Gubernur sodorkan 4 buah Raperda, salah satunya soal covid-19

Gubernur sodorkan 4 buah Raperda, salah satunya soal covid-19Reviewed by adminon.This Is Article AboutGubernur sodorkan 4 buah Raperda, salah satunya soal covid-19Mararam (Detikntbcom),- Gubernur Nusa Tenggara Barat menyodorkan empat buah rancangan peraturan daerah (Raperda) di DPRD NTB untuk dibahas menjadi Perda untuk menjadi acuan pelaksanaan eksekutif melaksanakan tugas. Diwakili Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah di hadapan Paripurna DPRD NTB yang digelar, Senin (19/7) siang di ruang utama lantai III DPRD NTB di Mataram menjelaskan […]
Suasana paripurna DPRD NTB membahas empat buah Raperda usul Gubernur NTB (Dok. Istimewa)

Mararam (Detikntbcom),- Gubernur Nusa Tenggara Barat menyodorkan empat buah rancangan peraturan daerah (Raperda) di DPRD NTB untuk dibahas menjadi Perda untuk menjadi acuan pelaksanaan eksekutif melaksanakan tugas.

Diwakili Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah di hadapan Paripurna DPRD NTB yang digelar, Senin (19/7) siang di ruang utama lantai III DPRD NTB di Mataram menjelaskan empat Raperda tersebut salah satunya adalah Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

Rohmi menjelaskan, di tengah berkembangnya kasus Covid-19 dan masih ditemukannya berbagai jenis masalah kesehatan penyakit menular di Provinsi NTB tentu akan berdampak terhadap peningkatan angka kesakitan bahkan kematian, serta menimbulkan dampak sosial, ekonomi maupun penurunan produktivitas sumber daya manusia.

“Karenanya dibutuhkan kesigapan daerah yang lebih progresif dalam mengatasi penyebaran penyakit menular,” jelas Rohmi di hadapan Paripurna DPRD NTB yang dipimpin Wakil Ketua, Mori Hanafi didampingi Abdul Hadi dan Muzihir dihadiri anggota DPRD juga sejumlah kepala OPD.

Kemudian Raperda kedua yaitu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 1/2019 tentang Rencana Pembangunan Daerah  Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB tahun 2019-2023.

Raerda itu jelasnya, memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendorong perkembangan daerah. melalui perencanaan yang baik, pembangunan daerah akan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasarannya.

Kemudian, Raperda tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perumahan dan kawasan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman serasi dan teratur jelas saudara kandung TGB ini merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang perlu menjadi perhatian dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memenuhinya.

Selanjutnya yang terakhir, Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Wagub Rohmi menjelaskan bahwa tata kelola arsip adalah sesuatu yang penting, karena arsip merupakan dokumen monumental, identitas dan jati diri daerah sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pemerintah, pembangunan dan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat.

“Untuk dimaklumi bahwa keempat buah raperda yang diajukan ini merupakan tuntutan kebutuhan dinamika pembangunan daerah di provinsi Nusa Tenggara Barat,” terang Rohmi.

Sementara Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi NTB, H. Makmun, Menyampaikan saran dan pendapatnya terkait empat buah Raperda Prakarsa Gubernur, yaitu, Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2019, tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dapat diterima dan akan dibahas pada masa persidangan berikutnya.

”Dengan catatan melengkapi dokumen RPJMD yang termuat dalam lampiran karena merupakan satu kesatuan dalam rancangan Peraturan Daerah,” ungkapnya.

Terkait Raperda tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman dan Raperda tentang penyelenggaraan kearsipan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan yang berlaku dan akan dibahas pada masa sidang berikutnya.

”Mengingat pentingnya Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan yang berlaku agar kiranya dapat dibahas dengan tiga buah Raperda usul Prakarsa Gubernur Nusa Tenggara Barat yang saat ini sudah berada di tingkap Pansus atau di tingkat dua pembahasan sebuah Raperda,” ujarnya mengakhiri sambutannya. (Iba)