Lobar Terbitkan Perda Tambahan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Lobar Terbitkan Perda Tambahan Bagian Pengadaan Barang dan JasaReviewed by adminon.This Is Article AboutLobar Terbitkan Perda Tambahan Bagian Pengadaan Barang dan JasaLombok Barat,- Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) 2019, telah menerbitkan satu unit tambahan baru terkait Bagian Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dibawah naungan Sekretariat Daerah. Implementasi pembentukan UKPBJ ini, merupakan salah satu amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Di dalam unit […]
Foto: Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Yung Savitri

Lombok Barat,- Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) 2019, telah menerbitkan satu unit tambahan baru terkait Bagian Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dibawah naungan Sekretariat Daerah. Implementasi pembentukan UKPBJ ini, merupakan salah satu amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Di dalam unit ini, Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) bersatu. Dengan begitu layanan yang kredibel, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme tanpa adanya diskriminasi dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa diharapakan dapat terwujud.

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa sekaligus Kepala UKPBJ Lobar, Ahad Legiarto menegaskan dirinya dan jajaran akan bekerja secara maksimal mewujudkan layanan pengadaan yang kredibel, transparan dan akuntabel.

“Prioritas kita melaksanakan lelang tapi saat ini kita masih menunggu program dari SKPD dulu. Kita targetkan akhir Januari sudah selesai,” tegasnya.

Sementara ini kita lagi menyusun materi workshop entry penginputan SiRUP untuk admin masing-masing SKPD, termasuk kecamatan juga. Ini salah satu upaya kita untuk percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkup Pemkab Lobar,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Yung Savitri mengaku pembentukan UPKBJ akan lebih memudahkan proses pengadaan barang jasa.

Salah satu faktor penunjangnya yaitu tersedianya personil yang penuh waktu dan memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa.

“Kalau dulu, kita kan pokja ULP itu ad hoc, diambil dari dinas-dinas. Sifatnya sementara. Jadi tugas kita dobel. Tugas di SKPD dan tugas sebagai pokja,” akunya.

Kalau sekarang, pokja pemilihan di bagian pengadaan sifatnya tetap. Jadi kerja bisa lebih konsen. Sekarang ULP sama LPSE kan satu atap.

“Jadi kalau ada masalah dengan sistem, koordinasi pokja kan lebih gampang,” ungkap ujarnya.

Jika dulu pokja ada masalah, namun masih minim pendampingan. Sekarang ada subbag pembinaan advokasi yang tugasnya lebih ke peningkatan kapasitas SDM pokja, serta pendampingan advokasinya, pungkasnya. (W@N)