Mahkamah Konstitusi Hapus Kata Agama Dalam UU Adminstrasi Kependudukan

Mahkamah Konstitusi Hapus Kata Agama Dalam UU Adminstrasi Kependudukan

JAKARTA – yang diajukan oleh para penghayat kepercayaan yakni Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dkk dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua MK Arief Hidayat membacakan langsung putusan tersebut.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” putus Ketua MK Arief Hidayat, di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11/2017).

MK berpendapat pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 UU Administrasi bertentangan dengan UUD 1945. Pasal tersebut juga dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Menyatakan kata ‘agama’ dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24/2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk ‘kepercayaan’,” ucap Ketua MK.

MK Juga menegaskan gugatan para pemohon yang terdiri dari para penganut penghayat kepercayaan memiliki landasan hukum.

“Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka kata ‘agama’ sebagaimana dimuat dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk ‘kepercayaan’,” ucapnya.

Dengan telah adanya putusan MK tersebut secara langsung melegitimasi adanya kepercayaan (non agama) untuk hidup di wilayah NKRI, serta melalui putusan itu juga mengapus kewajiban dicantumkannya agama dalam kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana diatur dalam UU sebelumnya. (ak)