Detik NTB

Berita Nusa Tenggara Barat

Breaking News Headline hukum Sosial Budaya

Terlibat fasilitasi anak menikah di bawah umur di NTB bakal dipenjara

Mataram (Detikntbcom),- DPRD NTB mengesahkan Raperda tentang Pencegahan Perkawinan Anak menjadi Perda pada, Jumat (29/1). Perda Pencegahan Perkawinan Anak ini merupakan yang pertama di Indonesia.

Dalam Perda tersebut mengatur pemberian sanksi pidana dan administrasi bagi aparat desa yang terlibat dalam perkawinan anak. Bagi yang terlibat atau memfasilitasi perkawinan anak, maka terancam hukuman penjara selama enam bulan.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., mengatakan Perda ini bukan saja mengatasi perkawinan anak. Tetapi juga mencegah agar tidak terjadi pernikahan anak.

Rapat paripurna DPRD NTB mengesahkan Raperda tentang pencegahan pernikahan anak di bawah umur

“Itu kuncinya ada di edukasi. Jadi, dengan adanya Perda ini, kuat legitimasi kita untuk menegakkan hukum, menggalang seluruh stakeholders untuk bekerjasama,” kata Wagub pada paripurna di DPRD NTB tersebut.

Wagub mengatakan keberadaan Perda ini sudah cukup sebagai payung hukum bagi Pemda kabupaten/kota dalam mencegah perkawinan anak. Artinya, Pemda kabupaten/kota tidak perlu lagi membuat Perda serupa.

“Sebenarnya Perda ini sudah cukup kuat. Tinggal eksekusinya saja, teknisnya. Bagaimana koordinasi 10 kabupaten/kota. Supaya teknisnya bisa dilaksanakan,” katanya.

Menurut Wagub, koordinasi bukan pekerjaan yang mudah. “Regulasi sudah siap, sekarang tinggal teknisnya bagaimana kita berkolaborasi,” ujarnya.

Mengenai kewajiban mengalokasikan anggaran sebesar 1 persen dari APBD NTB untuk pencegahan perkawinan anak, akan ditindaklanjuti oleh eksekutif. “Itu kita dorong,” tandasnya.

Sementara, Ketua Pansus Raperda Pencegahan Perkawinan Anak DPRD NTB, Akhdiansyah menyebutkan sedikitnya ada tiga substansi dalam Perda tersebut. Pertama, terkait dengan sanksi pidana dan sanksi administrasi. Kedua, pembentukan Satgas dan ketiga, mengenai pembiayaan.

“Terkait dengan sanksi pidana bagi pihak yang terlibat dalam perkawinan anak, yaitu sanksi pidana berupa kurungan penjara 6 bulan dan denda. Sanksi administrasi dimaksudkan untuk menghukum pejabat di tingkat desa yang memfasilitasi perkawinan anak,” katanya.

Sementara, pembentukan Satgas dimaksudkan sebagai wadah berbagai pihak yang terlibat dalam pencegahan perkawinan anak, untuk berkoordinasi dalam pencegahan perkawinan anak.

Sedangkan substansi yang tak kalah pentingnya dalam Perda ini adalah tentang pembiayaan. Telah disepakati, Pemda menganggarkan satu persen dari APBD untuk anggaran pencegahan perkawinan anak. (Iba)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *