AMPBIL Tuding Perubahan Nama Bandara Lombok, Upaya Pengalihan Kasus Divestasi Saham Newmont

AMPBIL Tuding Perubahan Nama Bandara Lombok, Upaya Pengalihan Kasus Divestasi Saham Newmont
Foto : Salah satu spanduk yang terpajang di beberapa tempat di Lombok

Mataram,- Perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zainudin Abdul Majdid (ZAMIA) atas Surat Keputusan (SK) Menteri Perhubungan tertanggal 5 September 2018 kemarin dinilai oleh perwakilan dari Masyarakat Peduli Bandara Internasional Lombok (AMPBIL) yakni Hamzanwadi sangat politis dan merupakan pengalihan isu atas kasus penjualan divestasi 6% PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) beberapa tahun silam yang merugikan keuangan daerah senilai Rp 2,7 triliun.

Menurutnya, ada skenario hebat yang dibuat oleh para tokoh intelektual tersebut yakni dengan mengalihkan isu perubahan nama bandara untuk menutupi kasus penjualan saham tersebut.

“Jadi ini ada upaya pengalihan isu, ada upaya memprovokasi masyarakat yaitu mengganti nama BIL menjadi ZAM,” tuduh Hamzanwadi melalui rekaman yang beredar, Sabtu (15/09).

Perubahan nama BIL menjadi ZAM itu menurutnya tidak penting. Selain itu, Ia juga menuding Gubernur NTB Muhammad Zainul Abdul Majdi menggunakan kekuasaannya dengan cara diktator.

“Esensinya adalah ketika BIL menjadi ZAM tidak begitu penting. Apa pentingnya terkait persoalan ekonomi. Tapi ini menunjukkan betapa diktatornya gubernur NTB hari ini, yang pertama. Yang kedua kemudian ini sangat politis, sangat politis ketika mengganti nama bandara ini,” duganya.

Ini adalah upaya pengalihan isu yang dilakukan oleh oknum tertentu supaya isu divestasi 2,7 triliun tersebut tidak lagi mencuat ke permukaan. Tetapi ini ada upaya mengadu domba masyarakat dengan kelompok-kelompok tertentu.

“Karena kalau kita kaji dasar pergantian nama bandara itu yaitu peraturan menteri perhubngan itu yaitu cacat hukum pak,” tuturnya.

Pergantian nama bandara tersebut juga menurutnya, tidak dilibatkan DPRD Provinsi NTB dan Majelis Adat Sasak (MAS) dalam sebuah keputusan perubahan nama bandara itu, sehingga ia menuding SK Mehub tersebut caat secara hukum.

Ia meyakini bahwa ada 6 (enam) anggota DPRD NTB dan 3 (tiga) orang dari eksekutif yang menikmati hasil penjualan saham tersebut dan akan segera diumumkan oleh KPK namanya, karena Hamzanwadi sudah memberikan keterangan kepada KPK dan menyerahkan nama yang terlibat. Ia tidak mau mengungkap terlebih dahulu nama tersebut. Karena menurutnya yang berwenang dalam menyebut nama tersebut adalah lembaga terkait.

Dalam aksi pemasangan beberapa spanduk yang ada, yang isinya meminta kepada KPK untuk menetapkan tokoh intelektual yang menjadi dalang penjualan divestasi saham 6 persen tersebut serta pihak merasa terlibat dalam skenario penjualan saham itu untuk segera bertaubat nasuha dan mengakui perbuatannya.

“Segeralah mengakui perbuatan kalian, jangan lagi jadi bajing loncat ke kanan ke kiri. Mohon segera bertaubat, bertaubat nasuha, karena NTB lagi digoyang gempa atas pemimpin yang tidak amanah,” tungkas dia.

(Tim Redaksi)