Penyertaan Modal Lahan LCC Senilai Rp 23 Miliar lebih Atas Persetujuan Dewan

Penyertaan Modal Lahan LCC Senilai Rp 23 Miliar lebih Atas Persetujuan Dewan
Foto: Lahan dan gesung LCC yang menjadi obyek tengah ditangani Kejaksaan

Lombok Barat (Detik NTB),- Mantan Ketua DPRD Lombok Barat H. Umar Said mengungkapkan terkait penyertaan modal berupa lahan senilai Rp 23 miliar dari Pemda Lobar kepada PT. Tripat, telah sesuai pembahasan dan persetujuan dari lembaga DPRD melalui proses paripurna. Ia menampik jika pihaknya memberikan persetujuan dibelakang, tanpa dibahas bersama anggota yang lain.

“Yang jelas apa yang menjadi keputusan di DPRD, maka itu yang harus dilaksanakan oleh eksekutif,” ungkapnya.

Terkait adanya tambahan lahan lanjut Umar, hal itu kembali ke Pemda, sebab pihak dewan menyetujui sesuai dengan hasil keputusan bersama. Menyangkut persetujuan penyertaan modal berupa tanah ke Pemda telah disepekati dan diketok (disetujui) melalui paripurna.

“Secara aturan, kalau sudah disepakati dan diketok melalui paripurna, itu sebuah keputusan bersama yang harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi keputusan itu,” tegas

Ditanya soal luas lahan yang diusulkan pemda ke dewan? Umar mengaku lupa karena peristiwanya sudah lama. Yang jelas kata dia apa yang teah diberikan persetujuan bisa dilihat dirisalah persdangan dan paripurna. Terkait pembahasan lahan seluas 6 hektar, menurut dia bisa dilihat di risalah sidang tersebut.

“Yang jelas keputusan itu kita ambil secara bersama dan korum,”tegas dia.

Umar membantah ada indikasi persetujuan penambahan lahan di belakang. Sebab kata dia, pihaknya tidak berani bermain dengan keputusan lembaga. Karena kata dia risalah sidang sudah lengkap dan tercatat semua sehingga tidak berani dirubah diluar kesepakatan. Kecuali kata dia persetujuan pimpinan, bisa jadilakukan namun bukan mengambil keputusan yang bersifat secret (penting). Sebab dalam Tatib utuk pengambilan keputusan itu harus melalui paripuarna.

“Kita tidak pernah diajak bicara soal itu (kalau ada penambahan), apa yang kita ketok ya itu yang kita selesaikan,”ujar dia.

Perkara ada penggunaan lahan yang lebih dari persetujuan dengan dewan, hal itu diluar sepengetahuannya. Sebab pemda sendiri yang mengelurkan peraturan lanjutan atas dasar perda yang ditetapkan dewan tersebut.

Terpisah, Sekda HM Taufiq mengatakan, terkait persoalan LCC ini sudah masuk ke ranah hukum. Sejauh ini sudah ada beberapa pejabat dan mantan pejabat Lobar yang sudah dipanggil dengan hal tersebut. Pihaknya mengimbau agar pejabat yang dipanggil memenuhi panggilan dengan melengkapi data dan dokumen yang diimintai ke Kejati. Termasuk dirinya sudah dimintai keterangan terkait proses penyertaan modal mulai tahun 2010-2013 sampai dengan dampaknya hari ini.
Terkait dengan penyertaan modal Rp 25 miliar, menurut Sekda merupakan modal dasar bentuknya ada berupa dana dan tanah senilai 23 miliar sehingga totalnya menjadi Rp 25 miliar.

“Itu modal dasar bentuknya berupa uang dan tanah senilai Rp 22 miliar. Sehingga totalnya menjadi Rp 25 miliar,” jelasnya.

Diketahui kata dia, Pemkab telah menyertakan modal kepada PT Tripat berupa aset daerah berbentuk tanah seluas 8,4 hektar senilai Rp 23 miliar lebih dan uang sebesar Rp 1,7 miliar lebih. Terkait usulan penyertaan modal berupa yang memgengkak, menurut sekda hal ini masuk dalam substansi pemeriksaan di Kejaksaan. Namun setahunya penyertaan modal ini ada persetujuan dari DPRD. Soal KSO jelas dia lebih lanjut, pemda tidak bisa merubah sebab B to B antara PT Tripat dengan PT Blis, tandasnya. (W@N)