Kegentingan Perppu Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Kegentingan Perppu Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19Reviewed by adminon.This Is Article AboutKegentingan Perppu Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19Oleh: Saifullah Ibnu* Seketika cerita pilkada serentak 2020 menjadi lain ketika pandemi Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19) melanda kita semua. Effect dari covid-19 membuat banyak hal berubah, termasuk “memaksa” pemerintah mengambil opsi penundaan pilkada ke 9 desember yang semula 23 september 2020. Perihal usulan pemerintah kemudian disetujui oleh Komisi II DPR RI pada rapat bersama […]
Penulis: Master Politik Universitas Nasional, Syaifullah Ibnu (Istimewa)

Oleh: Saifullah Ibnu*

Seketika cerita pilkada serentak 2020 menjadi lain ketika pandemi Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19) melanda kita semua. Effect dari covid-19 membuat banyak hal berubah, termasuk “memaksa” pemerintah mengambil opsi penundaan pilkada ke 9 desember yang semula 23 september 2020.

Perihal usulan pemerintah kemudian disetujui oleh Komisi II DPR RI pada rapat bersama dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada 14/4/2020. Dengan catatan, kesepakatan itu akan dievaluasi ketika masa tanggap darurat Covid-19 berakhir Mei nanti.

Jika masa tanggap darurat Covid-19 meleset dari target, maka kemungkinan jadwal tahapan lanjutan pilkada 2020 awal juni potensial untuk dikoreksi.

Sementara, disisi lain pemerintah didesak untuk sesegera mungkin menerbitkan Perppu pengganti Undang-Undang pilkada demi menjawab kegentingan memaksa yaitu kepastian hukum penundaan pilkada dan demi kualitas pengaturan teknis pelaksanaan.

Kemungkinan terkoreksinya tahapan pilkada membuat pemerintah “gamang dan ragu” mengambil sikap untuk menerbitkan Perppu di bulan ini sebelum ada kejelasan progres penanggulangan darurat Covid-19 sampai dengan batas masa akhir tanggap darurat. Diluar dari potensi terkoreksi kembalinya jadwal tahapan pilkada lanjutan dan kegamangan pemerintah menerbitkan Perppu.

Ada soal lain yang tak kala genting akibat status ditundanya pilkada serentak. Hemat saya ada tiga hal utama yang paling terlihat yaitu soal hukum, politis dan teknis pelaksanaan. Perppu dan Conten Perbaikan Implikasi atas keputusan penundaan pilkada adalah amandemen undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Ada beberapa kegentingan yang perlu cermati dan diperhatikan oleh pemerintah dalam menyusun Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tersebut, diantaranya: Pertama, Perppu tentu tidak hanya akan mengakomodasi usulan komisi II DPR RI tentang normalisasi jadwal pilkada serentak sesuai dengan masa jabatan 1 (satu) periode 5 (lima) tahun yaitu di 2020, 2022, 2023 dan 2025 yang mengacu pada putusan MK No:55/PUU-XVII/2019. Tapi juga memperhatikan ketentuan pengaturan waktu pemungutan dan penghitungan surat suara.

Baiknya tidak perlu lagi dicantumkan frasa “bulan” dalam perppu. Cukup ‘tahun” saja. Detil teknis penentuan hari, tanggal dan bulan lebih baik diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Jika saja undang-undang nomor 10/2016, pasal 201 tidak memuat bulan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Maka pilihan penundaan 9 desember 2020 menjadi tidak relevan untuk dilakukan amandemen. Cukup revisi PKPU tentang tahapan pilkada. Sederhananya begitu.

Kedua, Perppu perlu mengisi “kekosongan hukum” tentang masa atau waktu penundaan pemilihan kepala daerah, baik pemilihan lanjutan maupun pemilihan susulan. Sebab, di undang undang pilkada hanya mengatur ketentuan syarat pemilihan lanjutan dan susulan serta mekanisme penundaan.

Misalnya pasal 120 yang mengatur syarat dilakukan pemilihan lanjutan, seperti “terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan”.

Ketentuan lain tentang pemilihan susulan diatur pada pasal 121 serta pasal 122 mengenai mekanisme pengajuan pemilihan lanjutan atau susulan. Bila kita baca secara cermat dan teliti pasal 120, 121 dan 122. Maka kita tidak menemukan ketentuan hukum tentang berapa lama masa atau waktu penundaan pemilihan (kategori) lanjutan atau susulan. Disinilah hemat saya ada kekosongan hukum itu.

Ketiga, masih terkait penundaan pilkada. Di pasal 122 UU No. 10/2016 tidak diatur siapa berwenang memutuskan penundaan pilkada secara nasional. Ketentuan hanya mengatur kewenangan KPU Kabupaten/Kota jika beberapa Desa atau Kecamatan atas usulan PPK.

