KSP Dorong Polri, MA, dan Kejagung Matangkan Pelaksanaan Sistem E-Tilang

KSP Dorong Polri, MA, dan Kejagung Matangkan Pelaksanaan Sistem E-TilangReviewed by adminon.This Is Article AboutKSP Dorong Polri, MA, dan Kejagung Matangkan Pelaksanaan Sistem E-TilangJakarta,- Kepolisian RI, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Kantor Staf Presiden untuk merampungkan penerapan sistem tilang elektronik sehingga dapat diberlakukan di seluruh Indonesia. Dalam satu rapat terbatas Presiden Jokowi menghendaki perbaikan besar-besaran dalam layanan publik, khususnya dalam hal keimigrasian, lembaga pemasyarakatan, administrasi SIM, dan tilang. “Saya minta ada pembenahan besar-besaran pada sentra-sentra pelayanan, […]
Foto : Polri, MA, dan Kejagung sedang matangkan pelaksanaan sistem e-tilang

Jakarta,- Kepolisian RI, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Kantor Staf Presiden untuk merampungkan penerapan sistem tilang elektronik sehingga dapat diberlakukan di seluruh Indonesia.

Dalam satu rapat terbatas Presiden Jokowi menghendaki perbaikan besar-besaran dalam layanan publik, khususnya dalam hal keimigrasian, lembaga pemasyarakatan, administrasi SIM, dan tilang.

“Saya minta ada pembenahan besar-besaran pada sentra-sentra pelayanan, seperti imigrasi, lapas, pelayanan SIM/STNK/BPKB, termasuk juga yang berkaitan dengan perkara tilang. Saya akan terus mengawasi langsung perubahan lapangan dengan cara-cara yang akan saya lakukan dengan pengawasan-pengawasan,” ujar Presiden kala itu

Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Jakarta Timur selasa (06/03) hadir Direktur Penegakan Hukum Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Brigjen (Pol) Pujiyono, Panitera Muda Pidana Umum Mahkamah Agung Suharto SH, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Budiyaningsih SH, dan Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden Ratnaningsih Dasahasta, SH.

Ratnaningsih menjelaskan bahwa Kepala Staf Kepresidenan berkali-kali ditanya oleh Presiden Jokowi mengenai perkembangan reformasi hukum. Tilang elektronik ini adalah bagian dari upaya untuk memperbaiki pelayanan hukum di tengah masyarakat.

“Presiden Jokowi berulang kali dalam berbagai kesempatan menegaskan, supaya masyarakat jangan lagi dibebani dengan urusan administrasi dan hukum yang berbelit-belit. Ujar Ratna

Rencananya, tiga pihak yakni Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung akan didorong untuk membuat nota kesepahaman antara ketiga lembaga tersebut.

Nota kesepahaman tersebut akan mengatur tata cara dan prosedur penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

(IBA)