HMI Nilai Hukuman 9 Polisi Penganiaya ZA Terlalu Ringan, Berikut Penjelasan Kejati NTB

HMI Nilai Hukuman 9 Polisi Penganiaya ZA Terlalu Ringan, Berikut Penjelasan Kejati NTBReviewed by adminon.This Is Article AboutHMI Nilai Hukuman 9 Polisi Penganiaya ZA Terlalu Ringan, Berikut Penjelasan Kejati NTBMataram (DetikNTB.Com),- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram menilai hukuman yang diberikan kepada penganiya ZA asal Lombok Timur hingga meninggal terlalu ringan. Ketua Umum HMI, Andi Kurniawan merespon tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Senin tanggal 30 Maret 2020 di Pengadilan Negeri Selong begitu ringan 1 (satu) tahun penjara terhadap 9 (sembilan) terdakwa. Sembilan oknum Polres […]
Ketua Umum HMI Cabang Mataram, Andi Kurniawan (Kiri), Kasi Penkum Kejati NTB, Dedi Irawan

Mataram (DetikNTB.Com),- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram menilai hukuman yang diberikan kepada penganiya ZA asal Lombok Timur hingga meninggal terlalu ringan.

Ketua Umum HMI, Andi Kurniawan merespon tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Senin tanggal 30 Maret 2020 di Pengadilan Negeri Selong begitu ringan 1 (satu) tahun penjara terhadap 9 (sembilan) terdakwa.

Sembilan oknum Polres Lombok Timur telah jauh dari regulasi hukum atau tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam BAB XX tentang Penganiayaan Pasal 351 (3).

“Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun,” jelas Andi mengutip pasal dalam KUHP seperti rilis diterima media ini, Selasa (7/4) siang di Mataram.

Untuk itu, pihaknya keberatan terhadap tuntutan tersebut karena sudah jauh dari rasa keadilan.

Pihaknya merujuk pada kasus pembunuhan di LP Cebongan Yogyakarta tahun 2013, bahwa para terdakwa merupakan pasukan elit Kopasus TNI yang perbuatannya juga mengakibatkan korban meninggal dunia dituntut sampai 12 (dua belas) tahun penjara dan dipecat.

“Sepatutnya 9 terdakwa tersebut dihukum lebih berat dari tuntutan dengan pertimbangan yakni korban meninggal dunia, tempat kejadian perkara di Kantor Kepolisian Resor Lombok Timur, penganiayaan dilakukan secara bersama-sama (maen hakim sendiri) oleh para terdakwa yang sepatutnya selaku anggota Polri menjadi pengayom dan pelindung masyarakat,” ungkapnya.

Melalui pernyataan sikap ini juga pihaknya menduga ada pelanggaran etik atas tuntutan tersebut, maka kami mengharapkan agar Komisi Kejaksaan RI dan Kepala Kejaksaan Agung RI cq. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi apabila ditemukan pelanggaran kepada Tim Jaksa Penuntut Umum, Tim Jaksa Peneliti, Kepala
Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Kejaksaan Tinggi NTB.

“Selain itu kami juga mengharapkan kepada Ketua Komisi Yudisial RI dan Ketua Mahkamah Agung RI cq. Badan Pengawasan untuk melakukan pemantauan lebih maksimal dalam perkara ini agar putusannya nanti benar-benar memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat,” pintanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kasi Penkum Kejati NTB, Dedi Irawan menjelaskan, dalam penegakan hukum sudah lumrah ada yang pro dan kontra. Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan tentunya berdasarkan fakta persidangan.

“Kesembilan orang terdakwa tidak langsung melakukan pengeroyokan melainkan oleh karena korban yang mendahului perbuatan melawan petugas kepolisian yang sedang bertugas sampai petugas kepolisian jatuh terjerembab ke tanah,” jelasnya.

Tidak sampai di situ katanya, korban melihat petugas dalam posisi terjatuh justru semakin bertubi-tubi melakukan pemukulan sehingga aparat yang lain pun berdatangan mengamankan dengan cara melakukan pemukulan untuk melumpuhkan korban namun korban berontak dan tetap melawan membabi buta.

Setelah dilumpuhkan kemudian diinterogasi namun korban melawan lagi sehingga datang lagi petugas lainnya berusaha melumpuhkan korban. Kemudian korban dapat diamankan dan langsung dibawa ke RS Selong untuk dirawat kemudian hari kelima korban meninggal dunia.

Dan ada pun korban sembuh dan tidak meninggal tambahnya, maka korban tetap diproses karena melakukan perbuatan penganiayaan dan melawan penegak hukum yang sedang bertugas sehingga merupakan salah satu pertimbangan yang meringankan tuntutan.

Di samping itu, dari keluarga korban saja sudah menerima kejadian tersebut sebagai musibah yang dituangkan dengan surat pernyataan tidak akan melakukan tuntutan demikian pula pernyataan keluarga korban yang tidak bersedia mayat korban untuk diotopsi sehingga penyidik dan penuntut umum tidak dapat maksimal mengetahui penyebab kematian korban.

“Apalagi 5 hari kemudian barulah korban meninggal dunia, kemungkinan adanya penyakit lain bisa saja hal ini terjadi,” ungkapnya.

“Itupun hanya tuntutan yang nantinya hakimlah yang memutuskan, apakah nanti sependapat dengan Penuntut Umum atau tidak sependapat bisa saja diputuskan dibawah satu tahun atau bahkan melebihi tuntutan jaksa atau mungkin saja hakim membebaskan para terdakwa dan itu semuanya bisa saja terjadi tergantung penilaian hakim terhadap fakta-fakta persidangan,” jelasnya.

Di dalam persidangan juga, para terdakwa kooperatif selama persingan. “Ya para terdakwa kooperatif dan sopan selama persidangan,” katanya. (Iba)