Terdakwa Kasus Merger BPR NTB Tuduh JR Terlibat, JR: Dia Nyari Teman

Terdakwa Kasus Merger BPR NTB Tuduh JR Terlibat, JR: Dia Nyari Teman
Foto: Anggota DPRD NTB serta Politisi PKS Johan Rosihan

Mataram,- Dua terdakwa Kasus merger PT BPR NTB  yakni M. Ihwan sebagai ketua tim konsolidasi dan Mutawalli sebagai Wakil Ketua tim konsolidasi sudah dijatuhi vonis penjara masing-masing 2,5 tahun penjara dan denda 50 juta atas putusan hakim Pengadilan Tipikor Mataram pada, Jumat, 12 Oktober 2018 setelah menjalani persidangan beberapa kali.

Kedua terdakwa tersebut terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait keputusannya menyetujui dan mencairkan anggaran BPR  senilai Rp 1,06 miliar. Kedua terdakwa terbukti melanggar sesuai dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana yang dimuat Suarantb.com edisi 13 Oktober 2018, terdakwa atas nama M. Ihwan usai diputus oleh pengadilan pun berkicau, bahwa selain dirinya dan Mutawalli, uang haram tersebut menurutnya juga mengalir ke Manggaukang Raba sebagai pemilik PT.  Bank BPR NTB mewakili Pemprov NTB dan beberapa oknum anggota legislatif yakni Johan Rosihan, H Muzihir dan Guntur.

Politisi PKS Johan Rosihan menanggapi tuduhan tersebut pun membantah. Menurutnya, isu tersebut memang sudah lama, namun tambahnya, kalau muncul sebagai fakta persidangan itu hal wajar.

“Karena para terdakwa pasti nyari teman karena tidak mau sendiri, Ibarat orang yang terbawa arus sungai, maka dia pasti akan mencari atau berusaha pegang apa saja untuk selamat dari arus agar tidak hanyut,” kilahnya pada media ini via WhatsApp, Selasa (16/10) sore di Mataram.

Terdakwa menyebut dirinya terlibat dalam kasus tersebut adalah hal yang wajar karena waktu pembahasan Perda PT BPR NTB tersebut dirinya sebagai ketua Panitia Khusus (Pansus). “Menyebut saya mungkin bisa dipahami karena saya ketua Pansus waktu itu, nyambunglah, tapi apakah saya terima uang kan tidak bisa dia buktikan,” bantahnya.

Dia menjelaskan, Perda tersebut awalnya adalah usulannya di DPRD karena melihat potensi BPR menjanjikan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tapi ternyata tamabahnya, sudah tidak bisa lagi diberi tambahan modal karena kewajiban Pemerintah Daerah sudah terpenuhi berdasarkan plafon dalam Perda penyertaan modal.

“Tapi karena sudah ada anggaran penyusunan di Biro Ekonomi, maka Ranperda ini selanjutnya menjadi usulan eksekutif. Karenanya kami dorong dan kita butuhkan perda ini,” jelasnya.

(IBA)