SOMASI NTB Meminta Polda NTB Menahan Bupati Dompu Dan Akan Kawal Kasus K2

SOMASI NTB Meminta Polda NTB Menahan Bupati Dompu Dan Akan Kawal Kasus K2Reviewed by adminon.This Is Article AboutSOMASI NTB Meminta Polda NTB Menahan Bupati Dompu Dan Akan Kawal Kasus K2Dompu-Kasus dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengangkatan pegawai honorer K2 Kabupaten Dompu semakin menarik perhatian publik. Kali ini Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi (SOMASI) NTB angkat bicara terkait kasus yang menjerat Bupati Dompu H. Bambang M.Yasin. Sebagai lembaga yang terus memperhatikan citra penegakan hukum dan pemberantasan Korupsi, SOMASI NTB sangat mengapresiasi kinerja pihak penegak hukum dalam […]
Foto : Johan Rahmatullah, SH.MH. Koordinator Hukum dan Peradilan SOMASI NTB.

Dompu-Kasus dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengangkatan pegawai honorer K2 Kabupaten Dompu semakin menarik perhatian publik. Kali ini Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi (SOMASI) NTB angkat bicara terkait kasus yang menjerat Bupati Dompu H. Bambang M.Yasin.

Sebagai lembaga yang terus memperhatikan citra penegakan hukum dan pemberantasan Korupsi, SOMASI NTB sangat mengapresiasi kinerja pihak penegak hukum dalam hal ini Kepolisian yang secara serius menuntaskan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik seperti kasus K2 Dompu.

Untuk memastikan kredibilitas dan akuntabilitas penegakan hukum maka SOMASI NTB akan aktif mengawal penegakan hukum tersebut.

Baca : Kasus K2 Dompu Maju Selangkah “KPK Jadikan atensi Khusu”

Koordinator Hukum dan Peradilan SOMASI NTB Johan Rahmatullah, SH.MH mengatakan SOMASI NTB akan terus berkomitmen mengawal kasus K2 Dompu sampai tuntas.

“Kami tetap mengawal kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, terutama kasus K2 Dompu” Ungkapnya saat diwawancarai langsung Detikntb.com di kantor Somasi, Monjok Mataram, Kamis (30/11/2017)

Johan juga menyampaikan bahwa kasus K2 Dompu harus ditangani secara transparan, serius dan tidak tebang pilih. Bukan karena tersangka merupakan pejabat publik tidak dapat dijadikan alasan penegak hukum untuk tidak menahan.

“Yang kita dorong adalah keterbukaan penanganan kasus. Jangan sampai tiba-tiba di SP3,” Tutur dia

Menurutnya Bupati sebagai pimpinan Daerah sangat riskan dan sulit untuk ditahan sebab pertimbangannya adalah pejabat publik.

“Tapi ingat, jangan sampai hukum tebang pilih, dalam arti hukum tidak menyentuh Bupati Dompu. Padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka” tegas Alumni Fakultas Hukum Universitas Mataram ini.

Baca : Nukman SH: Yakin 8 Orang CPNS K2 Dompu Menang Atas Banding BKN

Perkembangan terakhir kasus K2 Dompu, telah menjadi atensi khusus Bareskrim Polri dan berjanji akan melakukan koordinasi dengan KPK, hal itu dibuktikan dengan turunnya KPK di lingkungan Polda NTB dalam rangka penyamaan SPDP ratusan kasus yang ditangani di jajaran Polda NTB. Dalam hal ini kasus K2 Dompu telah menjadi atensi khusus dari KPK.

Sampai saat berita ini ditulis, hasil SPDP telah dibawa KPK ke Jakarta, serta belum diketahui apa hasil perkembangan kasus K2 Dompu secara pasti, sehingga masih meninggalkan kerisauan masyarakat akan kepastian hukum dari kasus yang diduga besar merugikan masyarakat tersebut. (ak)