Kabid Distan Bima Diduga Korupsi Dana Bansos, OPSTI akan Laporkan di Kejati NTB Rabu Esok

Kabid Distan Bima Diduga Korupsi Dana Bansos, OPSTI akan Laporkan di Kejati NTB Rabu EsokReviewed by adminon.This Is Article AboutKabid Distan Bima Diduga Korupsi Dana Bansos, OPSTI akan Laporkan di Kejati NTB Rabu EsokMataram-, Salah satu program Presiden RI Ir. Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah membangun swasembada pangan melalui upaya khusus (Upsus) tiga komoditas utama yakni padi, jagung dan kedelai atau yang disingkat Upsus Pajale. Namun program Upsus Pajale yang dicanangkan oleh pemerintah tidak sesuai yang diharapkan, sebab banyak kritikan dari elemen aktivis, LSM dan berbagai kalangan […]
Foto: OPSTI Akan Melaporkan Secara Resmi Ke Kejati NTB

Mataram-, Salah satu program Presiden RI Ir. Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah membangun swasembada pangan melalui upaya khusus (Upsus) tiga komoditas utama yakni padi, jagung dan kedelai atau yang disingkat Upsus Pajale. Namun program Upsus Pajale yang dicanangkan oleh pemerintah tidak sesuai yang diharapkan, sebab banyak kritikan dari elemen aktivis, LSM dan berbagai kalangan menilai Upsus Pajale tersebut syarat dengan tindakan korupsi oleh oknum baik dinas pertanian Kabupeten Bima maupun Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB.

Bahkan ada yang melakukan demonstrasi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi dan Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) di Jakarta baru-baru ini yang dilakukan oleh elemen mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli NTB (AMPEKA NTB) yang dipimpin oleh Yasmin salah satu aktivis mahasiswa di Jakarta untuk memperjelas anggaran yang digelontorkan oleh APBN-P PAT 2017 senilai 285 Milyar kepada provinsi NTB melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB.

“KPK dan Mabes Polri segera memanggil dan memeriksa serta memeriksa kembali aliran dana bantuan tersebut sampai menemukan titik terang hingga oknum (Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB) yang terlibat bisa segera ditetapkan status hukumnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya”, pintanya seperti dalam press releas yang diterima detikntb.com.

Soal yang sama juga (bagian dari Upsus Pajale) kritikan datang dari aktivis Otoritas Pengembangan Sanggar Tambora (OPSTI) Ayaturahman. Nama panggilan Ayat Kore ini mengkritik program Upsus Pajale ini salah satunya adalah bantuan sosial (Bansos) budidaya kedelai tahun 2017 yang bersumber dari APBN-P PAT untuk Kabupaten Bima. Ia menilai program bantuan sosial tersebut syarat dengan manipulasi, KKN, fiktif yang dilakukan secara sistematis, berjamaah dan masif.

“Bahwa program bantuan sosial tersebut syarat dengan korupsi, manipulatif data kelompok, data calon petani calon lahan (CPCL) khusus di seluruh desa yang ada kecamatan Tambora kabupaten Bima, hal ini terlihat jelas data-data yang saya punya bahkan pengakuan dari ketua-ketua kelompok, tokoh masyarakat bahkan dari staf dan sekretaris desa di salah satu desa yang ada di kecamatan Tambora”, ungkapnya semangat sambil memperlihatkan data di hadapan awak media ini beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, mantan aktivis HMI Mataram ini membeberkan kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Bima Ir. Rendra Farid saat konsultasinya, bahwa ia mendengar langsung komunikasinya Rendra Farid dengan Khusnul Fauzan via telpon bahwa dalam keterangannya pernah memberi warning kepada kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB untuk menunda pencairan bibit kedelai bantuan sosial untuk kabupaten bima, sebab katanya terjadi kejanggalan dalam penentuan kelompok dan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) di kabupaten Bima.

Menurutnya, calon petani calon lahan yang dimaksud ditetapkan asal-asalan oleh sekretaris dan Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bima tanpa melibatkan Ir. Rendra Farid sebagai kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Bima dalam penentuan tersebut, sehingga syarat dengan manipulatif dan korupsi berjamaah dimulai dari atas (Dinas Pertanian Provinsi) sampai pada kelompok tani.

“Oleh karena itu kami dari OPSTI akan melaporkan secara resmi dugaan korupsi berjamaah yang dilakukan oleh sekretaris dan Oknum Kabid dinas pertanian kabupaten Bima serta seluruh unsur yang terlibat di Kejaksaan Tinggi (KEJATI NTB) hari rabu (24/01) pagi melaui kuasa hukum kami Nurdin Dino, SH dan Patners dari Sasambo Law Office”, terangnya.

“Bahwa bentuk korupsi harus di lawan oleh semua elemen sebab total kerugian negara hanya pada kecamatan Tambora saja mencapai 3 milyar lebih belum lagi kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bima”, lanjutnya.

Aktivis asli kabupaten Bima ini juga menduga yang berperan penuh dalam penentuan tersebut adalah Sekretaris Dinas Pertanian dan Holtikultura yang menghandle langsung dana Bansos tersebut tanpa melibatkan kepala dinas pertanian kabupaten Bima. Sebab, menurutnya yang menanda tangani langsung pencairan tersebut adalah Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Ir. Muhammad Nasir.

Sementara pihak sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bima enggan untuk menjawab pertanyaan dari awak media ini saat ditanya soal keterlibatanya dalam pengadaan budidaya kedelai tahun 2017 hanya diread saja whatsapp dari awak media ini, begitupun juga dengan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Ir. Husnul Fauzan, MM. Fauzan diketahui tidak berada di kantor saat awak media ini bertandang di kantornya di jalan Pejanggik, menurut pengakuan stafnya bahwa Ia sedang sakit dan tidak berkantor. (ibl)