ITK Kecam Aksi Penjarahan Pupuk

ITK Kecam Aksi Penjarahan Pupuk

DOMPU – Aksi penjarahan 20 ton pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di Desa Bara Kecamatan Woja pada Jum.at 17/11 2017 kemarin, dikecam keras oleh Direktur Institut Transparansi Kebijakan (ITK) NTB, Ilham Yahyu S.Pd.

“Saya sangat mengecam adanya perilaku kelompok masyarakat yang arogan, tidak taat aturan bahkan sudah melanggar hukum karena sangat merugikan ratusan petani di Kecamatan Mangelewa” Ungkap Ilham Yahyu S.Pd saat ditemui DetikNtb di kantornya, Sabtu 18/11 2017.

Terkait distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Dompu, menurut Ilham itu sudah ada regulasi dan aturannya. Pemerintah berkewajiban memberikan pupuk bersubsidi dengan batas kuota dan standar harga tertentu. Untuk itu dalam pendistribusiannya perlu diawasi secara khusus.

Ilham melanjutkan, secara teknis dinas terkait bersama kelompok tani di masing-masing kecamatan sudah melakukan identifikasi dan pemetaan kebutuhan pupuk masyarakat tani yang tertuang dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Dengan begitu, tidak ada alasan bagi orang atau kelompok masyarakat tertentu menjarah pupuk yang bukan menjadi haknya.

“jika ada penjarahan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok masayarakat yang bukan menjadi haknya, sudah seharusnya segera diproses dan ditindak secara hukum” Tegas Ilham.

Baca : Penjarah Pupuk Di Desa Bara Akhirnya Dipolisikan.

Direktur ITK ini juga mengkritisi lemahnya pengamanan dan pengawasan yang dilakukan oleh Subden III Den A Brimob Dompu saat mengawal pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut. Seharusnya pihak pengamanan bisa bertindak lebih tegas untuk mecegah masalah itu terjadinya.

“Sangat disayangkan dan patut dipertanyakan kalau ada pasukan sekelas brimob yang bersenjata lengkap lalu bisa didikte oleh kelompok masyarakat tertentu. punya senjata kok dibiarkan?” Keluhnya.

Ilham meminta pihak Kepolisian Resort (Polres) Dompu juga turun tangan untuk memproses anggota brimob baik secara internal maupun secara hukum. Karena adanya kejadian itu ada hak orang lain yang dirampas dan menunjukan ketidakmampuan aparat hukum mengawal pupuk bersubsidi.

“Ingat, pupuk itu barang bersubsidi dalam pengawasan khusus, kalau mengawal jangan mencret” Pungkas Ilham. (46)