Tersangka Korupsi LCC Lalu Azril jadi Tahanan Kota, Preseden Buruk Penegakan Hukum di NTB

By: On:
Tersangka Korupsi LCC Lalu Azril jadi Tahanan Kota, Preseden Buruk Penegakan Hukum di NTBReviewed by adminon.This Is Article AboutTersangka Korupsi LCC Lalu Azril jadi Tahanan Kota, Preseden Buruk Penegakan Hukum di NTBMataram (DetikNTB.Com),- Mantan Direktur Utama PT Tripat, Lalu Azril Sopandi resmi menjadi tahanan Kota setelah ditahan pada 9 Desember 2019 lalu bersama seorang tersangka dalam kasus yang sama lainnya yakni Abdurrazak. Kajian Advokasi Sosial dan Transparansi Anggaran Nusa Tenggara Barat (KASTA NTB) menyesalkan keputusan Ketua Majelis Hakim memberikan ruang bagi dua tersangka menghirup udara segar […]
Lombok City Center diproyeksi menjadi pusat ekonomi baru di Lombok Barat, namun tutup karena terjadi korupsi atas pembangunan di lahan itu (Dok. Istimewa)

Mataram (DetikNTB.Com),- Mantan Direktur Utama PT Tripat, Lalu Azril Sopandi resmi menjadi tahanan Kota setelah ditahan pada 9 Desember 2019 lalu bersama seorang tersangka dalam kasus yang sama lainnya yakni Abdurrazak.

Kajian Advokasi Sosial dan Transparansi Anggaran Nusa Tenggara Barat (KASTA NTB) menyesalkan keputusan Ketua Majelis Hakim memberikan ruang bagi dua tersangka menghirup udara segar bagi kedua tersangka korupsi lahan Lombok City Center (LCC) Lombok Barat yang merugikan uang negara tersebut.

Ketua KASTA NTB, Aldy Moeis menyatakan kebijakan tersebut mengindikasikan adanya perlakuan istimewa terhadap para tersangka kasus Korupsi.

“Jika alasan pandemi Covid-19 menjadi dasar pemberian perlakuan khusus itu tentu tidak bisa diterima sebab pada kasus lainnya proses persidangan melalui video conference berjalan baik, maka seharusnya para terdakwa harus tetap ditahan,” sesal Aldy, Jumat (8/5).

Alasanya tetap ditahan itu menurutnya, untuk menjamin proses persidangan berjalan lancar dan mengeliminir potensi para terdakwa melarikan diri dan atau berkomunikasi dengan pihak-pihak lain untuk menghilangkan barang bukti yang akan dibutuhkan dalam proses persidangan nantinya.

Sehingga perubahan status para terdakwa dari tahanan Lapas menjadi tahanan Kota di tengah proses persidangan tentu sangat disayangkan.

“Ini sebuah preseden buruk bagi penegakan keadilan dan mencoreng dunia peradilan, apalagi menurut informasi yang kami terima kedua tersangka yang statusnya sudah diubah menjadi tahanan kota malah wara wiri bebas keluar kabupaten untuk kepentingan pribadi mereka,” kata Aldy.

Lebih lanjut Aldy mengatakan, bagaimana mungkin kami bisa berharap supremasi hukum bisa tegak kepada para pelaku korupsi, jika dalam masa persidangan saja mereka diberikan perlakuan istimewa.

“Diskriminasi perlakuan antar terdakwa kasus korupsi yang satu dengan yang lainnya jelas mencederai semangat pemberantasan korupsi itu sendiri sebab perlakuan istimewa ini jelas berimbas buruk, sebab hal ini tidak mendidik dan mencerminkan lemahnya penegakan hukum,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kasi Penkum Kejati NTB, Dedi Irawan menjelaskan bahwa para tersangka itu merupakan tahanan hakim. “Itu tahanan hakim mas. Bisa jadi juga dikeluarkan sebagaimana kebijakan Kemenkumham. Coba tanya Humas Pengadilan aja mas,” jelas Dedi kemarin.

Untuk diketahui, penahanan Lalu Azril Sopandi dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi NTB tepat pada hari Anti korupsi sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember 2019.

Diketahui bahwa PT Tripat sebagai BUMD Lombok Barat mengeluarkan anggaran penyertaan modal pengelolaan LCC senilai Rp1,7 miliar. Dari adanya penyertaan itu, sebanyak Rp400 juta diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, perihal persoalan ruilslag Gedung Dinas Pertanian Lombok Barat belum terungkap dan masih mengendap di penyidikan jaksa.

Dalam hal ini, PT Bliss yang menjadi pihak ketiga memberikan uang Rp2,7 miliar ke PT Tripat untuk pembangunan gedung Dinas Pertanian Lombok Barat yang berdiri di atas lahan LCC.

Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) muncul kerugian negara Rp600 juta. Jumlah kerugian negara itu dihitung dari item pembangunannya. (Iba)