Detik NTB

Berita Nusa Tenggara Barat

Breaking News hukum Keamanan Kesehatan Nasional Suara Mahasiswa

HMI Mataram: penahanan HRS terlalu berlebihan

Mataram (Detikntbcom),- Ketua Bidang Pengembangan Kajian Ilmu dan Intelektual Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Mataram, Eko Saputra menilai sikap aparat penegak hukum terkait penahanan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Syihab terlalu berlebihan.

“Apalagi HRS ditahan karena melanggar peraturan Pandemi, itu sangat berlebihan dan tidak adil dalam bertindak,” kata Ketua Bidang Pengembangan Kajian Ilmu dan Intelektual, Eko Saputra, Rabu, (16/12/20) di Mataram.

Menurutnya, terkait penagkapan HRS yang dinyatakan telah mengadakan kerumunan, memang itu masuk dalam kasus pidana, namun dalam pasal Pasal 218 KUHP tentang penegakan protokol covid-19 dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, tidak setimpal itu yang diberikan kepada HRS.

“Justru kasus pelanggara di situasi pandemi, itu mesti sesuai dengan aturan kekarantinaan kesehatan, bukan dilebih lebihkan,” ujar Kabid PKII ini.

Ia mengatakan, bahwa salah satu perintah dalam peneggakan protokol Covid-19 itu mengatakan agar jajaran kepolisian menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelanggar protokol kesehatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Namun jika ditinjau kembali, demonstrasi besar pada bulan oktober lalu terkait dengan penolakan RUU Omnibus Law, pemerintah dan penegak hukum pun acuh terkait persoalan kerumunan aksi masa, padahal itu sangat melanggar protokol Covid-19,” jelas Eko.

Menurut Eko, mestinya pihak penegak hukum mengambil tindakan itu secara adil dan jelas, bukan hanya berdasarkan sentimentalis Nasionalisme. Ini membuktikan bahwa, letak keadilan dalam tindakan penegak hukum tidak sesuai dengan netralitas mekanisme protokol covid-19.

“Justru Polri harus menangkap DPR RI jika menegakkan hukum seadil adilnya, sebab ulah DPR dalam mensahkan RUU Omnibus Law tersebut, menimbulkan banyak reaksi protes dari kalangan mahasiswa dan masyarakat, dan terjadi kerumunan masa berdemonstrasi yang sulit untuk mengatur jarak, karena lautan masa. sehingga pengetahuan publik menilai bahwa covid-19 itu dilebih lebihkan,” ujarnya.

“Kemudian itu, kepolisian juga harus menangkap berbagai calon kepala daerah dan walikota yang telah memobilisasi masa dalam pilkada 2020, namun kerumunan masa di kampanye politik 2020, tidak ada tindakan kepolisian, dan sebetulnya harus ada tindakan kalau benar-benar tegakkan hukum,” tambah Eko.

Selain itu, Ia mengatakan bahwa, keadilan bukan dilihat dari ukuran kacamata kekuasaan, tetapi objektivitas dalam menilai itu yang paling utama. Namun, dalam persoalan ini, memberitahukan bahwa saat ini penegakan hukum itu berdasarkan subjektivitas.

“Kalau Polisi tegakkan hukum secara Adil, justru mengambil tidakan hukum itu bukan pandang bulu, sehingga tidak menimbukkan asumsi publik, bahwa hukum itu tajam kebawa dan tumpul ke atas,” ungkapnya.

Akhir, Ia juga meminta agar pemerintah beserta penegak hukum untuk selalu mensuport Komnas HAM dan pihak lainnya agar segera selesaikan kasus penembakan 6 orang laskar FPI. (Iba)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *