Hu’u Dompu”Oleh: Taufan Abadi* Polisi menangkap seorang pelajar SMK inisial Muma atau FA (17 tahun) yang berdomisili di Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu pada Minggu malam (25/04/2020). FA ditangkap atas perbuatannya menulis kalimat penghinaan dan pengancaman terhadap polisi yang disertai foto memegang senjata api rakitan di akun media sosial Facebook (FB) miliknya. Dikutip dari berbagai media, FA […]

Oleh: Taufan Abadi*

Polisi menangkap seorang pelajar SMK inisial Muma atau FA (17 tahun) yang berdomisili di Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu pada Minggu malam (25/04/2020). FA ditangkap atas perbuatannya menulis kalimat penghinaan dan pengancaman terhadap polisi yang disertai foto memegang senjata api rakitan di akun media sosial Facebook (FB) miliknya.

Dikutip dari berbagai media, FA menulis “Ndaiku Dou Hu’u, Polisi Bote Polisi Wawi mpoi, lako mpoi, anak haram mpoi, boraee mawausi raka nda’u di lapa re mau wajara rakanahu mena nggomi dohore, Polisi setan eee, polisi di bedi hambuba nahu, aina kainggemu wekimu, polisi lako polisi setan bora lako mpoi nahu la muma anak dou hu’u di bademu. Terjemahan bebasnya adalah “Saya orang Hu’u, Polisi Monyet Polisi Babi semuanya, aparat anjing semuanya, anak haram semuanya, aparat kalo bisa menemukan jarum di dalam got maka kalian bisa menangkap saya polisi setan e, polisi akan saya tembak semuanya jangan menganggap diri polisi anjing polisi setan aparat anjing semuanya, perlu kalian tahu saya adalah Muma Anak Hu’u.”

Di sisi lain, ada fakta luka di bagian pelipis mata yg dialami oleh FA. FA boleh saja diduga bersalah, dianggap imoral ataupun jahat,secara hukum adalah tugas hakim memutuskan, jahat atau tidak sesuai UU dan juga menentukan jenis pidana yang dikenakan. Perlakuan terhadapnya harus tetap manusiawi, haknya harus dipenuhi, apalagi ia tergolong sebagai anak. Hukum pun telah menjamin. Sesuai kategori UU SPPA, FA merupakan anak yang berkonfilk dengan hukum, karena telah berumur 17 tahun dan belum 18 tahun, sehingga harus menggunakan mekanisme hukum acara “peradilan pidana anak”.

Polda NTB telah berkomitmen untuk melaksanakan peradilan pidana sesuai UU Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014) dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Tahun 2019, telah dikeluarkan Keputusan Kapolda NTB Nomor: Kep/171/IV/2019 sebagai ketentuan teknis/tata cara memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Baca JugaSok Jagoan Tantang Polisi di Sosmed, Muma Dapat Bogem Mentah

Dugaan Perbuatan

Jika ditinjau secara yuridis pelanggaran UU (wetsdelicten) yang dilakukan oleh FA, ia diduga melakukan delik penghinaan dan pengancaman. Ada salah kaprah terhadap pasal penghinaan dan pengancaman. Pasal penghinaan melalui FB seringkali digunakan Pasal 27 (3) UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008). Dalam perubahan UU ITE (UU No. 19 Tahun 2016) melalui penjelasan pasal telah ditegaskan bahwa pasal penghinaan mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik/atau fitnah dalam KUHP.

Yang harus diketahui, pasal penghinaan yang diatur mulai Pasal 310 KUHP merupakan delik aduan dan penghinaan ditujukan untuk manusia perseorangan, bukan instansi pemerintah. Menghina dalam pasal tersebut adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang merasa malu, dan kehormatan yang diserang hanya mengenai kehormatan tentang nama baik. Pasal yang dimungkinkan untuk penghinaan terhadap kekuasan dalam hal inibadan kekuasaan pemerintah (instansi polisi) adalah Pasal 207 atau Pasal 208 KUHP. FA, tidak menyebut orang perseorangan, hanya disebutkan “polisi”.

Begitupun terkait pengancaman sesuai ketentuan Pasal 29 UU ITE dan penegasan dalam perubahan UU ITE pada Pasal 45B, jika diperhatikan pasal tersebut untuk ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Ataupun Pasal 27 Ayat (4) yang juga mengacu pada pengancaman KUHP Pasal 368 atau Pasal 369, serta Pasal 335 KUHP, tidak memenuhi unsur sebagaimanaperbuatan FA. Sehingga tentu menjadi aneh apabila polisi melakukan upaya paksa dengan dugaan pasal penghinaan dan pengancaman tanpa ada pengaduan orang yang terkena kejahatan(korban).

Kemudian, apabila dikaitkan dengan ujaran kebencian juga tidaklah tepat, dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE, ujaran kebencian dimaksud adalah berdasar suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Selain itu, dalam kaitannya senjata api, pengaturan dalam UU No. 12/DRT/1951 ketentuan Pasal 1 dinyatakan bahwa, “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Ketentuan UU tersebut harus dilihat secara utuh, bukan hanya membaca pasal dimaksud, UU tersebut asal usulnya adalah Mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU RI Dahulu No.8 Tahun 1948, spiritnya pun berdasar Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, tujuan utamanya adalah menjaga keamanan dan ketahanan nasional (stabilitas nasional) yang ditujukan kepada potensi pemberontak ataupun berkaitan dengan perbuatan makarpada masa itu, hal demikian tercermin pula pada sanksi pidana yang diancamkan.

Memahami Hukum

Delik apapun yang diarahkan menjadi sangkaan terhadap FA berdasar fakta konkrit perbuatannya, proses peradilan pidana haruslah menghilangkan nuansa pembalasan dan memperhatikan hak FA sebagai anak. Maksud demikian telah dirumuskan dalam sistem peradilan pidana anak, maka harus diupayakan denganpendekatan keadilan restoratif (restorative justice), dapat melalui diversi sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA. Sesuai UU SPPA, penyidik, yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban upaya diversi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Memperhatikan status FA yang dimuat di beberapa media massa, perilaku FA yang memaki polisi tentulah tidak etis dan juga dianggap sebagai perbuatan jahat menurut masyarakat (rechtsdelicten). Namun, bukan berarti membenarkan pemukulan ataupun kekerasan yang ditujukan kepada FA. Apalagi, ia adalah anak dan secara hukum belum dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Proses peradilan pidana harus berjalan tanpa mengabaikan hak ia sebagai anak. Maka, sesuai spirit perlindungan anak dan komitmen institusi Kepolisian, pemukulan ataupun kekerasan pada proses penyidikan harus diusut tuntas, dan apabila terbukti ada oknum polisi yang melakukan terhadap FA harus pula diproses hukum. Tidaklah dibenarkan menangani pelanggar hukum dengan cara melanggar hukum.

Kejahatan tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan yuridis semata, perbuatan seseorang dipengaruhi oleh watak pribadi, faktor biologis maupun lingkungan masyarakat. Sehingga, polisi perlu hati-hati dan bijak dalam penegakan hukum, perilaku dan cara-cara polisi pun dapat mempengaruhi tingkat kejahatan. Di samping itu, dalam penanggulangan kejahatan bukan hanya soal menjalankan fungsi represif/penindakan (penal), namun harus diimbangi dengan fungsi preventif/pencegahan (non penal), sehingga bukan tugas polisi semata, juga menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah serta peran masyarakat.

*Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, Relawan LPA NTB

Editor: Ibrahim Bram A