Caleg Money Politik, IDP Angkat Bicara

Caleg Money Politik, IDP Angkat BicaraReviewed by adminon.This Is Article AboutCaleg Money Politik, IDP Angkat BicaraBima,- Konstalasi politik Pemilihan Presiden dan Legislatif makin kencang seiring waktu pencoblosan kian dekat. Dengan ancaman parlemen thresold, partai politik tentu akan bekerja keras untuk mencapai ambang batas thresold tersebut. Maka tak heran, ada oknum partai politik yang mengikuti konstalasi berani melabrak UU Pemilu demi mendapatkan kursi. Dalam sosialisasi Kampanye Pemilu 2019 oleh Bawaslu Kota […]

Bima,- Konstalasi politik Pemilihan Presiden dan Legislatif makin kencang seiring waktu pencoblosan kian dekat. Dengan ancaman parlemen thresold, partai politik tentu akan bekerja keras untuk mencapai ambang batas thresold tersebut. Maka tak heran, ada oknum partai politik yang mengikuti konstalasi berani melabrak UU Pemilu demi mendapatkan kursi.

Dalam sosialisasi Kampanye Pemilu 2019 oleh Bawaslu Kota Bima Kamis (21/2) terungkap bahwa beberapa caleg lain gerah dengan ulah sebagian caleg yang telah mempraktekan money politik dengan memberikan uang panjar dan memanfaatkan beberapa program dengan kesepakatan yang menguntungkan caleg.

Sebagaimana dikutip dalam berita Bimakini.com bahwa Ketua Bawaslu Kota Bima, Muhaimin jika itu terjadi maka segera dilaporkan untuk ditindak lanjuti. Bahkan untuk mengantisipasi pemanfaatan program pemerintah, Muhaimin juga sudah bertemu dengan pihak PLN agar tidak melakukan pemasangan listrik sampai pileg selesai.

Menanggapi hal itu, Muhammad Isnaini Direktur Eksekutif lembaga Independent Democracy Policy (IDP) melalui pernyataannya di media ini mengatakan bahwa itu merupakan persoalan serius yang harus disikapi dengan segera. Tidak hanya berhenti di forum-forum diskusi.

“Money Politik selain sebagai virus bagi demokrasi, juga merupakan ancaman nyata bagi moral bangsa. Money politik adalah awal dari tukar tambah nasib rakyat di parleman sana,” ucapnya, Senen (25/02) pagi.

Lebih lanjut Isnaini mengatakan, walaupun Bawaslu bisa melakukan pengawasan melekat tentu keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan peran aktif partai politik juga dibutuhkan untuk melawan Money Politik. “Untuk menghentikan Money Politik, Bawaslu harus melakukan Pengawasan melekat. Selain itu Bawaslu dan KPU harus aktif melakukan sosialisasi tentang bahaya Money Poltik bagi nasib rakyat kedepannya. Sehingga masyarakat juga dapat membantu Bawaslu secara aktif. Sehingga tugas dari bawaslu juga dapat terbantu,” jelasnya.

Sedangkan Direktur Riset dan Politik IDP, Zulchijjah Djuwaid mengatakan peran serta civil sociaty dibutuhkan dalam mengawal demokrasi yang sehat dan jujur. Civil sociaty memiliki pengaruh yang besar dalam upaya melawan hama-hama politik, alias politisi tidak bermpral yang membeli suara rakyat dengan pecahan rupiah.

“Politisi yang membeli suara rakyat adalah politisi minim ide dan gagasan. Mereka itu miskin moral. Sangat buruk” tegas master politik Universitas Nasional Jakarta ini.

Bagi Zulchijjah, Politisi yang mempraktekan Money Politik harus di coret dari pencalegkan “Bawaslu ga boleh kompromi. Bawaslu harus bertindak segera. Bawaslu itu kerjanya dilapangan, intik perilaku para caleg. Perdayakan rakyat sebagai silent operasi” lanjutnya.

Bagi Zoel sapaan akrabnya, Politisi yang mempraktekan Money Politik adalah politisi busuk. “Politisi tersebut kalau lolos pasti jadi koruptor,” tutupnya. (Iba)