Dalam hal penundaan pilkada Kabupaten/Kota, maka kewenangan ada di KPU Provinsi atas usulan KPU Kabupaten/Kota dan jika Pilkada Provinsi maka kewenangan ada pada Mendagri. Kewenangan ini harus diperjelas kerena desain mekanisme penundaan pilkada berbasi daerah bukan skala nasional. Kedepan pilihannya bisa pemerintah pusat atau KPU RI.

Keempat, Perppu perlu mengatur ulang Bab XVII tentang pemantau dengan cara mengadopsi Bab XVI tentang Pemantau Pemilu di undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini demi singkronisasi atau harmonisasi pengaturan hukum, misalnya soal pemberian akreditasi lembaga pemantau.

Dalam uu nomor 10/2016, akreditasi lembaga pemantau menjadi kewenangan KPU. Di uu nomor 7/2017 akreditasi domainya Bawaslu. Harmonisasi ini penting diatur sebab pemilu nasional maupu lokal adalah sama-sama rezim pemilu sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi.

Kelima, masing-masing pasal 120 dan 121 perlu penambahan frasa “gangguan atau darurat kesehatan dan atau bencana non alam” sebagai bagian dari unsur pasal tersebut. Penambahan itu perlu diakomodir karena kasus baru seperti pandemi covid-19 rasanya tidak terpikirkan pada saat penyusunan undang-undang pilkada, walaupun masih bisa menggunakan frasa “gangguan lainnya”. Poin-poin kegentingan diatas kiranya perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan Perppu nanti.

Politis dan Teknis

Dengan ditundanya Pilkada juga mengandung implikasi politis dan teknis pelaksanaannya. Secara politis ada “gangguan” sirkulasi elite yang semula berjalan pada kurva normal. Tapi disisi lain menjanjikan semacam berkah politik bagi bakal calon. Insentif politisnya berupa waktu yang lebih bagi para balon dan partai politik untuk melakukan konsolidasi pra tahapan pendaftaran.

Bila keharusan Pilkada ditunda sampai tahun 2021. Maka akibat susulan dari gangguan sirkulasi elite adalah makin bertambah banyak daerah dipimpin oleh pejabat sementara. Kepala daerah yang akhir masa jabatan 2020 dan awal tahun 2021 pasti diperlukan Pjs Gubernur, Bupati dan Walikota.

Situasi demikian berpotensi menimbulkan instabilitas politik di daerah bila pemerintah tidak cakap mengaturnya. Karena semua orang mahfum bahwa penunjukkan dan penempatan Pejabat Gubernur, Bupati dan Walikota banyak menempuh jalan politis ketimbang administratif-birokratis. Seperti kasus penunjukan polisi aktif M Iriawan sebagai Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat pada pilkada 2018 yang melahirkan gonjang ganjing politik baru.

Kemudian secara teknis penyelenggaraan pilkada sudah pasti berimplikasi pada berubahnya jadwal tahapan. Akibatnya adalah keharusan bagi KPU melakukan penyesuaian-penyesuaian yang mungkin memerlukan dukungan kesiapan anggaran dan Sumber Daya Manusia.

Seperti misalanya muncul tuntutan perbaikan seluruh tahapan yang telah dikerjakan demi penyesuaian dengan kondisi dan situasi terbaru. Kemungkin ini sangat besar terjadi walaupun pengaturan pemilihan lanjutan hanya akan diteruskan dari tahapan dihentikan.

Implikasi teknis lainya ialah soal masa kerja penyelenggara ad hoc (PPK dan Panwascam) menjadi bertambah. Lagi-lagi teknis pengganggaran menjadi soal.

Sementara disisi lain kebijakan pemerintah mengharuskan untuk merealokasi anggaran yang belum terpakai dalam rangka mendukung anggaran percepatan penanganan covid-19.

Oleh karena itu, soal teknis pengaturan anggaran pilkada lanjutan saya setuju dengan opsi dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau skema pembiayaan 70-30. 70% dari anggaran APBN dan 30% dari APBD.

Ketentuan ini perlu dipertimbangkan untuk diatur dalam Perppu. Mengingat dampak covid-19 juga “me-lockdown” pertumbuhan perekonomian.

Jika pandemi covid-19 juga belum teratasi sampai batas akhir masa tanggap darurat. Menjadi tidak beralasan untuk tetap dilanjutkan pada 9 desember 2020. Taruhannya keselamatan rakyat, bukankan salus populi suprema lex adalah segala-galanya. Diundur ke 2021 menjadi pilihan yang rasional dan realistis.

Dus, semua kegentingan akibat ditundanya pilkada menjadi penting untuk dinormalisasi dalam Perppu, termasuk meredesain ulang keserentakan pilkada nasional November 2024. Kecuali ada hal lain diluar agenda penyesuain dan perbaikan kerangka hukum pilkada dan tata kelola penyelenggaraan pemilihan daerah. Wallahu alam.

*Penulis adalah Master Politik Universitas Nasional (Unas)

Editor: Ibrahim Bram Abdollahh