Kalangan Dewan Dorong Pemda Lobar Selesaikan Lahan SMPN 2 Gunung Sari

Kalangan Dewan Dorong Pemda Lobar Selesaikan Lahan SMPN 2 Gunung Sari
Foto: Gedung Sekolah SMPN 2 Gunung Sari Yang Akan Dieksekus

Lombok Barat Detik NTB),- Lahan Publik yang menjadi obyek pendidikan SMPN 2 Gunung Sari, menjadi hak perseorangan pasca gugatan pelapor dimenangkan setelah mendapat putusan terakhir Pengadilan waktu lalu. Tak ayal, kenyataan ini menjadi dilematis bagi Pemkab Lobar, sebab pertimbangan lainnya yakni dikala siswa SMP ini tengah jelang ujian, disegi lain proses eksekusi pengosongan ini akan dilakukan eksekusi pengosongan.

Perihal tersebut, mendapat intervensi dari Komisi II DPRD Lombok Barat (Lobar) yakni mendukung dan mendorong agar Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lobar, agar menyiapkan anggaran untuk pembayaran lahan SMPN 2 Gunung Sari ini.

Ketua Komisi II DPRD Lobar Andi Irawan mengatakan, atas nama wakil rakyat, dirinya merasa peduli terhadap ratusan siswa yang ada di sekolah tersebut. Untuk itu pihaknya setuju dan menyarankan agar Pemda Lobar, mengambil langkah komprehensif untuk menyelesaikannya yaitu siasati dengan menyiapkan anggaran agar lahan yang dimaksud dengan cara dibeli saja.

Jika ini tidak dikehendaki, akan berpengaruh pada psikologis anak anak terlebih sekarang tengah persiapan ujian. Kalau ini dibiarkan, kasihan ratusan siswa yang terlantar karena mereka harus dipindahkan kesekolah yang lain yang terdekat.

”Kasihan siswanya, kalau bisa pemda anggarkan saja untuk pembelianya lahannya, saya dari komisi setuju usulan itu,” kata Andi.

Rencana Pemda akan merelokasi serta membangun gedung baru misalnya, menurut Andi, sama saja pemda akan menyiapkan anggaran besar terhadap pembelian lahan baru. Kemudian ditambah anggaran untuk pembangunan gedung sekolah. Jika ini terjadi, pembangunan gedung sekolah tentunya tidak bisa terselesaikan dengan cepat, bahkan bisa bertahun-tahun, untuk itu eksustif harus berfikir panjang, kalau harus merelakan lahan tersebut dieksekusi.

“Membangun sekolah itu, butuh waktu lama, tidak bisa selesai dalam waktu cepat,” katanya.

Ia menambahkan, kalau memang ahli waris menginginkan agar pemda Lobar membayar lahan tersebut, Politisi PAN ini meminta agar harga yan ditawarkan sesuai dengan harga apraisal. Artinya pembelian lahan tersebut disesuaikan dengan harga apraisal.

“Tidak boleh ahli waris semaunya mematok harga kalau pemda mau membayar, harus dihargakan sesuai apraisal.” pintanya.

Memang soal anggaran tidak bisa diproses ditahun ini karena sudah melewati APBD murni tahun 2019, namun bisa saja Pemda nanti mengusulkan anggaran untuk pembelian lahan pada pembahasan APBD perubahan.

“Kalau tidak ada anggaran sekarang, bisa dianggarkan nanti yang penting sudah ada komitmen penetapan harga menggunakan apraisal,” tekannya.

Dukungan agar Pemda Lobar membayar lahan tersebut juga disampaikan anggota komisi II DPRD Lobar Hj Nurhidayah, ia mengatakan pihaknya lebih setuju jika Pemda Lobar membayar lahan tersebut, daripada lahan itu dibiarkan diekskusi penggugat. Karena kalau diibiarkan diekskusi dan anak-anak pindah, akan memberikan dampak buruk terhadap psikologis anak yang melihat sekolah mereka di eksekusi.

“Kasian anak-anaknya kalau sampai dieksekusi,” kata Hj Dayah.

Pihaknya mendorong Pemda untuk melakukan negosiasi dengan ahli waris, soal harga dan dibayarkan selama berapa kali.
Kalau sudah ada negosiasi kan bisa saja pembayaran ganti rugi dilakukan dalam beberapa tahap, nanti dari dewan bersama ekskutif juga akan anggarkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Saya yakin pasti mau ahli waris nya kalau dibayarkan secara bertahap, tergantung komunikasi Pemda aja,” jelasnya.

Menurutnya, DPRD sendiri pasti akan mendukung penganggaran untuk pembayaran ganti rugi ini, karena ini untuk masyarakat luas, untuk anak anak generasi penerus bangsa. Kalau sampai diekskusi bagaimana nasib anak-anak yang sekolah, ratusan siswa akan terlantar, kalaupun Pemda akan membangun sekolah, selama proses pembangunan, siswa ini mau belajar dimana, kondisi psikis anak anak harusnya dipertimbangkan oleh Pemda Lobar, pungkasnya. (W@N)