Soal Mahar 400 Juta, Panwaslu : Kami Akan Tindak Tegas Jika Terbukti.

Soal Mahar 400 Juta, Panwaslu : Kami Akan Tindak Tegas Jika Terbukti.Reviewed by adminon.This Is Article AboutSoal Mahar 400 Juta, Panwaslu : Kami Akan Tindak Tegas Jika Terbukti.Mataram-Dalam kontestasi Pilkada serentak 2018, berbagai isu santer menjadi perhatian publik, salah satunya isu mahar politik. Tidak hanya gencar ditingkat nasional namun juga di daerah. Kali ini Ketua Partai Hanura Kota Bima diduga menerima uang sebesar ratusan juta rupiah sebagai mahar dalam memberi rekomendasi partai pada pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima. Dalam komentar […]
Foto : Logo Hanura. Sumber google

Mataram-Dalam kontestasi Pilkada serentak 2018, berbagai isu santer menjadi perhatian publik, salah satunya isu mahar politik. Tidak hanya gencar ditingkat nasional namun juga di daerah. Kali ini Ketua Partai Hanura Kota Bima diduga menerima uang sebesar ratusan juta rupiah sebagai mahar dalam memberi rekomendasi partai pada pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima.

Dalam komentar salah satu akun facebook pengurua Partai Hanura Kabupaten Bima, Heris Ompu Kapa’a mengatakan dengan jelas bahwa ketua DPC partai hanura Kota Bima menerima uang sebesar 400 juta rupiah sebagai mahar politik.

“Sebentar lagi Ketua Hanura Kota Bima akan di PLT karena menerima mahar 400 juta,” ungkap Heris dalam komentar.

Terkait komentarnya, saat dikonfirmasi melalui telpon, Heris membenarkan dan siap mempertanggung jawabkan perkataannya.

“Tidak mungkin saya bicara asal-asalan” tegasnya.

Foto : Screenshot Status Muhammad Arifuddin yang dikomentari oleh Heris Ompu Kapa’a

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Bima belum mengetahui pasti adanya informasi tersebut, namun Panwaslu akan menindak tegas Ketua DPC Hanura Kota Bima jika terbukti benar telah menerima mahar tersebut.

“Jika itu benar maka kita pastikan akan menindaklanjutinya,” tegas Muhaimin Komisioner Panwaslu Kota Bima melalui pesan Watshapp pada Minggu (21/01/2018) malam.

Ia juga mempersilahkan masyarakat agar melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu Kota Bima.

“Maka dipersilakan kepada siapapun yg mengetahui hal tersebut untuk datang melaporkan. Dan kami siap menerimanya,” lanjutnya.

Muhaimin juga berjanji akan menindak tegas partai politik dan pelaku mahar 400 juta tersebut sesuai ketentuan yang ada.

“Pasal 47 yang dicetak hijau saya pikir sudah jelas sanksinya,” jawab Muhaimin sambil mengirimkan screnshoot peraturan yang menegaskan sanksi pelaku pemberi mahar politik pada wartawan.

Pengaturan mengenai mahar politik telah jelas dan tegas disebutkan dalam ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Secara spesifik Pasal 47 ayat (1) mengatakan Partai Politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sementara ayat (2) menegaskan bahwa dalam hal partai politik atau gabungan partai politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik bersangkutan dilarang mengajukan calonnya pada periode berikutnya di daerah yang sama.

Sementara dalam UU Pilkada, sanksi yang akan dikenakan sudah jelas dalam Pasal 187B UU Pilkada, bahwa anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit
Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 isu mahar politik telah menjadi perhatian publik. Di Kota Bima sendiri baru kali ini terkuak dugaan mahar politik itu terjadi.

Peran Panwaslu Kota Bima tentu diharapkan masyarakat untuk memastikan demokrasi di Kota Bima berjalan secara sehat tanpa melanggar norma hukum.

Sementara Ketua DPC Partai Hanura Kota Bima masih sedang berusaha dihubungi untuk dikonfirmasi. (ak)