Detik NTB

Berita Nusa Tenggara Barat

Breaking News Kesehatan Lombok Barat

Dua tahun berjalan, zero waste dinilai hanya slogan kosong

Mataram (Detikntbcom),- Dua tahun berjalan, Program NTB Zero Waste yang dicanangkan Pemprov NTB sejak Desember 2018, dinilai belum menampakkan hasil yang maksimal.

Bahkan, terkesan masih sebatas slogan kosong, lantaran di lapangan faktanya program Zero Waste masih berjalan sendiri-sendiri.

Itu terlihat,  di Kota Bima dan Kabupaten Bima misalnya, kedua daerah itu hanya sebatas menganggarkan saja. Namun aksi di lapangan cukup minim.

“Jangan salahkan jika di lapangan,  program berjalan lamban, meski dengan dukungan anggaran yang besar dari Pemprov NTB,” kata Ketua STN NTB, Irfan melalui siaran tertulis, Kamis (11/2) di Mataram.

Menurut dia, hal yang tampak di depan mata. Yakni, di Kota Mataram, malah masih banyak terjadi tumpukan sampah di beberapa sudut ibu kota provinsi NTB.

“Ini menunjukan program zero waste tidak bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota,” tegas Irfan.

NTB Zero Waste dicanangkan Pemprov NTB bertepatan dengan HUT NTB 17 Desember 2018. Memasuki dua tahun program NTB Zero, STN NTB melihat masih banyak yang keliru dalam implementasi di lapangan.

Terbukti, bencana Banjir di Kota Bima, Kabupaten Bima dan Lombok Tengah maupun Lombok Timur baru-baru ini, tidak saja karena kerusakan hutan. Namun faktor, lingkungan berupa tumpukan sampahnya.

Pemprov NTB, lanjut Irfan, masih berperan langsung dan terkesan terputus berkordinasi dengan para bupati/wali kota. Akibatnya, program pembinaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan menjadi tidak berjalan.

Padahal, seharusnya pasca peluncuran NTB Zero Waste, Pemprov bersama Pemda di NTB, harus membuat regulasi dan melengkapi regulasi yang masih kurang.

Harapannya, sinergi dan pembagian peran itu dapat berjalan antara pemprov dan pemda kabupaten/kota.

“Bagaimana pelibatan segala elemen masyarakat, sampai pada tahapan membentuk kesadaran masyarakat untuk bisa membuat kewajiban bersih lingkungan bisa tumbuh jika koordinasi dan pembagian perannya enggak jalan selama ini,” jelas Irfan.

Ia mengungkapkan, jika Pemprov serius menjadikan sampah sebagai penopang PAD. Maka, yang dilakukan mendesak adalah membangun industri olahan sampah organik atau pakan ternak menjadi pupuk organik.

Hal ini, kata Irfan adalah untuk menjawab persolan ketergantungan petani pada pupuk kimia (urea). Sehingga, mensosialisasikkan dan membiasakan petani kembali menggunakan pupuk organik dari hasil olahan sampah akan bisa pararel diwujudkan.

Apalagi, ditengah situasi negara yang terancam resesi akibat pandemi Covid 19.

“Harusnya Pemprov berserta jajaran bupati dan wali kota di NTB, mengambil solusi memproduksi pupuk organik dari hasil pengolahan sampah, NTB yang menggaungkan tagline Industrialisasi sebagai jalan keluar menuju masyarakat NTB gemilang,” tandas Irfan.

“Sekali lagi, program NTB Zero Waste hanya akan menjadi program pencitraan, bila secara implementasi tak dilakukan berkolaborasi dan bersinergi dengan pemda kabupaten/kota,” sambungnya.

Sementara, menurut Kadis LHK, Madani Mukarom memberikan hak jawab, justru sejak awal memang menjadi kata kunci utama dalam program Zero Waste, sehingga hal pertama yang dilakukan Pemprov adalah melakukan MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan seluruh Bupati/Wali Kota.

Tidak hanya pemerintah daerah, secara paralel menggandeng seluruh komunitas lingkungan, bahkan difasilitasi Pemda Kabupaten/Kota berinteraksi dengan desa/kelurahan.

Keterbatasan kewenangan dan anggaran juga disadari Pemprov, sehingga dari sisi proporsi anggaran, 70 persen – 87 persen dari alokasi anggaran, diperuntukkan untuk Tempat Pemrosesan Akhir Regional (TPAR).

“Tanpa Kabupaten/Kota, tidak mungkin capaian Zero Waste yang berwujud hari ini bisa dicapai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bupati/Wali Kota, kepala desa, dan seluruh komunitas warga atas kolaborasinya,” ucap Madani.

Dari sisi regulasi persampahan, ada dua model kewajiban pengelolaan sampah, yakni Pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Target dari kedua jenis pengelolaan sampah ini sudah ditetapkan secara nasional, melalui Perpres 97/2019 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (SSRT).

Provinsi dan kabupaten/kota yang diwajibkan menetapkan Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) SRT dan SSRT juga sudah dilakukan, sisa satu Kabupaten saja yang belum memiliki Jakstrada, yakni Dompu.

“Kami terus memperkuat kabupaten/kota dalam hal strategi penanganan dan pengurangan SRT dan SSRT,” jelasnya. (Iba)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *