Detik NTB

Berita Nusa Tenggara Barat

Breaking News Headline Parlemen Peristiwa

Sidang paripurna dewan NTB hanya dihadiri 6 orang anggota, sah kah?

Mataram (Detikntbcom),- Rapat Paripurna Penetapan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) masa persidangan I tahun 2021 hanya dihadiri oleh enam (6) orang anggota.

Keenam anggota tersebut di antaranya Ruslan Turmudzi dari Fraksi PDIP, Abdul Thalib Fraksi Gerindra, H. Ahmad Fuaddi Fraksi Golkar, Ismail dan Lalu Riadi dari Fraksi Demokrat dan Jalaludin dari Fraksi PAN.

Ditambah pimpinan sidang Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda dan Mori Hanafi menjadi hanya 8 orang.

Abdul Thalib dari fraksi Gerindra mempertanyakan keabsahan dari penetapan jadwal kegiatan yang disahkan oleh Pimpinan DPRD NTB pada paripurna, Jumat (9/1) siang tersebut.

“Hanya mengingatkan saja, dengan jumlah kami hanya enam orang ini apakah layak ketok palu dalam rangka pelaksanaan penetapan jadwal kegiatan DPRD ini?,” interupsi (protes) Thalib di hadapan sidang paripurna.

Pimpinan sidang Baiq Isvie Rupaeda menjelaskan, mengingat kondisi emergency (darurat) karena ada beberapa anggota DPRD terpapar covid-19 termasuk di antaranya wakil ketua DPRD NTB.

“Saya kira kita pahami kondisi psikologis anggota yang tidak mau ke kantor dan selalu saya ingatkan untuk selalu mentaati protokol covid-19 dan kita sudah melakukan penyemprotan terhadap seluruh ruangan sebanyak tiga kali dan bahkan kita sudah melakukan lockdown dari Selasa kemarin,” jelas Isvie sembari Ahmad Fuaddi dari Fraksi Golkar menjelaskan kehadiran 6 anggota tersebut sudah mewakil lima fraksi.

“Sudah mewakili keterwakilan fraksi 50+1. Sudah lima fraksi yang hadir di sini,” ujar Fuad.

Hal yang sama juga dijelaskan Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi, bahwa para anggota tersebut belum berani hadir secara fisik di kantor utamanya yang usianya di atas 50 tahun namun yang tidak dapat hadir disediakan rapat secara virtual (online). “Sebagian besar mengikuti ini secara online,” jelasnya.

Disinggung mengenai regulasinya, Mori hanya merujuk pada arahan lisan dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik saat menghadiri HUT NTB Ke-62 tahun lalu.

“Jadi sekali lagi, Karena ini sudah ada kesepakatan di antara pimpinan karena memang keadaan. Jadi keadaan ini secara umum karena kita lagi kena covid-19. Tapi secara khusus lagi di DPR ini ada yang kena covid-19 sementara agenda DPR tidak bisa tidak berjalan. Banyak agenda yang mau ga mau harus berjalan walaupun dengan keadaan dengan seperti ini,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, terdapat tiga anggota DPR yang terpapar covid-19 di antaranya Wakil Ketua. Kantor DPR pun dilakuan kebijakan lockdown dari Selasa hingga Kamis Kemarin. (Iba)

 

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *