Sidang Kelima SHGU, BPN Bima Kembali “Nakal” dari Panggilan PTUN

Sidang Kelima SHGU, BPN Bima Kembali “Nakal” dari Panggilan PTUNReviewed by adminon.This Is Article AboutSidang Kelima SHGU, BPN Bima Kembali “Nakal” dari Panggilan PTUNMataram-Sidang kelima sertifikat Surat Hak Guna Usaha (SGHU) kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram pada kamis (21/12/2017) pukul 08.00 wita. Sidang yang digelar tidak lebih dari satu jam tersebut, pihak tergugat I (BPN Kabupaten Bima) kembali nakal alias mangkir lagi dari panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram. Yang hadir pada persidangan […]

Mataram-Sidang kelima sertifikat Surat Hak Guna Usaha (SGHU) kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram pada kamis (21/12/2017) pukul 08.00 wita.

Sidang yang digelar tidak lebih dari satu jam tersebut, pihak tergugat I (BPN Kabupaten Bima) kembali nakal alias mangkir lagi dari panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram. Yang hadir pada persidangan kelima kali ini hanya pihak kuasa hukum PT Sanggar Agro Karya Persada Refman Basri, SH., MBA sebagai pihak intervensi dan kuasa hukum penggugat.

Sidang sebelumnya pada Kamis 14 Desember 2017 pekan lalu, majelis hakim PTUN Mataram melalui panitera sudah memanggil tergugat I untuk hadir menyerahkan bukti-bukti pada persidangan hari ini, namun lagi-lagi tidak hadir. Ketidakhadirannya disayangkan oleh kuasa hukum Penggugat.

“Saya menyayangkan atas ketidakhadiran tergugat I, seharusnya sebagai lembaga Negara yang berwibawa mereka harus taat terhadap hukum” pungkasnya.

Sementara Humas PTUN Mataram Pulung Hendroprakoso, SH menyampaikan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan kali ini tanpa alasan yang jelas, bahkan sidang akan tetap berlanjut tanpa adanya tergugat.

“(Ketidakhadirannya) tanpa alasan yang jelas, kita tunggu dan akan bersurat lagi (ke pihak tergugat)” jelasnya.

Pantauan DetikNTB dalam ruang sidang, para penggugat lewat kuasa hukumnya Nurdin Dino, SH dan Patners diwakili oleh Lalu Erwin, SH menyerahkan bukti di hadapan ketua majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram yang disaksikan oleh kuasa Hukum Intervensi PT Sanggar Agro Karya Persada yang beralamat di Tambora Kabupaten Bima.

Untuk diketahui, Persidangan ini merupakan buntut kekecewaan penggugat I, II dan III Desa Oi Katupa dan Desa Kawinda Toi Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima atas penguasaan lahan yang dilakukan oleh PT Sanggar Agro Karya Persada tanpa mempertimbangkan lahan warga yang memiliki hak atas tanah tersebut sehingga masyarakat setempat melakukan gugatan terhadap sertifikat SHGU yang dikeluarkan oleh pihak Badan Pertanahan Kabupaten Bima tahun 1995 diperuntukan untuk tanaman hibrida dan jambu mente oleh PT Sanggar Agro Karya Persada. (ibl)