Detik NTB

Berita Nusa Tenggara Barat

Breaking News Hukrim

Sidang Ketujuh, Penggugat Hadirkan Mantan Humas PT Sanggar Agro sebagai Saksi Kunci

Mataram-Sidang ketujuh kasus sertifikat hak guna usaha (SHGU) kedua yang berada di Oi Katupa yang dikeluarkan oleh pihak tergugat (BPN Kabupaten Bima) kembali di gelar pada kamis (18/01) siang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram. Sidang kali ini penggugat menghadirkan dua saksi diantaranya mantan kepala Humas PT Sanggar Agro Karya Persada Ayaturahman sebagai saksi kunci atas segala aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan dan Imran sebagai mantan ketua BPD Desa Kawinda Toi tahun 1990. Sedangkan pihak tergugat intervensi (PT Sanggar Agro Karya Persada) menghadirkan dua saksi.

Mantan kepala hubungan masyarakat (Humas) PT Sanggar Agro Karya Persada Ayaturrahman, S.Pd itu terlihat hadir di ruang persidangan. Sosok yang benama panggilan Ayat ini sebagai saksi kunci atas kasus dugaan penyerobotan lahan warga di Desa Oi Katupa karena menurutnya semua aktifitas yang dilakukan oleh perusahan selama Ia menjabat dimulai pada bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Oktober 2016 sebagai humas sebagaian besar mengetahui bahkan Ia adalah warga asli kecamatan Sanggar Kabupaten Bima.

Patauan detikntb.com dalam ruang sidang, mantan aktivis HMI Cabang Mataram terlihat menjelaskan dalam persidangan bahwa aktifitas penanaman coklat dan kelapa hibrida yang dilakukan oleh perusahaan sama sekali tidak dilakukan sejak tahun 1994 sampai tahun 2015.

“Tidak pernah ada aktifitas penanaman sejak tahun 1994 sampai tahun 2015, tidak sesuai dengan ijin prinsip tahun 1994, kalaupun ada aktifitas hanya dilakukan di desa Piong pada HGU pertama, itupun hanya sebagai pelepasan ternak dan itu dilepas liar”, Jelasnya semangat di hadapan majelis hakim PTUN Mataram.

Lebih lanjut Ia menjelaskan sebelum HGU pertama dan kedua serta ijin prinsip tahun 1994 sudah ada warga yang tinggal kurang lebih delapan sampai sepuluh kepala keluarga (KK) melakukan aktifitas penanaman di sana.

“itu sudah ada (yang tinggal) jauh sebelum ijin prinsip 1994, HGU pertama dan HGU kedua, setelah tahun 2015 berdasarkan SIUP yang dikeluarkan Bupati Bima sebagian besar tanaman tanah garapan dan kebun jambu mente masyarakat digusur tanpa ganti rugi sepersen pun. Dan bukti bukti penggusuran lahan masyarakat tersebut ada bukti dokumentasinya sama saya”, ungkapnya.

Setelah berita ini dimuat, masih ada satu saksi penggugat dan dua saksi tergugat intevensi yang masih diperiksa oleh majelis hakim sedangkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima tidak terlihat menghadiri persidangan hari ini. (ibl)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *