Dinas LHK NTB Akui Masih Bisa Diakali Oleh Perusahan Kayu

Dinas LHK NTB Akui Masih Bisa Diakali Oleh Perusahan KayuReviewed by adminon.This Is Article AboutDinas LHK NTB Akui Masih Bisa Diakali Oleh Perusahan KayuMataram,- Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan (Kadis LHK) NTB Ir Madani Mukarrom mengakui perusahan kayu di NTB masih bisa mengakali petugas KPH yang bertugas di lapangan dalam mengawal dan memproses kayu yang bisa ditebang secara legal. Ia mengakui bahwa cara yang dilakukan oleh perusahan kayu di NTB beragam modus, di antara modus tersebut yakni […]
Foto : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB Ir Madani Mukarrom (Tengah)

Mataram,- Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan (Kadis LHK) NTB Ir Madani Mukarrom mengakui perusahan kayu di NTB masih bisa mengakali petugas KPH yang bertugas di lapangan dalam mengawal dan memproses kayu yang bisa ditebang secara legal.

Ia mengakui bahwa cara yang dilakukan oleh perusahan kayu di NTB beragam modus, di antara modus tersebut yakni surat ijin pengangkutan yang semestinya hanya sekali angkut perhari sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh empat unsur yakni KPH, KSDA, Koramil dan Polsek, namun perusahan kayu kadang bisa mengangkutnya dua kali perhari.

“Itu yang bikin lolos, itu menjadi bahan evaluasi kita. Memang kita sadari, itu masih lemah kita”, terang Madani.

“Memang yang tadi pasti terjadi, Jadi keteledoran kami juga ini menjadi bagian dari (evaluasi kami) ini”, akunya di hadapan sejumlah awak media saat jumpa pers, Selasa (17/07) siang.

Ia membeberkan bahwa terkadang perusahaan kayu yang ada di NTB masih nakal dalam hal ini.

“Terkadang yang nakal sebenarnya perusahaannya”, bebernya.

Sesuai dengan data Dinas LHK NTB, tahun 2017 tercatat 13 kasus dimana 12 kasus sudah di P.21. Tahun 2018 sampai dengan akhir juni 2018 tercatat hanya 3 kasus, dengan total barang bukti 144,285 m3 dan 12 unit kendaraan.

“Jumlah kasus ini menurun dibandingkan dengan kasus pada tahun 2016 yaitu sebanyak 39 kasus”, terangnya.

Untuk mengantisipasi hal demikian, Dinas LHK NTB sudah membangun kerjasama dengan berbagai pihak di antaranya Polda NTB, Danrem 162/WB, Kejaksaan Tinggi dan dua Taman Nasional dan telah dibentuk satuan tugas (Satgas) penangaman hutan sampai ke tingkat tapak di 11 KPH dan Tahura.

(IBA)