Detik NTB

Berita Nusa Tenggara Barat

Breaking News Kesehatan Lingkungan

Menteri PPPA RI Luncurkan Gerakan Kepemimpinan Perempuan di NTB

Mataram,- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Prof. Dr. Yohana Susana Yembise, Dip. Apling, MA meluncurkan Gerakan Kepemimpinan Perempuan Mewujudkan SDGs yang responsif gender inklusif dan transformatif serta Peringatan Hari Anak Provinsi NTB dirangkai dengan Kampanye Stop Perkawinan Anak melalui Pendewasaan Usia Perkawinan di Gedung Graha Bhakti Gubernur Nusa Tenggara Barat, Rabu (25/7/18).

Peluncuran ini ditandai dengan penyerahan Deklarasi multipihak dan dokumen rekomendasi hasil konsultasi publik kepemimpinan perempuan dalam pencapaian SDGs oleh Menteri KPP dan PA kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. Rosyadi H. Sayuti, M. Sc, Ph. D mewakili Gubernur NTB mengucapkan terimakasih kepada Menteri KPP dan PA RI karena telah berkenan hadir dan meluncurkan gerakan Kepemimpinan Perempuan yang responsif gender inklusif dan transformatif dalam rangka menunjang SDGs.

“Saya harap agar peran perempuan dalam pembangunan masyarakat dapat secara nyata meningkat dari sebelumnya. Tentu hal ini akan dapat kita lihat dan rasakan apabila kualitas pendidikan dan derajat kesehatan untuk perempuan juga meningkat,” ujarnya.

Dalam sambutannya Sekda juga memaparkan kaitan antara SDGs dan Program Generasi Emas NTB yang terus digalakkan oleh pemerintah Provinsi NTB. “Kami di NTB telah melaunching program-program yang mendukung peningkatan kualitas SDM sejak dini”, paparnya.

Ketua Panitia, Wakil direktur LPSDM dan Steering Committee Gender Watch, Ririn Hayudiani melaporkan bahwa kegiatan ini diinisiasi oleh Institut KAPAL Perempuan, LPSDM dan merupakan bagian dari Kemitraan Australia – Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU).

“Kegiatan yang diluncurkan ini merupakan akumulasi dari hasil pembelajaran selama 4,5 tahun yang pembelajarannya diambil dari implementasi strategi penghapusan kemiskinan melalui kepemimpinan perempuan. Gerakan ini dimaksudkan untuk mengikat komitmen dan kerjasama berbagai pemangku kepentingan dalam memastikan kesetaraan gender dan prinsip inklusif terintegrasi dalam 17 tujuan SDGs,” ungkapnya.

(IBA)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *