Kekhawatiran Dan Harapan Terhadap KPK

Kekhawatiran Dan Harapan Terhadap KPKReviewed by adminon.This Is Article AboutKekhawatiran Dan Harapan Terhadap KPKPro dan kontra yang membela publik dalam penanganan kasus Setnov atas dugaan keterlibatan dalam skandal mega proyek E-KTP adalah ujian bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ujian bagi tegaknya keadilan. Persamaan bagi semua orang di hadapan hukum adalah pesan tektual yang dikontekstualisasikan oleh penegakan hukum sebagai wujud akuntabilitas publik agar publik tidak meragukan dimensi keadilan […]

Pro dan kontra yang membela publik dalam penanganan kasus Setnov atas dugaan keterlibatan dalam skandal mega proyek E-KTP adalah ujian bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ujian bagi tegaknya keadilan.

Persamaan bagi semua orang di hadapan hukum adalah pesan tektual yang dikontekstualisasikan oleh penegakan hukum sebagai wujud akuntabilitas publik agar publik tidak meragukan dimensi keadilan pada satu sisi dan disisi lain terhormatnya kewibawaan penegak hukum.

Pada bahagian lain, pesan tekstual agar hukum memberikan kepastian, memberikan kemanfaatan, memberikan keadilan bagi semua orang harus diapresiasi di atas kedalaman pemahaman dan ketinggian aspek moral aparatur hukum sehingga keadilan menemukan titik singgung dengan aspek kebijaksanaan.

1. Surat Perintah Tahan Setnov.

Keluarnya Surat Perintah (SP) Tahan terhadap tersangka Setnov oleh penyidik KPK dalam situasi Setnov di rawat secara medis di Rumah Sakit, hemat sy sangat tidak lazim dan langkah penyidik tidak menjunjung rasa keadilan dan kemanusiaan. Meski terbitnya SP tahan terhadap tersangka merupakan kewenangan penyidik sesuai hukum acara.

Dptkah posisi Setnov di RS di sebut pembantaran penyidik KPK? Hemat saya tidak dapat disebut pembantaran penyidik KPK oleh karena saat peristiwa kecelakaan yang menimpa Setnov tidak pada status yang bersangkutan dalam penahanan penyidik KPK.

Surat perintah penahanan adalah administrasi penahanan sekaligus sebagai dasar hukum penyidik melakukan tindakan penahanan.

Surat perintah penahanan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan dokumen berkas perkara tersangka untuk diajukan kepada Jaksa penuntut umum.

Berbeda dgn PENAHANAN: Penahanan tak lain mengekang kebebasan seseorang untuk waktu tertentu guna kepentingan penyidikan. Penahanan itu harus di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan.

Terburu-buru menetapkan status seseorang sebagai tersangka dan terbitnya SP Tahan tanpa kematangan mempertimbangkan berbagai aspek, berpotensi melahirkan penegakan hukum yang timpang. Kecuali yang bersangkutan ‘Tertangkap Tangan’.

2. KPK SEBAGAI HARAPAN.

KPK salah satu istitusi yang punya otoritas lidik dan sidik demi tegaknya hukum serta keadilan di sektor pemberantasan korupsi.

KPK tdk boleh salah dan keliru menetapkan tersangka, menahan, menyita dan menggeledah agar tidak dipermalukan diforum hukum praperadilan.

KPK bertugas menegakkan hukum lewat kerja penyidik yang kredibel dan bermoral tinggi agar ada keadilan bagi tersangka, bagi publik dan bagi bangsa ini.

Tugas pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh penyidik KPK harus didukung dgn kebijakan politik Negara yang sungguh-sungguh berpihak pada penegakan hukum.

KPK dlm menjalankan tugas, fungsi serta kewenangan di bidang penegakan hukum anti korupsi tidaklah mutlak berdiri secara independen dan mandiri, itu sebabnya publik penting mengontrol.

KPK dlm konteks komisioner adalah hasil seleksi tim independen yang diputuskan kelolosan di meja politik parlemen yang berpotensi membuka ruang komisioner kehilangan independensi.

Penyidik KPK secara mayoritas lebih mengerti dan menguasai lidik dan sidik dari aspek hukum dan aspek tehnik ketimbang kebanyakan komisioner, kondisi ini berpeluang hadirnya ketimpangan dan mispersepsi dr dalam tubuh KPK sendiri.

Ketika mayoritas komisioner tidak menguasai lapangan lidik dan sidik maka proses bekerjanya KPK dlm penegakan hukum anti korupsi akan berdampak pada kuatnya kontrol penyidik kepada komisioner KPK.

Kiranya penyidik KPK saat rencana melakukan RPE tdk perlu di ekspos media untuk menjaga sterilnya operasi penindakan.

Hemat saya untuk memperkuat KPK sebagai embrio penegakan hukum anti korupsi, perlu melakukan dua hal:

1.Komisioner langsung di angkat oleh Presiden setelah melalui seleksi tim independen tanpa perlu campur tangan Parlemen.

2. Penyidik KPK harus benar-benar organik sebagai penyidik KPK agar jiwa raganya utuh dan kerja untuk menopang visi misi juang yang melatar Belakangi lahirnya KPK.()