Detik NTB

Berita Nusa Tenggara Barat

Hukrim

Mengawal Proyek Kantor Pemkab Dompu, TP4D Akui Tanpa Tim Teknisi

DOMPU – Ditemui detik NTB di Ruang Kerjanya Belum Lama ini, Ketua Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) menyampaikan keseriusannya melakukan Pengawalan Proyek pembangunan kantor Pemkab. Dompu.

Namun sayangnya, keseriusan itu tidak dibarengi dengan ketersediaan tim teknis dari kejaksaan. Tim teknis dari tenaga profesional yang benar-benar paham terkait hitung-hitungan teknis pada pembangunan gedung.

“Kami tidak paham soal teknis” ungkap Ketua TP4D,

Baca : Aneh ! Perubahan Pekerjaan Proyek Sedang Dilaksanakan, TP4D Belum Terima Laporan.

Lebih lanjut Ia menjelaskan, dalam mengawal proyek pembangunan kantor Pemkab. dompu, kendala utama yang dihadapi TP4D yakni tidak adanya tim teknis dari tenaga profesional. Tenaga ahli setidaknya akan menjadi penyeimbang tim teknis dari dinas terkait.

Dalam perjalanan proyek terjadi perubahan-perubahan pekerjaan yang cukup signifikan, tim teknis dari tenaga profesional diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas kepada TP4D, apakah pekerjaan itu layak dirubah atau tidak.

Kelemahan TP4D mengahdirkan tim teknis dari tenaga profesional ini pernah juga disampaikan oleh Ahmad Sulham ke pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Jawaban pihak Kejati NTB, terkendala soal pembiayaan. Karena, untuk menghadirkan tim teknis setidaknya membutuhkan biaya 15 sampai 25 Juta rupiah.

“Kalau mereka (tim teknis) dihadirkan, lalu siapa yang mau biayai?” Kata Ahmad Zulham.

Baca Juga : Aktivis Minta Mega Proyek Kantor Bupati Dompu Di Audit

Sementara Dalam kesempatan yang berbeda Ditemui detik NTB di Kediamanya , Suryadin Koordinator Advokasi Hukum Lembaga Advokasi Masyarakat Sipil Daerah (LAMSIDA). Yang sebelumnya Menuding ada Dugaan Kolusi Dalam Proyek Pembangunan Kantor Pemda ini, malah Mempertanyakan Bagaimana Cara TP4D Mengawal Proyek ini tanpa dibantu Tim Teknis dari Tenaga Peofesiaonal

“Bagaimana Mungkin TP4D Mengawal Proyek ini Tanpa melibatkan tim teknis dari tenaga Profesional? Ini cara lama yang sudah tidak sesuai lagi di era moderen” Ujarnya dengan penuh tanya

Lebih lanjut, Ia menyayangkan gara-gara ketidaktersediaan anggaran 15 sampai 25 juta, proyek yang menelan Anggaran 38 M ini tidak bisa dilakukan pengawasan maksimal dan rawan terjadi penyelewengan, sehingga Tim TP4D sangat rawan dikibuli karena nggak paham masalah teknis

“Masa gara-gara anggaran 15 sampai dengan 25 Juta, TP4D nggak bisa mengawasi secara maksimal jalanya Proyek, Bisa-bisa dikibuli nanti karena TP4D nggak paham hal teknis”

Melihat fakta seperti ini Suryadin tambah yakin dalam waktu dekat untuk membawa persoalan ini ke Komisi Pemberatasan Korupsi untuk menguji ada tidaknya dugaan praktek kolusi yang berakibat korupsi dalam perubahan item pekerjaan kantor Pemkab Dompu

“Mohon Do’anya, Insya’allah dalam waktu dekat kita akan laporkan ke KPK Atas dugaan Korupsi perubahan item pekerjaan kantor Pemkab Dompu” (46)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *