BPK RI Instruksikan PPK 4 OPD di Bima Bertanggung Jawab

BPK RI Instruksikan PPK 4 OPD di Bima Bertanggung Jawab
Foto: Daftar temuan BPK Perwakilan NTB sejumlah proyeek di Kabupaten Bima

Mataram (DetikNTB.com),- Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan NTB, Provinsi NTB termasuk 10 Kabupaten/Kota mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) termasuk di antaranya adalah Kabupaten Bima yang diserahkan hari ini oleh BPK RI Perwakilan NTB, Senen (27/05) di Kantor BPK RI Perwakilan NTB di Kota Mataram.

Sebanyak 13 temuan BPK RI atas sejumlah paket pengerjaan proyek di Kabupaten Bima, tujuh di antaranya di empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Pelaksanaan tujuh paket pekerjaan pada empat OPD tidak sesuai kontrak senilai enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus dua koma enam puluh rupiah (Rp 696.879.702,60),” kata Kepala Perwakilan BPK NTB, Hery Purwanto S.E., M.M., Ak., CA., Senen (27/05) di Kota Mataram.

BACA JUGA: BPK NTB: Meski Dapat WTP, Ada 3 Pokok Ketidakpatuhan di Bima

Oleh karena itu, BPK memerintahkan kepada kepala OPD tersebut untuk menginstruksikan PPK OPD terkait supaya mempertanggung jawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke Kas Daerah senilai Rp696.879.702,60 (Rp123.375.318,14 + Rp314.489.491,10 + Rp33.922.247,27 + Rp225.092.646,09).

“Kepala OPD terkait untuk menginstruksikan PPK, Pengawas, dan PPHP supaya lebih cermat dalam melaksanakan dan memeriksa hasil pekerjaan,” perintah Hery.

Adapaun temuan lainnya yakni Pengelolaan Keuangan Desa belum sesuai ketentuan, yakni di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Terkait dengan itu,  Kadis BPMDes untuk berkoordinasi dengan Inspektorat dalam mengawasi penyetoran kekurangan penerimaan pajak negara oleh bendahara desa senilai Rp1.128.176.268.

Selanjutnya belanja perjalanan dinas pada tiga OPD Tidak sesuai ketentuan senilai Rp751.529.099, Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah belum dilakukan secara optimal dan pencatatan aset tetap belum sepenuhnya didukung dengan data yang lengkap dan valid. (Iba)