Ketua Dewan Lobar Bantah Terlibat Dugaan Penggunaan SPPD Fiktif

Ketua Dewan Lobar Bantah Terlibat Dugaan Penggunaan SPPD FiktifReviewed by adminon.This Is Article AboutKetua Dewan Lobar Bantah Terlibat Dugaan Penggunaan SPPD FiktifLombok Barat (DetikNTB.com),- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Barat, Imam Kafali, menepis isu yang dihembuskan oleh sejumlah massa aksi yang melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD Lombok Barat, Selasa (02/04) siang, terkait tudingannya terhadap sejumlah anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas secara fiktif atau SPPD fiktif pada 2018 tahun lalu. Imam Kafali menyatakan, […]
Foto: Ketua DPRD Lombok Barat, Imam Kafali

Lombok Barat (DetikNTB.com),- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Barat, Imam Kafali, menepis isu yang dihembuskan oleh sejumlah massa aksi yang melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD Lombok Barat, Selasa (02/04) siang, terkait tudingannya terhadap sejumlah anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas secara fiktif atau SPPD fiktif pada 2018 tahun lalu.

Imam Kafali menyatakan, dirinya membantah terlibat dalam kasus perjalanan dinas ke luar daerah yang diduga fiktif tersebut, sebab menurutnya, kasus tersebut sebelum Ia dilantik menjadi ketua parlemen Lombok Barat.

“Bukan ranah saya untuk menjelaskan itu, karena saya bertugas (dilantik menjadi ketua) pada bulan April (2018),” terang mantan ketua BEM IKIP Mataram 2010 ini usai menerima massa aksi depan kantor DPRD.

BERITA TERKAIT: Sejumlah Tuntutan Dilayangkan, Ketua Dewan Lobar Terima Massa Aksi

Namun menurutnya, sejumlah anggota DPRD yang diduga menerima aliran dana perjalanan Dinas ke luar daerah yang diduga fiktif tersebut sudah mengembalikannya ke kas negara.

“Artinya yang saya tahu ya dulu, yang saya tahu ya, tapi itukan sudah ada pengembalian dan sebagainya. Itu yang saya tahu, tapi saya kurang (paham),” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah massa aksi yang mengatasnamakan diri Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sasak (Ampes) Jakarta melakukan aksi depan kantor DPRD, mereka meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus indikasi SPPD fiktif yangd iduga dilakukan oleh oknum anggota dewan secara berjamaah pada tahun 2018. (Iba)