Eks Kadis Perkim Kota Bima resmi ditahan Kejati NTB

Eks Kadis Perkim Kota Bima resmi ditahan Kejati NTBReviewed by adminon.This Is Article AboutEks Kadis Perkim Kota Bima resmi ditahan Kejati NTBMataram (Detikntbcom),- Kasus Penyimpangan Pengadaan Tanah Relokasi Banjir Kota Bima tahun anggaran 2017 resmi dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) setelah sebelumnya dilakukan tahap penuntutan (tahap II) yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti pada Penuntut Umum setelah terbitnya P21 dari Penyidik Kejati. Kasus yang melibatkan eks Kepala Dinas Perumahan […]
Eks Kadis Perkim Kota Bima saat digelandang Jaksa Penuntut Umum Kejati NTB dibawa ke tahanan selama 20 hari (Ist)

Mataram (Detikntbcom),- Kasus Penyimpangan Pengadaan Tanah Relokasi Banjir Kota Bima tahun anggaran 2017 resmi dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) setelah sebelumnya dilakukan tahap penuntutan (tahap II) yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti pada Penuntut Umum setelah terbitnya P21 dari Penyidik Kejati.

Kasus yang melibatkan eks Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Bima inisial HMD dilakukan penahanan hari ini setelah sebelumnya telah ditahan tersangka US pemilik tanah.

“Tersangka HMD sebelumnya diserahkan oleh Penyidik Kejati NTB pada tahap II yakni pelimpahan tersangka dan Barang Bukti pada Penuntut Umum setelah terbitnya P21 pada hari, Senin tanggal 23 November kemarin bersama dengan tersangka lainnya dalam kasus yang sama atas nama US yang pada saat itu juga dilakukan penahanan setelah hasil rapid test non reaktif,” terang Kasi Penkum Kejati NTB, Dedi Irawan, Selasa (24/11) siaang.

Namun tambahnya untuk tersangka HMD, hasil rapid testnya reaktif sehingga tidak ditahan dan dilanjutkan pemeriksaan VCR/ Swab dan diminta agar tersangka HMD mengambil hasil swab di Kejati pada hari ini, Selasa (24/11) siang.

“Hasil Swab keluar kemudian tersangka langsung dilakukan penahanan di Rutan Polda selama 20 hari kedepan,” ungkap Dedi.

Kasus tersebut adalah kasus 2017 yaitu kasus penyimpangan Pengadaan Tanah Relokasi Banjir Bima tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.638.673.125.,00. yang disangka Pasal 2 (1) atau Pasal 3 UU No.31 Th 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Th 2001 jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP. (Iba)