Karo Humas Pemprov NTB Soal Zero Waste: Akan Jadi Bencana Jika Tak Dikelola

Karo Humas Pemprov NTB Soal Zero Waste: Akan Jadi Bencana Jika Tak Dikelola
Foto: Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB Najamuddin Amy yang hadir dalam rombongan press trip bersama sejumlah awak media di atas tumpukan sampah zona 1 di ketinggian 35 meter

Jawa Barat (DetikNTB.com),- Pemerintah Provinsi NTB semakin yakin  untuk mewujudkan bebas sampah sesuai dengan salah satu program unggulan pasangan Dr. Zulkieflimansyah dan Dr. Sitti Rohmi Djalilah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Pasalnya, setelah melihat pengelolaan sampah dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ada di Bantargebang, Bekasi Jawa Barat, Rabu (24/04).

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB Najamuddin Amy yang hadir dalam rombongan press trip bersama sejumlah awak media menjelaskan bahwa, sampah yang ada di NTB akan bisa menghasilkan yang bernilai ekonomis jika dikelola dengan baik sebaliknya akan menjadi malapetaka jika di dibiarkan.

“Betul apa yang dikatakan pak Gubernur (NTB) dan Ibu Wagub, apabila sampai dikelola dengan baik bisa menjadi berkah, tapi kalau tidak bisa (dikelola dengan baik) akan menjadi bencana dan sumber penyakit,” ujar pria dikenal humoris ini.

Pria asal Sumbawa ini menilai, NTB masih memiliki cukup waktu untuk berbenah dalam hal pengelolaan sampah. Pasalnya, jumlah sampah NTB belum sebanyak yang diterima Jakarta. Meski hal tersebut juga relatif tidak sepadan mengingat NTB dan Jakarta merupakan dua wilayah yang berbeda, baik dari segi jumlah penduduk, geografis wilayah, hingga kekuatan anggaran. Namun, lanjut Najamuddin, NTB dapat mengambil pelajaran dari Jakarta yang mampu mengelola sampah dalam jumlah besar dengan memanfaatkan teknologi.

“Ini momentum bagi NTB, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, belum terlambat untuk NTB karena sampah kita belum sebesar DKI (Jakarta),” ucap Najamuddin.

BERITA TERKAIT: Belajar dari Bantargebang, Pemprov NTB Semakin Komit Wujudkan Zero Waste

Dari 10 kabupaten dan kota di NTB sudah memiliki TPA sendiri dengan rincian TPA Kebon Kongok seluas 8,41 hektare untuk Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, TPA Pengengat di Lombok Tengah seluas 10 hektare, TPA Ijo Balit di Lombok Timur seluas 8 hektare, TPA Jugil di Lombok Utara seluas 8 hektare, TPA Oi Mbo di Kota Bima seluas 7 hektare, TPA

Waduwani di Kabupaten Bima dengan luas 7 hektare, TPA Lune di Dompu seluas 9, dan TPA Batu Putih di Sumbawa Barat seluas 5 hektare. Sementara Kabupaten Sumbawa memiliki dua TPA yakni TPA Raberas seluas 6 hektare dan TPA Lekong seluas 9 persen.

Sementara, Kepala Satuan Pelaksana Energi Terbarukan, Komposting, dan 3 R, serta Pemrosesan Akhir Sampah, Dinas Lingkungan Hidup, Pemprov DKI Jakarta, Rizky Febriyanto mengatakan TPST Bantargebang sudah ada sejak 1989, hasil investasi perusahaan swasta dengan nilai investasi sekira Rp 700 miliar untuk pengelolaan sampah secara keseluruhan. Sempat gonta-ganti kepemilikan oleh swasta dan Pemprov DKI, hingga akhirnya, pada 2016 dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta memperkirakan kandungan sampah di Bantargebang sebanyak 39 juta ton dengan gunungan tertinggi mencapai 40 meter. Kapasitas TPST Bantargebang sendiri diperkirakan memuat sebesar 49 juta ton. Dengan sisa 10 juta ton, TPST Bantargebang diprediksi akan mengalami titik puncak pada 2021. “Daya tampung Bantargebang akan maksimal pada 2021, tiga tahun lagi tidak mampu tampung lagi sampah warga Jakarta,” lanjut Rizky.

Pemprov DKI Jakarta memperkirakan kandungan sampah di Bantargebang sebanyak 39 juta ton dengan gunungan tertinggi mencapai 40 meter. Kapasitas TPST Bantargebang sendiri diperkirakan memuat sebesar 49 juta ton. Dengan sisa 10 juta ton, TPST Bantargebang diprediksi akan mengalami titik puncak pada 2021.

“Daya tampung Bantargebang akan maksimal pada 2021, tiga tahun lagi tidak mampu tampung lagi sampah warga Jakarta,” lanjut Rizky.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemprov DKI sudah memiliki rencana membangun fasilitas pengolahan sampah di dalam kota atau Intermediate Treatment Facility (ITF) di sejumlah wilayah di Jakarta, salah satunya di Sunter, Jakarta Utara. Rizky menyampaikan fasilitas mengolah sampah dengan mengubahnya menjadi listrik ini ditargetkan rampung pada 2021. Nantinya, ITF di Sunter diprediksi akan mampu mengolah sampah 2.200 ton per hari.

“Dengan adanya fasilitas pengolahan sampah di dalam kota, diharapkan sampah yang dikirim ke Bantargebang tidak lagi 7 ribu sampai 8 ribu ton per hari,” kata Rizky. (Iba)