Lelang Proyek Irigasi Raba Seme Diduga Salahi Aturan, Kejati NTB: Bisa Dibatalkan

Lelang Proyek Irigasi Raba Seme Diduga Salahi Aturan, Kejati NTB: Bisa Dibatalkan
Foto: Kejati NTB melalui Kasi Penkum Dedi Irawan, SH,.MH usai menerima hearing dari KOMPAK NTB

Mataram,- Pelelangan paket proyek di Kabupaten Bima acap kali meninggalkan masalah, sehingga kualitas pekerjaan suatu proyek tertentu tidak berkualitas.

Pasalnya, pelelangan proyek yang terjadi di desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima sebesar Rp 2,5 miliyar rupiah diduga menyalahi aturan pasal 22 Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang larangan melakukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sekretariat Daerah sebelum ada persetujuan APBD antara Eksekutif dan Legislatif pada RAPBD Kabupaten Bima tahun anggaran 2019.

Baca juga: 

IMBI Mataram Kembali “Lawan” Bupati Bima

Ini Isi Ultimatum IMBI Mataram Untuk Pemerintah Kabupaten Bima

“Namun anehnya, pelelangan tersebut diikuti oleh tiga perusahaan yang berbeda namun diduga dimiliki oleh satu orang. Hal itu terlihat pada selisih panawaran yang diajukan oleh tiga perusahaan ini,” terang Korlap aksi KOMPAK NTB Imam Karisma Saat demo di Kejati NTB, Selasa (04/12) siang.

Foto: KOMPAK NTB sedang melakukan aksi unras di depan Kejati NTB

Beberapa perusahaan yang masuk dalam daftar penawaran tersebut yakni CV. Nusantara I nilai penawarannya Rp 2,475 miliyar, CV. Fajar Indah Rp 2,475 miliyar serta CV. Cahaya 2,476 miliyar sebagai pemenang tender. Sementara CV. Al Qaedah dengan nilai penawaran Rp 2,249 miliyar satu-satunya yang dimiliki oleh perusahaan di luar Daerah Bima.

Ketua KOMPAK NTB Arif Kurniadin Gebis menuding Bupati dan Wakil Bupati Bima Dinda-Dahlan serta Kepala Dinas PU Ir. Nggempo ikut dalam konspirasi pelelangan yang bermasalah secara hukum tersebut.

“Makannya permaslahan proyek di Bima tidak kunjung selesai bahkan bertambah dari tahun ke tahun, diduga Dinda (Bupati Bima) itu adalah otak dari segala kejahatan di Bima,” tuding Gebis nama sapaanya kepada orang nomor satu di Bima.

Sementara Kejati NTB melalui Kasi Penkum Dedi Irawan, SH,.MH memberikan apresisasi kepada KOMPAK NTB atas informasi yang disampaikannya menyangkut adanya dugaan pelanggaran pasal 22 perpres 16/2018. Menurutya proses pelelangan yang mendahului penetapan APBD tersebut merupakan ranah pengawasan internal inspektorat.

“Bisa saja itu dibatalkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara administratif,” terang Dedi pada media ini usai menerima hearing dari kelompok pemuda tersebut. (Iba)