Pansus Raperda panyakit menular dibentuk, pelanggar protokol covid-19 diancam denda

Pansus Raperda panyakit menular dibentuk, pelanggar protokol covid-19 diancam dendaReviewed by adminon.This Is Article AboutPansus Raperda panyakit menular dibentuk, pelanggar protokol covid-19 diancam dendaMataram (Detikntbcom),- Pemerintah Provinsi NTB  berharap usulan Raperda Penanggulangan Penyakit Menular akan menciptakan efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan covid-19, sehingga masyarakat dapat lebih taat dan waspada dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seperti Covid-19. Hal itu dibahas dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II jawaban Gubernur NTB atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 4 (empat) buah […]
Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi saat membacakan jawab Gubernur atas pandangan fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang penyakit menular (Dok. Istimewa)

Mataram (Detikntbcom),- Pemerintah Provinsi NTB  berharap usulan Raperda Penanggulangan Penyakit Menular akan menciptakan efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan covid-19, sehingga masyarakat dapat lebih taat dan waspada dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seperti Covid-19.

Hal itu dibahas dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II jawaban Gubernur NTB atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 4 (empat) buah Raperda Prakarsa Gubernur NTB, bertempat di Ruang Sidang Dewan Perwakilan Daerah Provinsi NTB, Rabu (22/07).

Dalam kesempatan itu, Gubernur NTB yang diwakili Sekretaris Daerah Drs. H. Lalu Gita Ariadi menyampaikan beberapa poin dalam rapat paripurna yang dihadiri sembilan fraksi tersebut. Yang pertama,  Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit. Yang kedua, Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023.

Keudian yang ke tiga, Raperda tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Yang ke empat, Raperda tentang penyelenggaraan kearsipan.

Gita menyatakan bahwa berbagai masukan dan pendapat akan menjadi prioritas dalam program kerja Pemerintah Provinsi NTB, namun tetap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan serta pentingnya keberadaan Raperda ini.

Dijelaskan sekda, ada sembilan fraksi yang memberikan saran, pendapat dan masukan terkait  jawaban empat Raperda tersebut. Antara lain, Fraksi Partai PKS dan Gerinda yang berpendapat bahwa ini adalah diperlukan pemberdayaan dan peran tenaga kesehatan dalam semua tindakan pengendalian penyakit menular. Selain itu, ini momentum yang tepat untuk menggalang kebersamaan dan kesatuan masyarakat.

“Kepentingan dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pejabat daerah harus menjadi contoh dan teladan dalam membangun kepedulian ini,” kata Gita di hadapan Paripurna dipimpin Ketua DPRD, Hj. Baiq Isvie Rupaeda didampingi Wakil Ketua, Mori Hanafi dan Muzihir.

Selain itu, Miq Gita juga mengatakan bahwa masukan, saran dan pendapat dari fraksi-fraksi ini menunjukan sinergitas antara legislatif dan eksekutif di NTB itu hidup.

Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) H. Mahdi, SH.,MH membacakan Rancangan keputusan DPRD tentang susunan pimpinan  dan anggota Panitia khusus (Pansus) mengatakan, berdasarkan surat keputusan No.2/Kep.DPRD/2020 tentang perubahan atas keputusan DPRD Prov. NTB No.5/Kep.DPRD/2020 tentang pembentukan dan penetapan anggota pimpinan anggota Pansus DPRD Provinsi NTB, bahwa yang menjadi ketua Pansus dalam membahas rancangan peraturan daerah Provinsi NTB tentang penanggulangan penyakit menular itu diketuai oleh Raihan Anwar dari F-Nasdem, sebagai wakil, ketua H. Mahmun F-PKB.

Sedangkan anggotanya yaitu TGH. Ahmad Muhlis F-PKS,  kemudian H. Busra Hasan F-Golkar, lalu Ahmad yani Fraksi Golkar, H. Abdul Thalib F-Gerindra, H. Mahsur Ridwaini F-Gerindra, TGH. Hazmi Hamzah F-PPP, Lalu Riyadi F-Demokrat, H. Abdul Wahid F-PKB, H. Najamudin Mustafa F-PAN, Adi Mahyudi F-PAN dan H. Junaidi Arif F-PBB. (Iba)